Paaa tanggal 12 – 16 Desember 2005 telah berlangsung sidang ketiga Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families atau lebih dikenal dengan CMW (Com- mittee on Migrant Workers) yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut Komite Buruh Migran.  Sidang ketiga…

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, daerah memiliki kewenangan yang otonom untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Daerah punya wewenang untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan di tingkat daerah tersebut serta mengoptimalkan proses partisipasi atau…

Pada 22 September 2004, Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Migran 1990, yang berarti menyepakati instrumen internasional untuk melindungi buruh migran. Penandatanganan ini harus segera ditindaklanjuti dengan meratifikasi agar nilai-nilai dalam konvensi ini menjadi instrumen hukum di tingkat nasional. Tiga alasan utama pentingnya meratifikasi Konvensi Migran ini …

Download seluruh informasi…

Pada 22 September 2004, Pemeritah Indonesia telah menandatangani Konvensi PerlindunganHak-Hak Pekerja Migrandan dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protectionof the Rights of All Migrant WorkersandMembers of Their Families 1990). Ratifikasi Konvensi ini masuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia…