Oleh Sri Nurherwati
Komisioner, Ketua Sub.Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan
Komnas Perempuan
Seorang perempuan asal Karanganyar Jawa Tengah, sebut saja D.  Ia dilarang orang tuanya menikah dengan P. Suatu saat, P mengajak D melakukan hubungan seksual. Adegan tersebut atas kesepakatan D…

Siaran Pers
Jakarta, 2 Juli 2010
Pornografi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu wujud kekerasan terhadap perempuan. Tubuh dan seksualitas perempuan, juga anak dieskploitasi untuk kepentingan industri pornografi. Sejumlah diantaranya dilakukan dengan pemaksaan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Di…

Maria Farida menjadi satu-satunya Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam sidang Mahkamah Konsitusi (MK) untuk memutuskan pengajuan uji materi (judicial review) UU tentang Pornografi. Menagapa dirinya memilih berpendapat beda? Apa alasannya? Apa menurutnya yang paling bermasalah dalam…

Oleh  Diah Irawaty
Perjuangan Judicial Review UU No. 44/2008 tentang Pornografi (UUP) berujung pada ditolaknya upaya ini oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang terakhir, Kamis, 25 Maret 2010, MK menyimpulkan bahwa UU Pornografi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memutuskan…

Salam Perspektif Baru,
Tamu kita Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Kita akan membicarakan kembali mengenai UU Pornografi yang terus menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Kali ini terkait Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan UU tersebut.
Yuniyanti Chuzaifah mengatakan masyarakat yang menolak…

Kompas Cetak
Sabtu, 27 Maret 2010 | 02:48 WIB
Penolakan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinilai memperlihatkan ketidakmampuan lembaga formal memahami pluralisme Indonesia. Penerapan UU itu akan menggerogoti bangunan negara-bangsa Indonesia…

Oleh : Sri Nurherwati (Ketua Sub Komisi Pemulihan Komnas Perempuan Periode 2010-2014)
UU Pornografi Ingkar Janji
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c UU No. 44 Tahun 2008 ,tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari pornografi. Jaminan ini…

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dan Instrumen Ham Internasional
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Disahkan Dengan Uu Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984
Dan UU…

UU tentang Pornografi merupakan salah satu produk hukum yang paling banyak menui pro dan kontra. Sejak awal digagasanya ide undang-undang hingga saat ini, kontroversi UU tentang Pornografi masih belum surut. Sebenarnya, apakah pemahaman masyarakat tentang pornografi? Tahukah mereka tentang keberadaan…

Nomor      : ____ /KNAKTP/KC/PAR/X/2009
Lampiran  :
H a l          : Kesimpulan Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-undang RI No. 44/ 2009 tentang Pornografi
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Selaku Ketua Majelis dalam Perkara No. 10/PUU-VII/2009, No. 17/PUU-VII/2009, dan No.…