Yulianti Muthmainnah
(Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan)
Pada tanggal 25 Maret 2010, hari Kamis nanti sejarah tentang tubuh perempuan akan ditorehkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi melalui permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk itu,…

Teman-teman sekalian,
Salam Kebebasan dan Kemerdekaan,
UU Anti Pornografi menjadi salah satu aral serius dalam penegakkan hak asasi manusia di Bumi Pertiwi. Bagi perempuan sendiri, UU Anti Pornografi menjadi ancaman bagi terjadinya kriminalisasi terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Tentu, kita…

Press Release
Sikap Komnas Perempuan Terhadap JR UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada hari Jum’at Tanggal 12 Maret 2010 telah memaparkan pandangannya di depan Hakim Konstitusi…

Oleh  Danielle Samsoeri
(Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan)
Pendahuluan
Sudah hampir 5 bulan sejak November 2009, sidang Judicial Review  terhadap UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dilakukan di Mahkamah…

Oleh: Yulianti Muthmainnah
Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan – Komnas Perempuan
Selamat datang untuk UU Kesehatan Nomor 23/2009 yang telah disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009 dan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 30 Oktober 2009. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor…

Apa kata masyarakat mengenai Qanun Jinayat di Aceh yang di antaranya membuat aturan tentang hukuman rajam? Jika beberapa elit politik dan agama, khususnya di Aceh merasa Qanun Jinayat merupakan produk hukum penting mewjudukan Aceh yang “lebih baik”, bagaiman menurut masyarakat?…

Menanggapi makin berkembangnya pemberitaan dan perhatian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Redaksi memawancarai berbagai kelompok masyarakat untuk mendengar pendapat dan suara mereka mengenai persoalan ini, termasuk pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai UU No. 23 tentang Penghapusan KDRT…

Yulianti Muthmainnah
(Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan)
Upaya merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Download materi Undang-undang) membutuhkan sebuah proses dan perjuangan panjang para perempuan Indonesia. Sangat dibutuhkan ketekunan dan komitmen bersama untuk menggodok dan mengkritisi…