Oleh
Yulianti Muthmainnah
Divisi Reformasi Hukun dan Kebijakan

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, maka sampai saat ini Indonesia mewarisi Hukum Kolonial Belanda. Dimana salah satu yang menjadi ciri khas dari hukum tersebut adalah tersebarnya berbagai peraturan hukum, utamanya hukum pernikahan.…

Nomor      : ____ /KNAKTP/KC/PAR/X/2009
Lampiran  :
H a l          : Kesimpulan Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-undang RI No. 44/ 2009 tentang Pornografi
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Selaku Ketua Majelis dalam Perkara No. 10/PUU-VII/2009, No. 17/PUU-VII/2009, dan No.…

Disampaikan oleh
Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 6 Mei 2009
I. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Komnas Perempuan, selaku Pihak Terkait, telah mengkaji secara seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,…

Oleh  Danielle Samsoeri
(Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan)
Pendahuluan
Sudah hampir 5 bulan sejak November 2009, sidang Judicial Review  terhadap UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dilakukan di Mahkamah…

A. Pendahuluan

Pada tanggal 22 September 2004, Menteri Luar Negeri, atas nama Pemerintah Indonesia, telah menandatangani Konvensi Migran 1990. Setelah tertunda dari rencana di RAN HAM 1998-2003, maka berdasarkan RAN HAM 2004-2009, Konvensi Migran 1990 seharusnya diratifikasi pada tahun 2005.…

Jakarta, 17 Nopember 2008
Kesimpulan dari Pendapat Hukum Komnas Perempuan dalam Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perlakuan khusus bagi perempuan adalah hak…

Disampaikan oleh Kamala Chandrakirana
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi
pada, 23 Agustus 2007
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), beralamat di Jl. Latuharhari 4 B Menteng Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh Kamala Chandrakirana dalam kapasitasnya sebagai…

Salah satu penanda dimulainya proses demokratisasi di Indonesia adalah pergantian rezim Orde Baru di tahun 1998, yang dipicu oleh berbagai salah urus kepemimpinan nasional di masa Soeharto. Kejatuhannya pada 21 Mei 1998 telah menjadi momentum lahirnya serangkaian upaya penataan kelembagaan…

Selain problem penyelsaian konflik yang belum tuntas, rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami, Aceh juga menyimpan persoalan lain dalam bidang penegakan dan penyelenggaraan syariat Islam. Kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam menyelenggarakan syariat Islam, yang termuat dalam UU Otonomi Khusus, telah ditindaklanjuti oleh…

Penyampaian pendapat hukum Komnas Perempuan dalam Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Lebih lengkapnya silakan download di sini