E-mail Print PDF

Oleh: Dewi Noviriant

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri No.01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM dirancang sebagai indikator kinerja Pemerintah dalam penyediaan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Upaya KPPA ini perlu disambut baik dan organisasi perempuan serta masyarakat luas layak memberikan dukungan. SPM bermaksud menyediakan sebuah pedoman bagi petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun sasaran utama SPM adalah para kepala daerah dan petugas pelaksana penyedia layanan baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. SPM berupaya menjangkau perempuan korban kekerasan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri dan perempuan korban trafficking.

SPM menciptakan Standard Operating Procedure (SOP) untuk lima jenis layanan utama yakni (i) penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; (ii) pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (iii) rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (iv) penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan; (v) pemulangan dan integrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

SPM nampaknya jelas dipersembahkan untuk memperkuat layanan UPT. Untuk memperjelas pelaksanaan penguatan SPM memberikan pedoman sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dan standar pembiayaan pelaksanaan SPM. Kini kita perlu melihat lebih teliti isi SPM dan mengkritisi sejauhmana SPM akan menjadi berguna dan efektif. Apa saja tantangan dalam penerapan SPM dan apakah masih ada gap atau peluang yang belum dipenuhi oleh SPM dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Read more...