Akses Perempuan terhadap Keadilan: Mekanisme Hukum dan Keadilan, Peranan Pendamping, dan Rasa Keadilan Korban

  • PDF

Kasus yang dialami Noi menunjukkan kompleksitas penanganan masalah dalam kasus kekerasan berbasis gender. Pada umumnya penanganan kasus kekerasan berbasis gender tidak saja terkait dengan persoalan hukum, namun juga terkait dengan persoalan sosial dan budaya setempat di tempat kejadian kekerasan terjadi kerap sangat mempengaruhi penanganan kasus. Di berbagai wilayah di Indonesia, penanganan kekerasan berbasis gender bahkan kerap ditangani oleh sistem keadilan lokal atau sistem keadilan non-negara (non-state justice system). Akan tetapi dalam prakteknya, mekanisme negara dan sistem keadilan non-negara saling bekerja sama untuk mengupayakan keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Pada prinsipnya, keadilan merupakan tujuan utama pelaporan kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan. Oleh sebab itu, mekanisme hukum negara dan sistem keadilan non-negara bisa jadi sama pentingnya asalkan mampu memberikan keadilan bagi perempuan korban (Novirianti 2005; Hardiyanto et.al. 2008; Justice for the Poor 2008; Komnas Perempuan 2010).

Laporan tahunan Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan termasuk Lembaga Bantuan Hukum senantiasa menyajikan tingginya angka kekerasan berbasis gender yang terjadi di Indonesia (Komnas Perempuan 2010). Adapun jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kasus kekerasan berbasis gender yang paling banyak dilaporkan ke Kepolisian (LBH APIK Jakarta 2009; Mitra Perempuan 2009). Peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke Kepolisian belum berbanding lurus dengan penghukuman yang layak bagi para pelaku KDRT. Sebagai contoh dalam suatu kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri di Pekanbaru, si pelaku hanya dituntut hukuman penjara selama satu tahun dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menjatuhkan putusan sebesar 10 bulan bagi pelaku. Kendati Pengadilan Tinggi menambah hukuman pelaku menjadi satu tahun enam bulan penjara, namun Mahkamah Agung berpendapat lain dan mengembalikan jumlah hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni hukuman penjara 10 bulan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ‘pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena hanya berdasarkan keterangan satu saksi saja’. Selain itu, Mahkamah Agung memasukan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pemicu dari kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam kasus ini adalah karena sang istri sering keluar malam tanpa tujuan dan tanpa ijin terdakwa yang membuat terdakwa menjadi tertekan.

Selain KDRT, kasus-kasus kekerasan seksual dan perkosaan cukup banyak dilaporkan oleh perempuan. Akan tetapi, dalam banyak kasus, pembuktian dan proses penanganan kasus perkosaan dan kekerasan seksual lainnya kerapkali membuat perempuan korban mundur dari proses pemeriksaan kasus karena penanganan kasus yang tidak saja makan waktu, namun juga proses yang memalukan bagi korban. Studi kasus yang dilakukan tim Justice for the Poor menunjukkan bahwa hampir semua korban perkosaan dan kekerasan seksual dipersalahkan baik oleh komunitas maupun oleh Kepolisian (Hardiyanto et.al. 2008; Justice for the Poor 2008). Sebaliknya, proses penanganan perkara perkosaan terhadap anak perempuan lebih mudah ditangani dari berbagai aspek. Anak perempuan yang menjadi korban perkosaan akan lebih mudah memperoleh simpati dari masyarakat dan dari penegak hukum. Terlebih lagi setelah Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) memberikan sanksi hukuman penjara yang lebih berat pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kini sangat banyak pelaku perkosaan terhadap anak yang mana menerima hukuman lebih dari 10 tahun.

Tulisan ini mendiskusikan bagaimana perempuan korban mencari keadilan baik dalam kasus pidana maupun perdata. Adapun data kasus yang digunakan dalam tulisan ini dari proses monitoring kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Diskusi dalam tulisan ini berangkat dari sebuah konsep ‘Akses Perempuan ke Keadilan’ yang memiliki dimensi dan aspek yang berbeda dari konsep ‘Akses terhadap Keadilan’ yang selama ini telah didefinisikan. Kemudian tulisan ini akan memetakan sekaligus mendiskusikan bagaimana jalur penanganan perkara (legal repertoir) yang dijalani oleh perempuan baik yang dilakukan sendiri maupun dengan dampingan organisasi perempuan. Selain itu, tulisan ini akan mendiskusikan hambatan dan peluang keadilan bagi perempuan korban dalam penanganan kasus. Tanpa bermaksud mendefinisikan ‘rasa keadilan’ dari perspektif perempuan korban, tulisan ini akan mendiskusikan sejauhmana penyelesaian kasus telah sesuai dengan hakekat keadilan yang diinginkan oleh perempuan korban dan anggota keluarganya.

Akses (Perempuan) terhadap Keadilan: Sebuah Konsep

Awalnya, akses terhadap keadilan kerap diartikan sebagai akses masyarakat ke Pengadilan melalui dukungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini sejalan dengan Pasal 7 dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedunia (DUHAM) bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi serta setiap orang berhak atas penyelesaian masalah yang mereka hadapi di hadapan pengadilan. Akses terhadap keadilan berfokus pada dua hal yakni upaya setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak mereka dan atau untuk penyelesaian setiap masalah hukum yang mereka hadapi dengan syarat bahwa sistem keadilan dapat diakses dan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan Akses terhadap Keadilan sebagai kemampuan seseorang untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui lembaga hukum dan keadilan negara maupun non-negara sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (UNDP 2007). Sedangkan Van Vollenhoven Institute (VVI) mengembangkan definisi Akses terhadap Keadilan sebagai ‘suatu keadilan yang dapat diakses oleh setiap pencari keadilan dengan syarat si pencari keadilan memiliki kapasitas agar persoalan mereka dapat didengar dan memperoleh layanan hukum dari lembaga negara atau non-negara dalam penyelesaian ketidakadilan yang mereka hadapi’ (Bedner dan Vel 2009). Definisi ini jelas mensyaratkan kapasitas atau pengetahuan hukum yang memadai dari para pencari keadilan. Selain itu, mekanisme hukum dan keadilan negara dan non-negara harus dapat bekerja dengan efektif agar keadilan dapat sungguh dirasakan oleh pencari keadilan.

Namun ‘akses perempuan ke keadilan’ memiliki beberapa tantangan dan kekhususan. Kekhususan bagi perempuan korban dalam mengakses keadilan karena pada seluruh lini upaya perempuan dalam mengakses keadilan, perempuan korban mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Bahkan kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menetapkan Rekomendasi Umum No.19 pada tahun 1992 mengenai definisi kekerasan berbasis gender yang kemudian menjadi ‘cetak biru’ dari CEDAW atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Edwards 2008). Dengan demikian, segala bentuk kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Ketika perempuan mencari keadilan baik dalam proses naming, blaming, dan claiming yakni ketika perempuan mengadukan masalahnya sampai proses penyelesaian perkara dilakukan (Felstiner et.al. 1981) perempuan senantiasa mengalami diskriminasi. Ketika perempuan mengalami kasus kekerasan, perempuan merasa ketidakadilan telah terjadi pada dirinya (naming). Perempuan kemudian mempersalahkan atau mulai menuntut orang atau pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya (blaming). Adapun ketika perempuan mengadukan kasusnya ke pihak ketiga maka perempuan korban mulai berpikir bagaimana cara mereka mencari keadilan (claiming). Intervensi pendamping atau organisasi perempuan kerap terjadi di tahapan terakhir yakni ketika perempuan korban berupaya mencari keadilan baik melalui lembaga keadilan formal maupun non-formal.

Keseluruhan proses perempuan mencari keadilan sangat mengandalkan kapasitas mereka baik dalam bentuk pengetahuan hukum maupun dana yang harus dikeluarkan untuk berbagai biaya yang timbul selama penanganan kasus. Pemberdayaan hukum pada umumnya didefinisikan sebagai “penggunaan serangkaian pelayanan hukum yang beragam untuk kaum miskin termasuk perempuan” (Golub dan McQuay 2001). Akan tetapi pemberdayaan bukan hanya masalah penegakkan hak-hak yang lebih baik bagi kaum miskin dan perempuan ataupun bantuan agar mereka dapat memanfaatkan hak-hak tersebut, melainkan memberikan mereka kemampuan untuk menyadari hak-hak yang sudah mereka miliki dan meraih hak-hak baru dengan menghadapi persoalan yang lebih sistemik yang membatasi akses kepada kepemilikan hak dan penegakannya (John Bruce 2007:2).

Adapun penilaian terhadap hasil akhir dari sebuah penanganan kasus kekerasan berbasis gender kerap tergantung pada perempuan korban. Rasa keadilan mungkin dapat didefinisikan secara teoritis, namun rasa keadilan secara subjektif akan ditentukan sendiri oleh perempuan korban. Oleh sebab itu, dalam seluruh rangkaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan suara perempuan korban menjadi fokus utama. Tiada rasa keadilan yang hakiki tanpa ungkapan rasa keadilan dari perspektif perempuan korban kekerasan.

Kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender

Komnas Perempuan baru saja menyelesaikan pemantauan kasus-kasus kekerasan berbasis gender di dua wilayah yakni Sumatera Selatan yakni di kota Palembang dan kabupaten Musi Banyu Asin (Muba) dan di Sulawesi Tengah yaitu di kota Palu dan kabupaten Sigi. Adapun kasus-kasus yang dipantau adalah kasus kekerasan berbasis gender yang kerap terjadi yakni KDRT, perkosaan, percobaan perkosaan, dan kekerasan dalam pacaran. Jenis-jenis kasus yang terkumpul dari kedua wilayah sejalan dengan data yang telah dihimpun oleh organisasi perempuan di seluruh Indonesia dimana kasus KDRT senantiasa merupakan kasus yang jumlahnya paling banyak terjadi. Adapun kasus perkosaan dan kekerasan seksual menempati urutan kedua dan kekerasan dalam pacaran, dengan berbagai perdebatan yang masih menyertainya, merupakan kasus yang cukup banyak terdata oleh organisasi perempuan yang melakukan pendampingan.

Kasus-kasus yang diperoleh dan dikaji oleh Komnas Perempuan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh organisasi perempuan dan pendamping anggota ‘forum belajar’ yang merupakan mitra Komnas Perempuan di tingkat lokal. Organisasi-organisasi tersebut aktif melakukan pendampingan dan advokasi untuk pembelaan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Organisasi perempuan dan para pendamping membantu dan memfasilitasi para perempuan korban kekerasan dalam mencari keadilan dalam kasus-kasus yang mereka alami dengan cara melaporkan atau membantu melaporkan kasus ke lembaga keadilan negara dan non-negara. Dari kasus yang terdokumentasi, sebagian besar kasus kekerasan berbasis gender yang terkumpul di Sulawesi Tengah di tangani menurut sistem keadilan non-negara. Artinya sebagian besar kasus yang terdokumentasi dalam proses monitoring ditangani baik oleh sistem keadilan di luar pengadilan.

Tim pemantau yang bekerja di Sulawesi Tengah melakukan wawancara terhadap berbagai responden untuk 12 kasus yang mereka kumpulkan (8 kasus KDRT; 1 kasus kekerasan dalam pacaran; 1 kasus percobaan perkosaan dan; 2 kasus pelecehan seksual). Sedangkan tim pemantau kasus yang bekerja di Sumatera Selatan mengumpulkan 8 kasus yang terdiri dari 6 kasus KDRT, 1 kasus percobaan perkosaan, dan 1 kasus perkosaan. Kasus-kasus ini akan didiskusikan dalam tulisan ini guna menelusuri bagaimana perempuan korban kekerasan mencari keadilan.

Perempuan Mencari Keadilan

Persepsi Perempuan terhadap Kasus yang Dialami

Bagaimana perempuan memahami kasus yang mereka alami merupakan refleksi sejauhmana mereka memahami persoalan atau masalah hukum yang mereka alami. Dalam monitoring kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, sebagian besar perempuan korban cukup memahami dan mengenali kekerasan yang mereka alami. Hal ini terbukti dari upaya mereka untuk mencari bantuan dari para pendamping dan organisasi perempuan. Namun rata-rata perempuan korban kekerasan, antara lain korban KDRT, tidak dengan mudah melaporkan kasus nya karena merasa takut kepada pelaku yang sebagian besar adalah suami dari korban.

Dalam banyak kasus KDRT, sebagian besar perempuan korban bertahan dalam perkawinan dan tidak mempersoalkan kasus KDRT yang mereka alami. Sebagian besar perempuan korban KDRT memahami persoalan KDRT yang mereka pahami namun berbagai hambatan yang mereka alami membuat mereka tidak melaporkan kasus KDRT yang mereka alami. Bahkan cukup banyak korban yang bertahan dalam kondisi perkawinan yang senantiasa diwarnai oleh KDRT yang dilakukan oleh para suami. Ketika kekerasan sudah pada puncaknya misalnya korban mengalami luka parah atau suami meninggalkan keluarga karena menikah lagi barulah perempuan korban bertindak mengambil keputusan untuk melaporkan kasus KDRT atau menggugat cerai suami. “Setelah satu bulan saya baru memutuskan untuk melakukan gugatan cerai pada suami saya yang kerap melakukan KDRT pada saya,” ujar seorang perempuan KDRT di Palu.

Persepsi dan pemahaman perempuan korban mengenai kasus kekerasan berbasis gender yang mereka alami mengalami perubahan ketika mereka melaporkan kasus mereka baik ke Kepolisian atau pihak ketiga yang dapat membantu mereka dalam mencari keadilan. Dapat dikatakan kesadaran dan pengetahuan para perempuan korban kekerasan meningkat ketika mereka mulai berinteraksi dengan pihak ketiga baik para pendamping, organisasi perempuan maupun Kepolisian. Sebagian besar perempuan korban dan anggota keluarga mereka mengakui bahwa proses penanganan kasus yang mereka lalui terutama melalui lembaga hukum negara membuat pengetahuan mereka dalam mengakses keadilan lebih meningkat. Seorang perempuan korban di Palu menyatakan, “saya menjadi tahu ketika mengalami kasus harus kemana dan meminta dampingan kemana. Saya jadi tahu hak-hak saya sebagai korban (istri) bahwa saya berhak menuntut cerai karena suami tidak lagi memenuhi kewajibannya. Saya tahu ketika membutuhkan pendampingan bisa ke lembaga layanan LSM dan ketika kasus berkaitan dengan hukum melaporkan di kantor polisi.”

Mengakses Lembaga Keadilan

Dokumentasi kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan Komnas Perempuan mencatat cukup banyak perempuan korban yang melaporkan kasus mereka langsung ke Kepolisian atau ke pemuka masyarakat. “Atas inisiatif sendiri saya melaporkan kasus saya ke kantor polisi dan divisum, saya mengalami memar di punggung bagian belakang dan dibagian belakang kepala,” ujar seorang perempuan korban kekerasan di kota Palu. Kemudian bila perempuan korban mengalami kesulitan dalam berhadapan dengan aparat penegak hukum atau merasa kurang efektif dalam mengadukan kasus mereka ke pemuka adat, barulah mereka mencari bantuan ke organisasi perempuan dan pendamping atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Direktur Women’s Crisis Center (WCC) di Palembang menjelaskan bahwa “korban minta bantuan ke WCC agar proses penanganan kasus di Kepolisian lancar, karena proses kepolisian agak terhambat.” Situasi ini mengkonfirmasi bahwa rata-rata pengetahuan perempuan korban tentang hak-hak mereka sebagai seorang perempuan korban kekerasan cukup baik, namun mereka kurang memahami bagaimana cara mengakses keadilan agar lebih efektif dalam proses pelaporan kasus (Justice for the Poor 2005). Sehingga peranan organisasi perempuan dan pendamping sangat penting untuk mendukung perempuan korban dalam mencari keadilan.

Sulawesi Tengah

Jenis Kasus

Penyelesaian Melalui Mekanisme Hukum Negara

Penyelesaian Melalui Sistem Keadilan Non-Negara

KDRT

3 Kasus

6 kasus

Percobaan Perkosaan

-

1 kasus

Pelecehan Seksual

-

1 kasus

Kekerasan Dalam Pacaran

1 Kasus

1 kasus

Total Kasus : 12

(kasus kekerasan dalam pacaran ditangani oleh mekanisme negara dan sistem non-negara)

Sumatera Selatan

Jenis Kasus

Penyelesaian Melalui Mekanisme Hukum Negara

Penyelesaian Melalui Sistem Keadilan Non-Negara

KDRT

4 kasus

3 kasus

Percobaan Perkosaan

1 kasus

-

Perkosaan

1 kasus

-

Total Kasus : 8

(salah satu kasus KDRT ditangani melalui mekanisme negara dan non-negara)

Tabel dan data diambil dan dimodifikasi dari Laporan Komnas Perempuan

Pada umumnya perempuan korban mencari keadilan menurut mekanisme hukum negara dan sistem keadilan non-negara. Mekanisme hukum negara mengacu pada penanganan perkara menurut sistem hukum sebagaimana diatur oleh aturan hukum. Perangkat mekanisme hukum negara terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sedangkan sistem keadilan non-negara merupakan sistem keadilan lokal baik yang tersedia di lingkup adat maupun kebiasaan masyarakat setempat. Kerapkali suatu kasus ditangani oleh kedua sistem keadilan tersebut sebagaimana terjadi dalam satu kasus KDRT di Palembang.

Data kasus dalam tabel diatas menyatakan bahwa sebagian besar di Sumatera Selatan ditangani oleh mekanisme hukum negara dan sistem keadilan non-negara tampak lebih diandalkan oleh perempuan korban kekerasan di Sulawesi Tengah. Keberadaan WCC Palembang dan organisasi bantuan hukum yang aktif melakukan pendampingan nampaknya mendorong lebih banyak kasus kekerasan berbasis gender di laporkan ke Kepolisian. Di lain pihak, wilayah pemantauan di Sumatera Selatan tergolong lebih urban dimana kantor polisi lebih mudah dijangkau. Selain itu, keberadaan sistem keadilan adat yang tidak lagi diandalkan oleh masyarakat pada umumnya membuat sistem keadilan adat di Sumatera Selatan menjadi kurang diandalkan oleh perempuan korban kekerasan yang mencari keadilan.

Adapun wilayah pemantauan di Sulawesi Tengah yang lebih rural dimana sistem keadilan adat masih digunakan, membuat perempuan korban kerap mendatangi pemuka adat untuk penyelesaian kasus mereka. Kedua lembaga adat Ngata Toro dan Tompu adalah lembaga adat di Kabupaten Sigi yang banyak membantu perempuan korban kekerasan. Kendati organisasi perempuan dan pendamping aktif melakukan pendampingan di kota Palu, namun mereka belum mampu menjangkau wilayah pedesaan. Sehingga tidak banyak kasus kekerasan berbasis gender yang dirujuk oleh organisasi perempuan ke Kepolisian. Dengan demikian pula, data kasus dari kedua wilayah menunjukkan bahwa keputusan perempuan korban untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian atau ke sistem keadilan lokal tidak senantiasa tergantung kepada keberadaan organisasi perempuan dan pendamping.

Respon Penegak Hukum dan Pengadilan

Kendati Kepolisian memiliki perangkat yang cukup lengkap dalam penanganan perkara untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender, namun secara umum layanan yang diberikan oleh Kepolisian masih jauh dari harapan keadilan perempuan korban kekerasan. Rata-rata aparat kepolisian dalam kasus yang terdokumentasi memiliki sensitivitas gender dan keadilan yang rendah. Kasus-kasus KDRT yang sangat mengandalkan keterampilan aparat kepolisian dan penerapan UU-PKDRT yang mampu memberikan perlindungan bagi korban, namun kerap yang terjadi adalah sebaliknya. Kasus percobaan perkosaan dan KDRT yang dilaporkan oleh para korban dalam kasus yang didokumentasikan, justru membuat korban menjadi tersangka. Tanpa dukungan para pendamping dan organisasi perempuan dalam proses penanganan perkara di Kepolisian, maka perempuan korban akan terus mengalami hambatan.

Cukup banyak perempuan korban kekerasan yang mengeluh lambatnya respon Kepolisian. Hal ini membuat para perempuan korban yang awalnya melaporkan sendiri kasusnya ke Polisi kemudian mencari bantuan dari organisasi perempuan dan pendamping agar Kepolisian lebih cepat memberikan respon. Dalam penanganan perkara, aparat Kepolisian juga bersikap diskriminatif terhadap perempuan korban dan kurang sensitif terhadap persoalan hukum yang dilaporkan. Kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan antara lain percobaan perkosaan dan KDRT, Kepolisian tidak melihat lebih jauh persoalan yang dilaporkan. Karena dalam kedua kasus tersebut justru para korban lah yang dilaporkan oleh pelaku ke Kepolisian.

Dalam banyak kasus KDRT, Kepolisian kerap memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku. Dalam kasus yang terdokumentasi, nampak bahwa perempuan korban merasa cukup senang dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Namun persoalan pidana bagaimanapun tidak dapat hapus dengan kesepakatan perdata yang muncul dari proses mediasi. Sampai kini belum ada aturan khusus yang mengatur sejauhmana mediasi dapat dilakukan oleh Kepolisian, dan bagaimana implikasi dari hasil putusan mediasi terhadap perkara pidana KDRT yang dilaporkan. Mediasi dalam KDRT yang dilakukan tanpa batasan jelas akan memberikan kesempatan pada pelaku untuk menekan korban agar mencabut laporan KDRT.

Sementara itu, kasus gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama akibat pelaku melakukan KDRT terus-menerus juga menjadi salah satu kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Beberapa tahun belakangan ini, dorongan terhadap Pengadilan Agama agar lebih sensitif terhadap gugatan cerai dengan alasan KDRT yang terus-menerus terjadi semakin menguat (Komnas Perempuan 2008). Adapun gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan korban KDRT dalam kasus terdokumentasi, tidak cukup membuat majelis hakim tergugah untuk melihat lebih jauh gugatan tersebut. Persoalan tambahan lainnya adalah hak-hak perempuan atau mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian tidak dengan mudah dapat dieksekusi. Pengadilan Agama hingga kini mengaku tidak memiliki daya paksa untuk menekan mantan suami agar menunaikan kewajiban hukum mereka.

Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pemuka Masyarakat

Dalam banyak kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan, sebagian besar perempuan korban kekerasan mencari bantuan ke tempat terdekat dengan tempat tinggal mereka. Survei the Asia Foundation (2001) misalnya menyatakan perempuan yang memiliki masalah hukum cenderung mencari bantuan dari orang-orang terdekat di lingkungan keluarga mereka. Cukup banyak kasus KDRT yang terjadi di Sulawesi Tengah yang ditangani oleh sistem keadilan lokal. Komnas Perempuan (2010) beragumentasi bahwa adat cenderung lebih proaktif terhadap kasus hukum yang terjadi di lingkungan komunitas dibandingkan dengan sistem hukum negara (Kepolisian).

Penyelesaian kekerasan berbasis gender oleh sistem adat atau keadilan lokal lainnya pada dasarnya bertujuan untuk menjaga harmoni masyarakat di lingkungan korban dan pelaku tinggal (Justice for the Poor 2008). Tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh tetua adat atau pemuka masyarakat dalam kasus-kasus KDRT misalnya adalah untuk mendamaikan pihak korban dan pelaku begitu pula anggota keluarga dari kedua belah pihak. Dengan demikian suara perempuan korban dalam proses mediasi tidak terlalu menjadi perhatian. Dalam sistem adat Ngata Toro, besarnya denda yang dijatuhkan terhadap pelaku, kendatipun besar, perempuan korban tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian (Komnas Perempuan 2010). Di Maluku Utara bahkan sebagian besar denda adat dalam kasus kekerasan berbasis gender yang seharusnya diberikan pada perempuan korban kekerasan justru harus dibayarkan pada para pemangku adat (LEAD-UNDP 2009).

Adat dan mekanisme keadilan lokal lainnya memiliki cukup banyak keterbatasan sebagaimana dapat dilihat dari beberapa kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Beberapa perempuan korban yang mendambakan dukungan dan bantuan dari tokoh lokal agar bisa bercerai, kurang dapat memperoleh tanggapan yang efektif. Namun ada beberapa kasus KDRT yang diselesaikan oleh adat dan membuat pelakunya menjadi jera dimana perempuan korban dapat bercerai secara non-legal atau bercerai tidak resmi karena dilakukan dihadapan adat semata.

Peranan Pendamping, Organisasi Perempuan, dan LBH

Para pendamping yang berasal dari organisasi perempuan memiliki peranan besar dalam pelaporan kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan korban. Mengingat karakteristik organisasi perempuan yang sebagian besar bekerja di tingkat kota dan ibukota Kabupaten, maka sebagian besar kasus-kasus yang mereka dampingi adalah kasus-kasus yang dilaporkan ke mekanisme hukum negara (Kepolisian). Organisasi perempuan dan para pendamping berperan penting dalam setiap interaksi kasus antara perempuan korban kekerasan dan lembaga hukum terutama Kepolisian. Pendamping korban dan organisasi perempuan melakukan konseling dan pendampingan serta penguatan bagi perempuan korban sejak korban melaporkan sampai kasus mereka disidangkan. Selain itu, organisasi perempuan dan pendamping merujuk perempuan korban kekerasan ke lembaga layanan yang lebih tepat untuk memberikan bantuan dan dukungan.

Dari berbagai kasus yang terdokumentasi dalam proses monitoring di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, organisasi perempuan dan para pendamping berupaya menerjemahkan pengalaman kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan korban ke berbagai isu-isu hak yang harus ditegakkan dalam konteks penanganan kasus. Baik secara langsung maupun tidak, para pendamping dan organisasi perempuan memberikan penguatan dan pemberdayaan hukum pada perempuan korban dan anggota keluarga mereka. Dalam banyak kasus, selain pendamping, keluarga berperan untuk membantu mendorong agar kasus dilaporkan ke Kepolisian atau mendesak aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti penanganan kasus yang dilaporkan. Kerap dalam berbagai kasus, organisasi perempuan dan pendamping harus berupaya mengadvokasi kasus dalam situasi dimana terdapat pemahaman budaya masyarakat yang sangat beragam mengenai isu gender, kekerasan, dan keadilan (Merry 2006).

Tidak semua organisasi pendamping perempuan korban bekerja dengan efektif. Jaringan kerja yang beranggotakan berbagai organisasi bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya memberikan bantuan hukum untuk perempuan korban, kerap bermasalah dan kurang memahami penanganan kasus berperspektif gender. Namun pengetahuan dan kapasitas organisasi perempuan dan para pendamping pun perlu diperkuat. Beberapa kasus yang didokumentasikan di Sumatera Selatan menunjukkan kapasitas pendamping yang kurang memadai membuat proses konseling dan penanganan kasus kurang efektif. Mau diakui atau tidak, dalam beberapa kasus, peran pendamping menjadi penentu bagaimana suatu kasus ditangani. Organisasi perempuan dan pendamping juga turut mendorong aktifnya lembaga pemerintah dan kepolisian untuk lebih aktif memberikan layanan pada perempuan korban.

Kesimpulan: Perempuan Korban dan Rasa Keadilan

Saya cukup puas dengan putusan lembaga adat karena akhirnya bisa pisah dari suami tanpa menjalani proses perceraian yang panjang dan berbelit-belit,” ujar seorang perempuan korban yang telah menjalani proses mediasi menurut adat. Rasa puas yang diutarakan oleh perempuan korban ini bisa jadi merupakan ungkapan korban yang terdalam mengenai rasa keadilan dari dirinya. Di mata perempuan korban, nampaknya tidaklah terlalu penting apakah kasus yang dialami diselesaikan menurut mekanisme hukum negara atau menurut sistem keadilan non-negara. Dari berbagai kasus yang terdokumentasi, teradapat dua indikator utama yang membuat perempuan korban merasa diperlakukan dengan adil dalam proses penanganan kasus adalah pertama, proses penanganan perkara yang cepat dan efisies dan kedua, keputusan atas kasusnya diberikan tanpa proses panjang dan berbelit-belit.

Sebagaimana analisis Komnas Perempuan, mekanisme hukum negara terutama Kepolisian memiliki perangkat yang lengkap untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Namun kapasitas Kepolisian masih lemah dalam memberikan respon terhadap perempuan yang melaporkan kasusnya. Oleh sebab itu, tanpa dorongan dan advokasi aktif dari organisasi perempuan dan pendamping maka Kepolisian kurang dapat lebih cepat tanggap memberikan respon terhadap pelaporan kasus kekerasan berbasis gender.

Adapun sistem keadilan adat dan lokal pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan. Namun masih terlalu banyak hambatan yang perlu diatasi dalam penanganan kasus di dalam konteks adat. Sementara itu, tujuan utama penyelesaian masalah oleh adat adalah demi kehidupan yang harmoni. Tujuan ini akan sangat berpotensi mengalahkan kepentingan korban kekerasan berbasis gender.


Bibliografi

Edwards (2008) Violence against Women as Sex Discrimination: Evaluating the Policy and Practice of the UN Human Rights Treaty Bodies.

Felstiner et.al. (1981) ‘The Emergence and Transformation of Disputes: naming, Blaming, Claiming...’, Law and Society Review 15(3/4).

Justice for the Poor (2008) Forging the Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia. Jakarta: Justice for the Poor – Bank Dunia.

Hardiyanto, Novirianti, Soetono, Zurstrassen (2008) Akses Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia: Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes, dan Lombok. Jakarta: Justice for the Poor – Bank Dunia.

Komnas Perempuan (2010) Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan Akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kuasa yang Timpang – Catatan KTP tahun 2009. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2010) Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Formal dan Non Formal di Propinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyu Asin) dan Propinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kabupaten Sigi). Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan (2008) Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama: Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: KPPA.

Merry SE (2006) Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice. Chicago: University of Chicago Press.