Standar Pelayanan Minimal: Peluang dan Tantangan Layanan Terpadu untuk Perempuan Korban Kekerasan

E-mail Print PDF

Oleh: Dewi Noviriant

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri No.01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM dirancang sebagai indikator kinerja Pemerintah dalam penyediaan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Upaya KPPA ini perlu disambut baik dan organisasi perempuan serta masyarakat luas layak memberikan dukungan. SPM bermaksud menyediakan sebuah pedoman bagi petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun sasaran utama SPM adalah para kepala daerah dan petugas pelaksana penyedia layanan baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. SPM berupaya menjangkau perempuan korban kekerasan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri dan perempuan korban trafficking.

SPM menciptakan Standard Operating Procedure (SOP) untuk lima jenis layanan utama yakni (i) penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; (ii) pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (iii) rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (iv) penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan; (v) pemulangan dan integrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

SPM nampaknya jelas dipersembahkan untuk memperkuat layanan UPT. Untuk memperjelas pelaksanaan penguatan SPM memberikan pedoman sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dan standar pembiayaan pelaksanaan SPM. Kini kita perlu melihat lebih teliti isi SPM dan mengkritisi sejauhmana SPM akan menjadi berguna dan efektif. Apa saja tantangan dalam penerapan SPM dan apakah masih ada gap atau peluang yang belum dipenuhi oleh SPM dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Read more...

Akses Perempuan terhadap Keadilan: Mekanisme Hukum dan Keadilan, Peranan Pendamping, dan Rasa Keadilan Korban

E-mail Print PDF

Oleh :Dewi Novirianti

Pengantar

Noi adalah seorang perempuan muda (17 tahun) yang suatu kali berkenalan dengan Adi, seorang pemuda. Adi kemudian mengajak Noi berkeliling kota dengan menggunakan motor miliknya. Di pertengahan jalan, Adi meminta agar Noi bergantian untuk mengendarai motornya. Namun kesempatan tersebut digunakan oleh Adi untuk melakukan pelecehan seksual dengan cara meraba-raba tubuh Noi ketika Adi duduk di belakang Noi. Noi merasa sangat terganggua atas tindakan Adi. Kemudian Noi diturunkan oleh Adi di suatu tempat dimana kemudian Adi mencoba memperkosa Noi. Noi kemudian berupaya melarikan diri karena takut dengan perbuatan Adi, sayangnya Adi mengejar Noi sampai Noi terjatuh. Karena merasa terancam jiwanya, Noi melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau kecil yang dibawa dari rumah dan menusuk pelaku. Dengan kejadian tersebut, Adi melaporkan Noi ke polisi dengan tuduhan perampasan motor dan penganiayaan. Karena tidak ada saksi, dan terbukti korban membawa senjata tajam, saat itu juga langsung ditahan di Polsek Kota 8 Talang Kelapa. Adapun penyelesaian kasus di Kepolisian diskriminatif mengingat pengaduan Noi tentang upaya perkosaan yang dilakukan oleh Adi diabaikan oleh petugas Kepolisian. Tubuh Adi yang jauh lebih kecil dibanding Noi membuat Polisi menganggap bahwa Adi tidak mungkin memperkosa Noi. Proses peradilan berujung penghukuman terhadap Noi selama 10 bulan penjara. Noi dan ibundanya menganggap tim pembela yang melakukan pendampingan terhadap kasus Noi belum bekerja secara maksimal.

Read more...