Welcome to Komnas Perempuan - English Version   Click to listen highlighted text! Welcome to Komnas Perempuan - English Version Powered By GSpeech

Bedah Buku-buku Hukum: “Perspektif Hukum Baru: Perubahan untuk Upaya Keadilan Perempuan”

Peluncuran dan diskusi buku yang berlangsung pada Rabu, 29 Juli 2009 dari pukul 13:30 sampai 16:00 WIB di Gedung Mutiara, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan sangat penting dan menarik. Ada empat buku yang diluncurkan secara bersamaan dan menghadirkan empat orang pembahas. Keempat buku tersebut adalah Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum (Sulistyowati Irianto), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Sulistyowati Irianto dan Shidarta), Sosiologi Hukum dalam Perubahan (Antonius Cahyadi dan Donny Danardono), dan Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa, Sebuah Kajian Pascakolonial (Lim Sing Meij). Sedangkan para pembahas dalam acara bedah buku tersebut adalah Prof. Sutandyo Wignyosoebroto, Prof. Ahmad Fedyani Saifudin, Dr. Benny K Harman dan Lidwina Inge, SH, M.Si.

Keempat buku yang diluncurkan tersebut umumnya berbicara mengenai perspektif pencerahan dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terungkap ketika masing-masing pembahas mengupas isi buku satu persatu. Ada keinginan akan perubahan dan kontekstualitas dan membuka ruang-ruang dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga sistem hukum di Indonesia bisa menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Buku-buku ini bisa menjadi referensi kita dalam melihat perkembangan wacana hukum dengan cara pandang berbeda yang menawarkan alternatif lain dalam melihat hukum sebagai sesuatu yang dinamis dan aktif mengikuti perjalanan hidup manusia.

Azriana, commissioner Komnas perempuan dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan program penguatan penegak hukum (PPH) yang merupakan kerjasama berbagai lembaga, antara lain PKWJ-UI, LBH APIK, Derapwarapsari dan Komnas Perempuan serta Yayasan Obor Indonesia. Tujuan utamanya adalah membentuk sistem peradilan terpadu (SPT) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan demi penegakan hak asasi perempuan dan hak asasi manusia di Indonesia.

Presentasi diawali oleh pemaparan singkat Prof. Sulistyowati Irianto terhadap isi keempat buku tersebut. Salah satu yang menarik, Sulistyowati memaparkan perbedaan antropologi dan sosiologi dalam melihat hukum. Menurutnya, kalau dulu antroplogi dan sosiologi hukum masih bisa dibedakan, sekarang sudah sulit untuk dibedakan; keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Namun demikian, tambahnya, mungkin jawabannya adalah sosiologi masih menganggap bahwa hukum negara masih menempati posisi yang lebih tinggi dari hukum-hukum yang lainnya, sementara dalam antropologi, hukum-hukum lain juga tak kalah pentingnya, seperti adat kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Sementara Prof. Soetandyo menyampaikan, untuk mencari jawaban mengenai masalah hukum, kita harus mengenal habitat hukum itu. Selain hukum positif yang sudah berkembang sejak abad 19,para ahli hukum di Indonesia juga mengenal hukum lain yang tidak ditulis di buku, yaitu adat istiadat. Menurutnya, banyak orang lupa, sejak menjadi Republik, Indonesia mempunyai hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. “Ada law as in the book dan ada law as in the society,” demikian Soetandyo. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, ia menilai, penulis tidak hanya melihat teks saja, namun juga konteks. Soetandyo menyampaikan pertanyaan, kenapa banyak tersangka yang dibebaskan padahal mereka bersalah? Menurutnya, hal tersebut karena mereka tidak dapat dibuktikan bersalah. Hukum bisa berhabitat di masyarakat dan hukum bukan hanya mempunyai satu dalil saja, tetapi ada kekuatan luar yang juga berpengaruh, yaitu faktor kultural. Soetandyo juga menyampaikan, equal before the law (setara di depan hukum) tidak dengan serta merta juga bisa menjamin equal before the court (setara di depan pengadilan). Ia mengakui, buku tersebut ditulis sangat sistematis dan runut; Bab Pertama mengenai konsep-konsep hukum, Bab Kedua tentang metode, dan Bab Ketiga memaparkan contoh-contoh penelitian. Soetandyo mengungkapkan, mencari keadilan (justice) tidak hanya dengan satu cara saja yaitu melalui ruang pengadilan, tapi masih banyak cara lain yang dapat diupayakan.

