Welcome to Komnas Perempuan - English Version   Click to listen highlighted text! Welcome to Komnas Perempuan - English Version Powered By GSpeech

Binny Buchori:
Apakah ketika 30 persen kuota perempuan tercapai, kehidupan perempuan akan jauh lebih baik?

Representasi politik perempuan menjadi agenda penting untuk mewujudkan sistem dan lembaga politik yang bisa menyuarakan kepentingan dan memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Tentu saja, representasi tak cukup berhenti hanya pada angka, 30 persen perempuan menjadi calon anggota legislatif. Representasi politik perempuan adalah usaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Ini butuh perjuangan dan kerja keras. Binny Buchori, salah satu aktivis HAM dan demokrasi yang sudah cukup banyak berjuang melalui NGO seperti INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development), mencoba memperjuangkan visi-misi politiknya, termasuk tentang representasi politik perempuan. Sebagai salah satu caleg pada pemilu legislatif lalu, meski belum berhasil terpilih, pengalaman dan pandangan Binny akan sangat bermanfaat untuk penguatan isu representasi politik perempuan sekaligus perjuangan politik ke arah yang lebih sensitif terhadap kepentingan perempuan. Berikut hasil wawancara Binny Buchori dengan Nunung Qomariyah dari Redaksi Komnas Perempuan.

Kapan mulai tertarik dengan politik praktis dan apa latar belakangnya?

Saya ingat, waktu zaman Pak Soeharto, saya pernah ngobrol dengan Maria Pakpahan (aktivis perempuan-red); seandainya kita mempunyai pemerintahan yang demokratis, sistem partai politik yang berbeda, apakah kira-kira kita mau menjadi anggota DPR? Aku jawab, iya. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah itu mulai pertama kali saya meminati politik. Yang jelas, pengalaman saya ketika di INFID melakukan advokasi berbagai macam kebijakan, tapi selalu mentok di UU. Keluar dari INFID, refleksi saya, ada keterputusan antara apa yang dicita-citakan kita sebagai civil society organizations dan cita-cita masyarakat mengenai keadilan dan kesejahteraan dengan apa yang diputuskan para pembuat kebijakan. Itu yang menyebabkan saya berfikir kita harus masuk dalam ranah politik. Tapi saya tidak membedakan politik praktis dan tidak praktis. Saya membedakannya antara berpolitik melalui parpol dan tidak melalui parpol.

Pada tahun 2005, saya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu ketua PKB. Saya diberi waktu setengah jam untuk memikirkan; waktu itu, saya ditelpon jam empat pagi. Saat itu, saya masih ragu, karena terlalu banyak orang yang keluar masuk LSM menjadikan LSM tidak pernah mempunyai sebuah kelembagaan yang kuat. Dengan berjalannya waktu ditambah lagi dengan penelitian Demos yang mengatakan bahwa demokrasi kita dibajak kaum elit, serta rekomendasi bahwa aktivis harus masuk politik, mendorong saya untuk masuk partai politik. Kalau tidak, partai politik akan semakin menjadi lembaga yang tidak kita kenal dan bisa tiba-tiba membuat UU yang tidak ada kepentingannya.

Misalnya UU Pornografi. Kalau mau jujur, kepentingan UU ini sangat pragmatis untuk memuaskan kelompok-kelompok Islam konservatif supaya tidak membuat keributan lebih lanjut. Konsesinya apa, kita tidak tahu. Padahal, mana lebih penting, UU Pornografi atau UU Sistem Jaminan Sosial Nasional?
Lebih baik membuat UU Tipikor, dari pada misalnya UU Kerahasiaan Negara yang gak ada esensinya, kecuali hanya untuk menghidupkan kembali sistem-sistem intelijen.

Saya rasa ada dua UU yang sangat bagus, yaitu UU PKDRT dan UU Anti Traficking. Selain UU itu, yang katakan, punya cita-cita masyarakat yang demokratis, mana? Gak ada kan? Itu beberapa alasan yang membuat kita harus masuk dalam partai politik.

Apa agenda politik Anda yang sebetulnya telah dipersiapkan?

Saya menawarkan dua agenda saja ke Partai Golkar. Golkar akan menjadi lokomotif atau penggagas dua kebijakan. Pertama, diplomasi ekonomi dan social policy. Mengenai diplomasi ekonomi, sampai sekarang, kita tidak mempunya strategi nasional dalam bernegosiasi baik dengan WTO atau lembaga keuangan internasional yang lain. Kita tidak punya acuan, misalnya, apakah kita mau menjadi negara yang lebih memproteksi pertanian atau tidak. Kalau mau memproteksi pertanian, berarti subsidi harus ditingkatkan; kita harus atur impor produk-produk pertanian atau komoditas pertanian. Atau, kita ingin menjadi negara yang berbasis kepada industri dan bukan kepada pasar uang? Ini semua harus berdasar sebuah kebijakan yang jadi cetak biru dan acuan ketika kita bernegosiasi baik dengan Bank Dunia, IMF dan lain-lain. Kita tidak pernah punya posisi itu, yang ada adalah posisi sangat sektoral. Pemerintah tidak memikirkannya, partai politik juga tidak, apalagi DPR. Saya percaya, partai politik modern akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadi plat form politiknya.

Kedua sosial policy, yaitu, kebijakan sosial yang komprehensif yang memberikan jaminan sosial. Jaminan sosial itu adalah sebuah sistem minimum di mana orang bisa berobat gratis pakai asuransi, juga mendapat pensiun. Kita sudah punya undang-undangnya, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan sudah ada dewannya. UU itu digolkan tahun 2004, dan dewannya baru dibentuk tahun 2008. Pak Jusuf Kalla sendiri kaget waktu saya melapor, kok belum ada tindak lanjutnya. Yang kemudian terjadi, kalau BBM naik, kita bikin BLT; BBM naik lagi, kita perbesar jumlah BOS, bikin proyek-proyek semacama PNPM. Saya sebetulnya setuju dengan strategi PNPM, cuma saya tidak setuju itu dijadikan proyek semata, harusnya menjadi bagian rutin pekerjaan departemen-departemen, dan bisa diambil dari uang pajak, tapi yang ini malah diambil dari utang. Demikian juga BLT.

Prinsip BLT-nya saya sangat setuju karena saya pro subsidi. Saya sangat setuju, APBN memberikan subsidi yang besar untuk pertanian, sehingga pupuk murah, petani bisa dapat modal. Saya setuju ada subsidi untuk pendidikan, sehingga pendidikan murah, dan bahkan bisa gratis sampai universitas. Dengan demikian, saya juga sangat setuju dengan cash transfer, karena itu adalah subsidi. Subsidi bentuknya ada dua, subsidi yang dalam bentuk barang, dan subsidi dalam bentuk uang tunai. Kalau subsidi dalam bentuk barang berupa minyak tanah murah, atau minyak goreng murah. Tetapi subsidi dalam bentuk barang juga rentan terhadap spekulan dan segala macam, sehingga barang-barang bisa mahal lagi, seperti yang terjadi sekarang ini. Subsidi dalam bentuk tunai seperti BLT adalah sebuah terobosan, hanya saja harus dibikin menjadi sebuah skema yang lebih sistematis, supaya bisa menjadi bantalan masyarakat kita, terutama yang miskin dan yang akan jatuh miskin.

Dari perpektif feminisme, BLT bisa menjadi sebuah alat yang bisa betul-betul memandirikan kaum perempuan. Misalnya, kita bikin BLT dengan skema jangka panjang, setiap tahun, ada tidak masa kritis, dan kita berikan terutama untuk ibu rumah tangga dan anak-anak dulu yang kita sebut dengan jaminan pendapatan minimum. Katakanlah, ibu rumah tangga berhak mendapatkan gaji, gaji dari negara. Teman-teman perempuan dan kaum feminis sering menyampaikan bahwa seorang perempuan selalu mendapat double burden. Karenanya, ini bisa menjadi basic income.

Bagaimana dengan implementasinya yang seringkali tidak sistematis dan tidak tepat sasaran?

Harus dibedakan antara kritik terhadap kebijakan dan kritik terhadap implementasi. Kita harus melihat persoalan yang jelas, karena yang kita hadapi teknokrat-teknokrat yang makin pintar dan politisi yang pintar juga. NGO harus melihat persolan dengan tajam dan jeli, sehingga bisa memberikan rekomendasi yang memang bisa dilaksanakan. Jadi dua hal itu yang saya sampaikan ke Partai Golkar, diplomasi ekonomi dan kebijakan sosial.

Tentu Anda telah menganalisa di mana letak kegagalan dalam pemilihan legislatif yang lalu, bisa diceritakan?

Menurut saya, ada beberapa alasan kenapa tidak terpilih. Pertama, dari sistem undang-undangnya yang sekarang, yang membuat calon yang terpilih sebenarnya adalah tokoh-tokoh lokal. Itu sebetulnya baik karena mendekatkan pemilih dengan wakilnya. Saya lebih banyak muncul di nasional. Meskipun saya terkenal di Jakarta, tapi saya tidak dikenal di Yogyakarta yang menjadi konstituen saya, misalnya hanya beberapa kali saja saya keluar di Kedaulatan Rakyat, padahal selama ini wawancara saya banyak di Trijaya atau Kompas dan di IRE Radio, di Radio Geronemo atau di Jogja TV hampir tidak pernah, akan sulit terpilih. Seorang tokoh nasional bisa dengan mudah dikalahkan oleh tokoh lokal, misalnya ketua partai. Popularitas kita harus betul-betul kuat di daerah pemilihan kita.

Kedua, strategi kampanya harus dikombinasikan antara penggalangan suara dengan strategi yang lebih modern, misalnya, bikin posko, training dan sebagainya. Ini hanya memungkinkan jika kita mempunyai dana yang cukup. Jadi, salah satu kendala kenapa saya tidak terpilih adalah kombinasi antara saya tidak punya dana yang cukup dan yang kedua adalah strategi yang tidak terlalu matang untuk memenangkan pemilu ini. Misalnya saya kurang sekali memetakan masalah-masalah lokal, kabupaten ini dan itu apa masalahnya, lalu saya menjadi expert di tingkat provinsi. Untuk Yogyakarta, isu yang hangat adalah soal keistimewaan Yogyakarta.

Apa mungkin juga karena persiapan kurang, selain faktor dana dan yang lainnya?

Tentu saja. Dibandingkan dengan Nurul Ariifin, misalnya, yang persiapannya hampir empat tahun; saya cuma enam bulan. Atau Hatifah, yang juga masuk Golkar dan terpilih jadi anggota Dewan tahun ini. Tapi, Hatifah sebelumnya sudah pernah jadi bakal calon walikota Bandung. Saya kira, pengalaman-pengalaman dia sangat berharga. Ini bukan untuk memaafkan diri sendiri, karena saya kalah karena berbagai macam hal, bukan itu maksud saya. Evaluasi dan refleksi saya adalah kombinasi antara ketidakcukupan dana, pengetahuan yang tidak terlalu baik tentang bagaimana memenangkan pemilu, terus juga terlalu mengandalkan dan percaya pada informasi bahwa di dalam memenangkan pemilu yang paling penting adalah bikin mesin suara dan penggalangan suara. Ternyata, itu sudah tidak berlaku lagi. Kita bisa lihat SBY. SBY menang meski ada tuduhan macam-macam, DPT dan sebagainya. Salah satu kemenangan SBY adalah karena kampanyenya dipersiapkan betul selama lima tahun. Pertanyaanya adalah kenapa Ibu Megawati tidak bisa? Padahal, dia telah menjadi oposisi selama lima tahun? Ibaratnya, hal itu juga yang terjadi pada saya.

Intinya, saya kurang menggali informasi bagaimana cara-cara memenangkan pemilu. Hampir semua yang saya ajak diskusi mengatakan bahwa yang penting punya uang dan sebagainya. Padahal, berdasarkan pengalaman saya, sekarang bukan cuma uang saja, tapi bagaimana kemampuan mengelola tim kampanye, meskipun itu juga menggunakan uang juga; bagaimana dengan uang yang ada kita bisa membuat program-program yang terfokus. Ada beberapa kawan yang bikin posko bantuan, kursus keterampilan, itu saya kira sangat penting dan saya tidak melakukan itu. Saya hanya betul-betul melakukan penggalangan suara dengan menciptakan mesin suara plus beberapa pelatihan tentang manajemen kampanye.

Bagaimana dengan tidak adanya affirmative action padahal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pemenang pemilu dengan suara terbanyak. Apakah itu berarti kuota 30 persen dengan sendirinya terhapus?

Saya kira MK tidak menghapus kuota 30 persen, tapi mengatakan yang menang adalah suara terbanyak. Apakah dengan sendirinya kuota 30 persen batal? Itu masih menjadi perdebatan. Bagi saya, yang terpenting adalah perempuan menyampaikan apa yang ingin diperjuangkan sebagai perempuan. Jadi lebih penting fokus politik perempuan. Atau, politisi perempuan itu penting karena apa? Saya belum mendengar itu sebetulnya. Yang saya dengar adalah kuota 30 persen, affirmative action, segala macam ini. Utuk apa? Ketika perempuan-perempuan itu sudah banyak, tapi perempuannya seperti Sri Mulyani, lalu bagaimana? Tidak membawa kemaslahatan dong. Kita berjuang harus ada representasi perempuan, karena politik itu representasi, dan representasi harus laki-laki dan perempuan. Sehingga, representasi perempuan harus berimbang, paling tidak jumlah populasinya. Itu saya setuju. Yang perlu kita timbang adalah mana yang lebih efektif apakah melalui kuota 30 persen, affirmative action atau memperjuangkan melalui isu. Jadi, isu khas perempuan hanya bisa diselesaikan oleh perempuan dan kita harus mengusulkan ini, ini dan ini.

Coba kita lihat dalam pilpres kemarin, gak ada yang berkampanye tentang isu perempuan, bahkan Ibu Mega sendiri tidak; misalnya, akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan, atau Prabowo akan membuat pasar tradisional –tapi tidak bilang– sehingga perempuan-perempuan penjual akan mendapatkan manfaat. Saya rasa, di sini, peluang-peluang buat politisi perempuan. Saya rasa sekarang yang kita hadapi bukan lagi negara, tapi kultur dan demokrasi yang menyebabakan semua kelompok apapun boleh hidup subur. Sekarang, pertandingannya adalah bagaimana kita menghadapi pikiran-pikiran yang kita anggap akan memundurkan perjuangan perempuan atau status perempuan. Kalau mereka militan, solid, walaupun jumlahnya kecil, suaranya pasti keras.

Anggaplah kuota 30 persen dan affirmative action penting sebagai tahap pertama, lalu setelah itu apa? Apakah ketika 30 persen kuota perempuan tercapai, kehidupan perempuan akan jauh lebih baik? Program-program apa yang bisa mereka angkat, apakah agenda pertama memastikan UU Pornografi tidak ada lagi misalnya?

11 tahun, belum ada perubahan siginifikan terhadap kondisi perempuan sejak agenda reformasi didengungkan? adakah yang salah dengan agenda reformasi?

Yang salah adalah isu-isu perempuan belum menjadi isu yang sama pentingnya seperti UU Susduk. Dalam pembahasan UU Susduk, semua anggota DPR mau ngomong. Dengan UU Tipikor juga semua orang ngomong. Kenapa isu-isu perempuan belum menjadi prioritas utama? Pendidikan politik kepada politisi sendiri mengenai isu-isu perempuan masih harus diperjuangkan; jalannya masih panjang, kita baru merintis. Namun demikian, saya rasa, kita harus bersyukur, bergembira dengan lahirnya UU PKDRT yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Meskipun saya tidak senang melihat artis-artis dalam acara gosip, tapi saya cukup senang mereka berani dengan lantang menyuarakan bahwa mereka mendapat kekerasan, menjadi single mother juga mau. Artinya, sudah ada kemajuan, tinggal bagaimana kemajuan ini terus diperjuangkan. Perlu diingat, kita juga mempunyai kelompok-kelompok yang tidak menyukai hal-hal seperti ini. Secara politis, kita perlu berdialog dengan kelompok-kelompok yang menentang ini, sehingga akan ada konsesi-konsesi. Jika tidak, kita harus berperang dengan gagasan, dan bertanding dengan kekuatan politik.

Bagaimana cara membuat isu perempuan menjadi penting dan sampai kapan isu perempuan tidak dianggap penting?

Dengan membuat isu perempuan tidak hanya menjadi milik perempuan. Kritik saya terhadap gerakan perempuan, mereka sangat eksklusif. Kalau sudah berada dalam kelompok perempuan, tidak mau ngomongin hal lain. Selama pendekatannya seperti itu, isu perempuan akan dianggap tidak penting.

Perempuan yang menjadi anggota DPR belum tentu juga mereka mempunyai perspektif gender atau tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan perempuan. Bagaimana mempengaruhi mereka agar mempunyai perspektif perempuan, termasuk anggota DPR laki-laki?

Saya kira hanya dengan mengajak mereka pelatihan, dan diskusi bersama-sama. Kita tidak bisa memaksakan. Sebenarnya, kewajiban Indonesia untuk memperhatikan isu perempuan sudah diikat dengan berbagai macam peraturan, konvensi dan sebagainya. Itu sudah cukup, saya kira. Berarti sekarang masalahnya adalah pertandingan gagasan di dalam negeri sendiri dengan stakeholder yang berbagai macam. Sama sajalah kita bicara mengenai neolib. Dengan mudahnya, mereka mengatakan, “Saya ini orang desa, jadi tidak mungkin saya neolib.” Kita tahu, itu tidak betul, tapi mayoritas masyarakat Indonesia percaya itu. Saya saja barusan di taksi, sopir taksi bilang, “Biarinlah SBY lagi yang jadi, Mega dan JK terlalu bernafsu, soal DPT-lah, apalah, dia antek apalah,” Itu yang terjadi. Ini menggambarkan betapa isu-isu perempuan masih sangat terpinggirkan sekali.

Menurut saya, kalau mau mempengaruhi, kelompok perempuan harus bicara dengan elit-elit parpol untuk mengenalkan isu-isu gender. Merekalah yang merekrut perempuan-perempuan itu. Waktu saya masuk Golkar, komentar kader-kader yang dari kabupaten, ”Golkar merekrut Mbak Binny, karena sekarang kan harus gender, jadi Mbak Binny ada di sini saya harap dukungan semua yang hadir bapak-ibu sekalian untuk gendernya.” Jadi istilah gender itu sudah sampai kemana-mana, tapi artinya apa tidak dipahami. Kita harus bekerja keras dan ini memerlukan ketekunan, dan memang tidak nyenengin. Lebih enak bikin statemen atau artikel, meskipun juga tidak terlalu berpengaruh dan dibaca juga. Jadi kalau mau isu gender menjadi agenda perjuangan politisi, elit-elit parpol harus dipengaruhi, sehingga kita bisa bikin pelatihan-pelatihan untuk legislator perempuan, karena tidak semua perempuan mengerti. Bagaimana perempuan bisa setuju dengan UU Pornografi? Misalnya kita mendengarkan argumen Neno Warisman, dan cara membantah argumennya tidak bisa hanya dengan mengatakan ”Ya itu kan tidak menghargai perempuan”, karena dia memberikan argumen yang sangat kongkrit, ”Saya punya anak kecil, saya takut dengan pornografi ini…” Lalu, hubungannya apa dengan argumen kita? Belum ada dari kita yang bisa mematahkan argumen Neno Warisman itu. Kita sendiri harus belajar bagaimana mempersuasi orang untuk percaya pada apa yang kita percayai, sekaligus kita harus menjadi kekuatan yang memang diperhitungkan betul, paling tidak ketika kita bicara dengan partai politik. Partai politik paling seneng kalau dia punya pendukung, misalnya kita datang dan bilang bahwa kita dari organisasi yang punya anggota seratus ribu atau apa.

Apakah Mbak Binny melihat tahun 2004-2009 agenda perempuan belum berhasil?

Saya kira tidak; ada kemajuan yang cukup banyak dan jelas bisa dilihat. Misalnya, UU PKDRT, kuota 30 persen meskipun sekarang menjadi tidak jelas karena ada keputusan MK tentang suara terbanyak. Menurut saya, itu sudah maju sekali. Tapi, dari segi anggaran, misalnya untuk reproduksi, masih kecil sekali, padahal itu program sehari-hari, karena setiap jam sekian ratus ibu meninggal saat melahirkan.

Soal anggaran untuk kesehatan reproduksi, bagaimana hal tersebut bisa tidak menjadi perhatian banyak anggota DPR?

Saya bisa membayangkan, memang tidak menarik memperbicangkan itu (di kalangan anggota DPR). Tantangannya, bagaimana membuat isu itu menjadi sesuatu yang sangat dekat (dan familiar). Kalau melihat kenyataan, seratus orang meninggal karena kecelakaan pesawat dianggap bencana, tapi dua juta anak meninggal karena gizi buruk sama sekali tidak dianggap bencana.

Artinya ada yang salah dalam memandang persoalan ini?

Iya, yang mana yang menjadi prioritas; apa yang dianggap bencana itu, tidak jelas. Misalnya, saya bayangkan waktu zaman Pak Harto, kalau ada 2 juta anak meninggal pasti dia marah, dan akan segera menggerakkan semuanya, bikin padat karya dan sebagainya. Itu bencana nasional. 2 juta anak meninggal karena gizi buruk pada tahun 2005, tapi kita lihat di koran muncul sebentar saja, kemudian menghilang.

Yang penting adalah bagaimana menciptakan legislator-legislator yang berani menyuarakan hal-hal seperti ini. Kalau UU PKDRT bisa gol, saya yakin, isu ini juga bisa gol. Perjalanannya memang sangat panjang.

Rekomendasi Mbak Binny terhadap sekitar 18 persen perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif agar mereka aware dengan persoalan perempuan dan sekaligus bersedia mendesakkan isu-isu tersebut menjadi kebijakan nasional?

Saya kira, kita tidak bisa mengharapkan mereka. Kita tahu, dari 18 persen, hanya berapa orang yang, katakanlah, sudah tahu arti berpolitik, dan bagaimana membuat legislasi dan segala macam. Sekarang, 18 persen perempuan ini yang masih baru ini tentu ingin mengukir prestasi. Inilah kesempatan yang harus diambil oleh para aktivis, oleh Komnas Perempuan, oleh siapapun yang ingin memajukan isu gender. Hanya, menurut saya, untuk pertama-tama harus mengajukan isu-isu yang semua orang tertarik. Jangan belum-belum sudah mengajukan UU Anti Poligami. Kita berjuang harus setahap demi setahap, membangun kepercayaan dulu dan membangun strategi. Kalau mau ngomong ini, misalnya, pertama, tentang banyaknya ibu yang melahirkan dan meninggal tadi, bagaimana memperjuangkan UU-nya, bagaimana anggarannnya di APBN. Tapi juga harus siap dengan keahlian. Kalau mereka sudah mulai percaya, pasti mereka akan tanya dan suka telpon ke kita, apalagi perempuan, “Gimana nih kalau ditanya sama panitia anggaran?” Kita harus menyediakan tenaga ahli. Kalau ahlinya bukan dari kita, berarti harus menyediakan orang lain. Misalnya, Pak Kartono Muhammad.

Bentuk kongkrit kegiatannya seperti apa?

Saya rasa, gak ada jalan lain kecuali kita harus menempel sama mereka (anggota DPR). Apalagi, kita melihat isu perempuan perlu diperjuangkan dan ternyata yang salah, misalnya, ada di kapasitas mereka. Untuk isu-isu yang sangat dekat ini, seperti ibu meninggal pada saat melahirkan, saya kira mereka juga tidak setuju kalau yang meninggal lebih banyak lagi. Saya pikir, mereka akan komitmen terhadap masalah itu. Cuma, caranya seperti apa? Kemampuan orang berargumen juga akan semakin bertambah jika kita sering mengajak diskusi, memberikan berbagai macam bahan yang bisa digunakan untuk bernegosiasi terus menerus dengan teman-temannya. Apalagi, kalau ngomongin soal anggaran, pasti rebutan, apakah untuk ini, apakah untuk membangun dermaga. Seharusnya, dua-duanya bisa jalan. Atau membangun pasar, jalan atau penambahan gizi, supaya Posyandu bisa jalan lagi dan sebagainya. Jangan kita mengundang mereka sekali, kemudian dilepas. Kita harus memahami dari segi mereka juga; mereka orang baru, mereka ingin mencetak prestasi. Menurut saya, yang paling potensial adalah mendekati (anggota DPR dari kalangan) artis, karena mereka sudah mendapat stigma buruk selama ini. Mereka ditempel dulu biar mereka menjadi paham. Kalau mereka tambah pintar dan menyuarakan kepentingan kita, kita juga akan lebih senang.

Terakhir, bagaimana dengan agenda Anda yang sudah dipersiapkan, tapi belum berkesempatan secara langsung memperjuangkannya lewat lembaga legislatif?

Bagaimanapun, saya tetap anggota partai, sehingga saya tinggal memastikan bagaimana agenda saya ini bisa menjadi agenda Partai Golkar. Kalau di luar Golkar, tentu di Prakarsa. Tapi, kita perjuangkan agar agenda itu bisa menjadi agenda kerja Partai Golkar, syukur-syukur bisa jadi platform.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech