Oleh Ninik Rahayu
Komisioner Komnas Perempuan
Perkosaan bahkan terjadi dalam ruang yang paling privat sekalipun, dan dilakukan oleh suami.

Berdasarkan landasan berdirinya yaitu Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan tidak…

"Etika Perlindungan Privasi dalam Peliputan Kejahatan Seksual" yang diselengarakan Divisi Perempuan AJI bekerjasama dengan Komnas Perempuan, Rabu (11/1/12)
Oleh Nunung Qomariyah
“Peristiwa kekerasan seksual membunuh harga diri dan sebagian kehidupan korban. Ia merasa lebih rendah dibandingkan dengan orang lain pada…

Ema Mukarramah
Asisten Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
Usulan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  hendaknya didasarkan pada keseluruhan sila dalam Pancasila dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang baru -termasuk konvensi internasional yang telah diratifikasi sebagai…

Disampaikan oleh Komnas Perempuan kepada Harian Tempo
Jakarta, 22 September 2011
Pertama, kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama dalam bentuk perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Hasil pemantauan Komnas Perempuan sejak 1998 menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat khas…

Anticipating Indonesia’s chairmanship of ASEAN in 2011, the Indonesian Representatives to the ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR), Rafendi Djamin, and to the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), Rita…

Upaya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Konflik Oleh Yulianti MuthmainnahStaf Komnas Perempuan
Konflik selalu menimbulkan persoalan bagi perempuan.  Persoalan tidak hanya datang dari kelompok lawan atau musuh saja, tapi juga dari keluarga, adat dan negara. Hal ini bisa dilihat dari laporan…

Oleh Siti Maesaroh
Koordinator Divsi Partisipasi Masyarakat
Di penghantar tahun 2011, Komnas Perempuan mendapat kunjungan dari jaringan internasional. Kali ini Komisi Nasional Perempuan (National Women Commission-NWC) sebuah Negara di Asia Selatan, Nepal.  Mereka terdiri dari Lima orang Komisioner, Nainkala Thapa…

Sambutan Ketua Komnas Perempuan dalam Diskusi dan Peluncuran Alat-Alat Pendidikan Publik Untuk Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Tengah Berbagai Kebijakan dan Tindak Represif Atas Nama Agama dan Moralitas
Mahkamah Konstitusi, 21 Desember 2010
Apa yang kita lakukan hari…

Siaran Komnas Perempuan, 22 Desember 2010

Pemenuhan hak perempuan korban atas keadilan tidak selalu diperoleh melalui jalur formal. Penyelesaian kasus melalui  mekanisme informal seperti lembaga sosial, masyarakat, agama, adat, keluarga juga dapat menjadi rujukan perempuan korban untuk mencari keadilan.
Demikian…

[ 22 December 2010; 09:00 to 13:00. ] Komnas Perempuan menemukan perempuan korban tidak selalu menempuh jalur formal untuk memproses kasus kekerasan yang dialaminya. Pilihan menyelesaikan kasus kekerasan melalui lembaga-lembaga sosial seperti, keluarga, agama, adat, dengan cara musyawarah, negosiasi atau mediasi masih menjadi pilihan bagi para korban yang…