• PDF
Article Index
Latar Belakang
Tujuan
All Pages

Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme independen hak asasi manusia di tingkat nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005.  Berdasarkan Perpres No.65 tahun 2005, tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Lebih jauh, Negara telah mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat Kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang disikapi dengan Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan. Berlanjut dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan dua tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.

Namun, angka kekerasan terhadap perempuan yang tercatat setiap tahunnya terus meningkat. Komnas Perempuan melaporkan fakta bahwa sepanjang tahun 2009, kekerasan terhadap perempuan mencapai 143.586 kasus. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 263% dibanding tahun 2008 yang mencatat 4.425 kasus. Kenaikan yang signifikan ini karena sistem pendokumentasian layanan yang semakin membaik serta keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Termasuk juga pemberitaan di berbagai media sedikit banyak telah mendorong para perempuan untuk lebih ‘berani’ membuka kasus kekerasan yang dialaminya. Hasil penelitian WCC Rifka Annisa Jogjakarta terhadap implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menemukan bahwa paska disahkannya undang-undang tersebut lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan semakin meningkat, tetapi peningkatan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang signifikan.  Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga menengarai sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan sebanyak lima kali lipat. Sebelum lahirnya UU PKDRT, yaitu dalam rentang 2001 – 2004 jumlah yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus, sedangkan sejak diberlakukannya UU PKDRT (2005 – 2007) terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa UU PKDRT berpengaruh pada peningkatan pemahaman bentuk kekerasan, memuat hak korban untuk mendapatkan informasi tentang hak perempuan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi terhadap sikap dan cara pandang perempuan korban terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Mekanisme penyelesaian kasus yang diambil oleh perempuan korban pun beragam, tidak seluruhnya memilih jalur formal walaupun telah ada produk kebijakananya. Tetapi ada juga yang memilih jalur non formal seperti penyelesaian melalui jalur kekeluargaan, adat, dan agama. Masing-masing pemilihan mekanisme penyelesaian tersebut juga memberikan keuntungan dan kerugian bagi perempuan korban.

Guna melihat akses perempuan pada keadilan, Komnas Perempuan melakukan pemantauan di Provinsi Sumatera Selatan [Kota Palembang & Kab. Musi Banyuasin] dan Sulawesi Tengah [Kota Palu & Kab. Sigi].

 


 

Tujuan :

  1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktek penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan baik melalui jalur formal dan non formal;
  2. Merumuskan dan mengembangkan instrumen pemantauan akses perempuan pada keadilan : mekanisme penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan formal dan non formal yang diharapkan akan dapat menjadi acuan untuk pemantauan-pemantauan serupa di wilayah-wilayah lain, supaya model-model penanganan kasus yang ada di masyarakat dapat terdokumentasi lebih banyak sebagai bahan advokasi bersama untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang eamah terhadap perempuan korban;
  3. Mendukung penyebaran informasi dan koordinasi antara kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum perempuan yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah;