Welcome to Komnas Perempuan - English Version   Click to listen highlighted text! Welcome to Komnas Perempuan - English Version Powered By GSpeech

Kenaikan Harga BBM Berdampak Pada Pemiskinan Perempuan

1 Juni 2008

Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM pada awal Juni 2008, jelas meresahkan masyarakat, sebab akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan perempuan, meskipun pemerintah telah menyiapkan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kenaikan harga BBM dapat mengakomodir kemiskinan dan pemiskinan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin secara general dan kelompok perempuan secara khusus. Hingga kemudian rentan menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam Rumah Tangga. Situasi tersebut mampu memberi peluang untuk memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan, juga melempar perempuan kepada lapangan pekerjaan rentan, seperti menjadi buruh migran.

Jika ditelaah melalui data Komnas Perempuan selama lima tahun terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak dialami perempuan dari tahun ke tahun, dan bentuk yang paling sering ditangani oleh Pengadilan Agama adalah penelantaran ekonomi (61%). Penelantaran ekonomi dirasakan oleh perempuan secara langsung karena, 60% pengelola struktur pengeluaran rumah tangga adalah perempuan, maka dampak pemangkasan kebutuhan ekonomis langsung bersinggungan pada mereka. Kelompok perempuan sebagai pengelola Rumah Tangga, menerapkan ragam strategi untuk mengatasi keterbatasan ekonomi. Hingga akhirnya mendesak kaum perempuan untuk mencari kerja di luar negeri. Hal ini dipengaruhi oleh iming-iming peluang mendapatkan upah yang relatif tinggi serta desakan keluarga untuk memperbaiki kualitas hidup, yang kemudian semakin mendorong perempuan, dalam hal ini istri ataupun anak perempuan, untuk meninggalkan keluarganya guna bekerja sebagai buruh migran.

Namun, kenyataan bahwa sebagian besar buruh migran adalah kelompok perempuan berpendidikan rendah, maka pilihan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Mereka akhirnya bekerja di sektor pekerjaan domestik, yang masih identik dengan “pekerjaan perempuan”. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar (sekitar 90%) buruh migran perempuan bekerja di sektor domestik, terutama sebagai pekerja rumah tangga. Pada tahun 2006, CATAHU Komnas Perempuan mencatat sebanyak 1.259 buruh migran Indonesia – yang kebanyakan adalah perempuan – mengalami berbagai bentuk pelanggaran, seperti diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

Di tengah terobosan-terobosan kebijakan di bidang pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia (12 produk kebijakan di tingkat lokal hingga nasional), ternyata buruh migran perempuan sama sekali luput dari penyikapan yang serius dan sistematik dari pemerintah. Selama tahun 2006, kasus-kasus buruh migran masih didominasi oleh persoalan konflik perburuhan lainnya, yang meliputi gaji tidak dibayar, gaji dibawah standar upah, serta kerja melebihi jam kerja. Meskipun telah lahir sebuah Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang pekerja Rumah Tangga Indonesia, namun pemerintah tetap tidak dapat memenuhi standar perlindungan yang cukup bagi buruh migran, khususnya buruh migran perempuan.

Selain pemiskinan perempuan melalui kenaikan BBM, ternyata secara konstitutif, beberapa kebijakan negara ikut pula memberikan kontribusi pemiskinan berkelanjutan bagi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat beberapa kebijakan-kebijakan daerah (termasuk tapi tak terbatas pada peraturan daerah) yang bertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen Keempat mengenai jaminan hak-hak dasar manusia yang seharusnya menjadi payung hukum dari semua aturan yang ada di Indonesia. Perda-perda tersebut berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan, melalui pengaturan tubuh, perilaku dan mobilitas perempuan oleh institusi negara atas nama agama dan moralitas. Beberapa contoh perda diskriminatif tersebut adalah:

  1. Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005.
    Dibuat untuk menangani masalah pelacuran merupakan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah karena memberi wewenang kepada aparat sipil untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak yang “diduga” melakukan pelacuran. Perda ini memunculkan keresahan yang amat tinggi di kalangan warga negara perempuan karena menghilangkan rasa aman bagi mereka untuk beraktifitas di luar rumah, terutama di malam hari. Tentu tak heran bahwa perempuan miskin adalah korbannya yang pertama
  2. Dan, lima Perda yang mengatur Buruh Migran, yaitu:
    a. Perda Kabupaten Karawang No. 22 tahun 2001
    b. Perda Kabupaten Cianjur No. 15 tahun 2002
    c. Perda Kabupaten Sumbawa No. 11 tahun 2003 direvisi No.21/2007
    d. Perda Kabupaten Sukabumi No. 13 tahun 2005
    e. Perda Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2004

    Acuan hukum yang digunakan lima Perda tersebut masih mengarah untuk aspek penempatan bukan perlindungan hak asasi. Hanya Perda Lombok Barat yang secara lengkap mencantumkan instrumen HAM yaitu UU 39/1999 tentang HAM, UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW, UU No. 11/2004 tentang Pengesahan Konvensi ECOSOC dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi ICCPR. Perlindungan tidak dirancang sebagai sebuah sistem melainkan dilihat sebagai dampak dari proses mekanisme pasar. Bahkan salah satu Perda secara terbuka didasari pemikiran untuk memanfaatkan migrasi BMI sebagai peluang untuk menambah pendapatan daerah melalui pungutan retribusi.

    Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Naiknya harga BBM tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi bagi masyarakat, namun berimplikasi bagi lahirnya masalah-masalah sosial berbasis jender yang secara terus menerus berpengaruh simultan bagi Hak Asasi kaum perempuan di Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menyatakan beberapa rekomendasi dalam merespon hal tersebut:

  1. Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan perlindungan bagi perempuan, dalam kaitannya terhadap isu KDRT juga Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai Buruh Migran.
  2. Pemerintah tidak lagi menyelesaikan kasus Buruh Migran secara kasus per kasus, namun lebih komprehensif hingga dapat melindungi keberlanjutan hak buruh migran ke depan.
  3. Dalam penanganan Kasus KDRT, Pemerintah perlu upaya sistematis untuk memberi rehabilitas ekonomi bagi perempuan pengelola rumah tangga.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech