Film “Atas Nama” mengambarkan persoalan terkini yang dihadapi Indonesia dalam memastikan setip warga negara dapat menikmati hak-hak konstitusional.
Persoalan diangkat dari pengalaman perempuan; perempuan salah tangkap dalam pelaksanaan Perda Tangerang No. 8/2005 tentang pelacuran, perempuan Aceh berhadapan dengan kebijakan daerah…

Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
(Pasal 2 Ayat 2, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak…

Siaran Pers Komnas Perempuan  12 Mei 2010
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun ini memperingati Tragedi Mei 1998 dengan kekuatan baru. Tragedi Mei 1998 adalah bagian dari catatan sejarah Indonesia yang mengoyak rasa kemanusiaan kita. Di…

Pada 1999, ketika pertama kali membuka arsip berharga surat-surat asli Kartini kepada Abendanon dan sahabat-sahabatnya di Belanda, saya termangu beberapa saat. Pelan tergetar karena menyentuh jantung sejarah salah satu cikal bakal gerakan perempuan di Nusantara. Dokumen asli itu ditulis tangan…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan kesimpulan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya memutuskan untuk menolak permohonan pengujian Undang-Undang tersebut (Kamis, 25 Maret 2010).

Oleh Diah Irawaty
Di Indonesia, Pekerja Rumah Tangga (PRT) –mengacu pada para pekerja rumah tangga yang bekerja pada keluarga di dalam negeri– merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki berbagai keunikan persoalannya sendiri. Dan, persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan rumit yang sebenanarnya …

Anggota Komisi Paripurna atau komisioner Komnas Perempuan periode 2010-2014 telah terpilih. Berbagai tugas yang belum kelar, prestasi yang harus terus dipertahankan, jaringan yang harus dirawat dan malah harus ditambah menjadi perhatian para komisioner baru.