Siaran Pers
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendukung upaya tiada henti Nani Nurani, perempuan penyintas tragedi 1965, dalam menuntut tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak-nya. Nani Nurani (71 th), adalah mantan penari istana yang menjadi korban pemenjaraan…

Ibu Nani Nuraini dari Wanodja Binangkit
Dalam rangka Kampanye Mari Bicara Kebenaran, Komnas Perempuan mendukung ibu Nani Nuraini dan ibu-ibu korban pelanggaran HAM masa lalu yang tergabung dalam Wanodja Binangkit. Wanodja Binangkit akan menggelar pentas seni “Jakartaku yang Urban”. Berkesenian…

Jakarta, 21 Maret 2011
Nomor : 21/Eks/KKPK-Set/Und/III/2011
Hal : Undangan Aksi Kamisan Plus
Lampiran : Pamflet Kegiatan
Tembusan : Arsip
 
Yang Terhormat,
Ibu/Bapak dan Kawan-kawan sekalian,
Ditempat
 
Dengan hormat,
Kami dari Kepanitiaan Bersama yang digagas oleh Koalisi Keadilan…

Linda Amalia Sari adalah satu dari empat perempuan yang menduduki jabatan menteri negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Linda dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009-2014.
Sebagai orang yang telah 14…

Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) merupakan salah satu mekanisme nasional penegakan hak asasi manusia di Indonesia, di samping Komnas Perempuan. Untuk mengupayakan perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, kerja sama Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi sebuah keharusan
Sudah…

Pelanggaran HAM Berat
Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM menyebut dua kejahatan yang tercakup dalam pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (lihat Pasal 1 (2) dan Pasal (7)). Sedangkan, Statuta Roma yang mengatur Mahkamah Pidana Internasional…

Oleh Selviana Yolanda
Koordinator Program Gugus Kerja Papua, Komnas Perempuan

“Kami perempuan Papua sudah babak-belur, terjepit, terkepung dari semua arah. Kami tidak aman di dalam rumah, terlebih lagi di luar rumah. Beban yang kami pikul untuk menghidupi anak-anak terlalu berat.…

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dan Instrumen Ham Internasional
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Disahkan Dengan Uu Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984
Dan UU…

Apa kata masyarakat mengenai Qanun Jinayat di Aceh yang di antaranya membuat aturan tentang hukuman rajam? Jika beberapa elit politik dan agama, khususnya di Aceh merasa Qanun Jinayat merupakan produk hukum penting mewjudukan Aceh yang “lebih baik”, bagaiman menurut masyarakat?…

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Jinayat yang banyak menuai pro dan kontra. Kontroversi di antaranya karena qanun ini memuat hukuman rajam. Selain itu, juga visinya yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan. Penggunaan pandangan dan pemikiran fiqh klasik sebagai…