Unit Pengaduan untuk Rujukan Komnas Perempuan setiap tahun rata-rata menerima 713 kasus. Sejak dibentuknya tahun 2005,  UPR merekrut tenaga relawan yang bertugas menerima, merujuk, dan mendokumentasikan kasus-kasus individu yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.
Sementara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005, bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan.
Untuk mewujudkan terimplementasinya tujuan…

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005, bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah  Lembaga Independen yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005. Komnas Perempuan dibentuk  untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Indonesia.
Komnas Perempuan…

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005, bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan…

Anda ingin menjadi relawan?
Anda ingin berbuat sesuatu terhadap sesama?
Setiap tahun Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan menerima rata-rata 500 kasus pengaduan kekerrasan terhadap perempuan (KTP).
Sementara jumlah kekerasan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 jumlah kasus yang…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005, bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan.
Untuk mewujudkan terimplementasinya tujuan…