Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres)  RI  No.  65  Tahun 2005. Sebagai salah satu institusi nasional hak asasi…

Laporan independen Komnas Perempuan mengenai pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia, 2007 – 2011 ini disusun oleh Komnas Perempuan dan diserahkan kepada Komite Cedaw. Informasi yang disusun dalam laporan ini berangkat dari hasil pemantauan Komnas Perempuan…

Untuk Mendownload Buku Silahkan Mengklik DISINI

Evaluasi Eksternal bertujuan mengevaluasi masa keberadaan dan kegiatan Komnas Perempuan yang cukup lama (1998-2009). Hal ini ditujukan untuk menunjukan keunikan Komnas Perempuan sebagai  bagian dari mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, yang mengkhususkan kegiatannya pada upaya peningkatan penanggulangan kekerasan…

Tahun 2008 adalah sebuah tonggak bersejarah karena merupakan tahun kesepuluh proses reformasi. Pada bulan Februari 2008, dalam pertemuan Komnas Perempuan dengn Presiden RI, Komnas Perempuan mengajukan lima isu kritis yang dianggap berdampak besar pada pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan membutuhkan…

Membangun Tim Kerja, Meneruskan Estafet Perjuangan
Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya: Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap…

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan perempuan dari tahun ke tahun mulai tahun 2004-2009, jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga pengada layanan mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2004 yakni, 180 %, atau…

Laporan Pertanggungjawaban Publik 2007-2009
Laporan Pertanggungjawaban Publik ini disusun di atas dua landasan. Pertama, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang mewajibkan Komnas Perempuan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia, baik…

Komnas Perempuan menyambut baik draft outcome document of Durban Review Conference (A/CONF.211/PC/WG.2/2) yang telah disiapkan oleh Preparatory Committee. Draft outcome document tersebut telah memberi sejumlah catatan dan rekomendasi terkait isu pekerja migran (paragraf 72-77) maupun diskriminasi berlapis, khususnya terhadap perempuan…

PENGANTAR
Laporan ini berangkat dari sebuah proses panjang yang dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2001 ketika Komnas Perempuan menyelenggarakan sebuah acara pertanggungjawaban publik sambil merayakan tiga tahun berdirinya komisi ini. Pada acara tersebut, mitra-mitra NGO dan publik secara umum memberi…