Dalam kesempatan ini, Benny K Harman membahas buku Sosiologi Hukum dalam Perubahan. Baginya, sosiologi hukum muncul bukan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan hukum, atau bukan jawaban atas kegagalan pendekatan positivistik terhadap hukum. Sosiologi hukum merupakan upaya untuk mencoba menjelaskan mengapa pendekatan positivistik itu gagal. Persoalan anggapan hukum tidak dipatuhi hanya bisa dijelaskan melalui sosiologi hukum. Para penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim yang menyalahkan kewenangan mereka tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan positivistik terhadap hukum, tapi melalui sosiologi hukum. Benny menilai, dalam buku ini penulis ingin mengatakan bahwa sosiologi hukum tidak bisa mengambil posisi netral. Sosiologi hukum harus berpihak dan menawarkan model yang progresif, bukan yang statis dan positivistik. Namun, menurutnya, pandangan ini ada bahayanya karena hakim memiliki perbedaan dalam mengambil keputusan. Sosiologi hukum cenderung membenarkan kenyataan ini dan lebih menjelaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan penegakan hukumnya. Karena, sangat mungkin muncul tirani penegak hukum. Benny menggarisbawahi keinginan kuat para penulis mengenai keberpihakan pada keadilan.

Benny juga menyampaikan, persoalan yang paling pokok dalam sosiologi hukum adalah sejauh mana kontribusi sosiologi hukum dalam kondisi penegakan hukum yang saat ini sudah pada tingkat “rusak,” kepercayaan masyarakat menurun dan kredibilitas MA berkurang. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa lembaga penegak hukum gagal menjadi sumber bagi pengambilan keputusan dan kebijakan pembaruan. Sebenarnya, tanpa kita sadar, kita sudah menggunakan sosiologi hukum sebagai dasar mengambil keputusan dengan ditandai oleh tegaknya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KPK, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaaan dan Komisi Kepolisian. Benny menegaskan, sosiologi harus menawarkan dan memberikan jawaban mengapa kelompok perempuan menjadi korban dalam kebijakan negara. Terakhir Benny juga mengingatkan, hukum tidaklah bebas nilai, tapi sarat akan kepentingan.

Sementara pembahas buku Hukum yang Bergerak adalah Prof. Dr. Achmad Fedyani Saefuddin. Menurutnya, para penulis dan editor buku tersebut berkeinginan agar sebagai bangsa, kita cepat tanggap dalam menghadapi perubahan karena perubahan berjalan sangat cepat. Kecepatan kita dalam merespon masalah, konflik dan kekacauan yang terjadi sangatlah penting. Terobosan perspektif baru dalam ranah hukum sangat dibutuhkan. Hukum, menurutnya, perlu ditafsirkan sesuai kondisi masyarakat lokal, nasional dan global, termasuk isu globalisasi yang juga dibahas dalam buku ini. Satu hal menarik yang tidak dibahas secara ekspilist dalam buku ini, menurutnya, adalah perubahan posisi manusia dalam perspektif sosial dan antropologi dan juga akibatnya, dan posisi manusia dalam menanggapi berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruhnya dalam memandang hukum. Terkait paradigma, Fedyani menyampaikan, terjadi pergeseran dari teori yang tadinya berorientasi sistem nilai, keyakinan dan ideologi ke orientasi yang lebih aktif, seperti tindakan, hubungan sosial, dll.

Pembicara terakhir, Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si membahas buku Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pasca Kolonial terhadap PerempuanTionghoa. Menurut Lidwina, dalam buku ini, penulis melihat ketionghoaan dari sisi yang berbeda, tidak tunggal. Buku ini juga menganalisis perubahan identitas perempuan Tionghoa dalam masyarakat Indonesia pasca kolonial, bagaimana para perempuan ini melakukan dekonstruksi. Ibu Meij (penulis), tambahnya, berupaya mengangkat kajian pasca kolonial dan menganalisa situasi sosial-budaya masyarakat pasca kemerdekaan fisik yang tidak serta merta membawa pada kemerdekaan mental dan ideologi. Analisa dalam buku ini bersumber dari pengalaman enam perempuan Tionghoa, berusia 30-60 tahun dan berasal dari latar belakang yang berbeda secara sosial dan ekonomi. Perempuan-perempuan ini berada pada kondisi kolonialisasi ganda (double colonialization). Mereka terdiskriminasi oleh peraturan negara dan budaya (nilai-nilai agama dan adat). Hebatnya, para perempuan tersebut tidak tinggal diam ; dengan pendidikan tinggi yang yang digenggamnya, mereka menemukan ruang sosial baru; mereka merekonstruksi dan bahkan dekonstruksi nilai-nilai lama dan ada yang melakukan re-framing. Dalam buku ini, Meij menyebut perempuan-perempuan itu sebagai non-violent survivor. Lidwina mengkritisi dengan sangat hati-hati istilah ini. Baginya, konsep ini perlu dirumuskan ulang karena bentuk-bentuk kekerasan yang dialami para perempuan informan beragam, seperti ekonomi, piskis, fisik, struktural dan bahkan kekerasan berlapis.

Terakhir, Lidwina menambahkan, identitas tidaklah stagnan, tapi selalau mengalami konstruksi ulang. Identitas harus dilihat dan dikaji secara kontekstual. Keenam informan tersebut dalam menghadapi kooptasi negara, tidak bersikap sebagai victim yang pasif. Lidwina berharap, buku ini menjadi sumbangan berharga baik untuk studi feminisme, studi identitas, maupun studi masyarakat Indonesia pasca kolonial (Diah Irawaty).

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech