Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan: Tes Keperawanan Bertentangan dengan Konstitusi dan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Jakarta, 20 Agustus 2013

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa tes keperawanan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan bertentangan dengan Konstitusi. Tindakan tersebut merendahkan derajat martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Tes Keperawanan juga dapat berimplikasi memutus masa depan anak perempuan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam stigma negatif di dalam masyarakat.

Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah perempuan korban kekerasan seksual, khususnya perkosaan, terus meningkat. Saat ini, setiap hari sedikitnya ada 20 perempuan menjadi korban. Untuk anak perempuan, yaitu berusia di bawah 18 tahun, sebagian besar pelakunya adalah orang yang ia kenali, bahkan anggota keluarganya.[1] Tes keperawanan karenanya, menunjukkan ketidakpekaan terhadap persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama anak perempuan.

Komnas Perempuan menyayangkan bahwa usulan tentang tes keperawanan berulang kali diangkat oleh aparat pemerintahan dan anggota lembaga legislatif daerah, tanpa ada penyikapan serius dari Pemerintah di tingkat nasional. Situasi ini menunjukkan pemahaman yang rendah dari pihak tersebut atas mandat Konsitusi bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Padahal tes keperawanan jelas bertentangan dengan Konstitusi, terutama dengan a.l. Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tes Keperawanan ini juga bertentangan dengan sejumlah landasan hukum nasional lainnya[2], khususnya Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa tes keperawanan tidak dapat menjadi solusi dari prostitusi anak, dan bahkan sebaliknya bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prostitusi anak adalah bagian dari tindak perdagangan orang, dan Undang Undang mewajibkan negara memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Menimbang hal tersebut di atas, (a) Pemerintah perlu pastikan penyelenggara pendidikan, institusi profesi, juga lembaga masyarakat tidak melakukan tindak kekerasan seksual tersebut; (b) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional perlu melarang tes keperawanan diwacanakan, dibuat dalam kebijakan, ataupun dilaksanakan dalam institusi pendidikan; (c) Eksekutif dan legislatif, di tingkat nasional dan daerah perlu tingkatkan pengetahuan dan sensitivitasnya pada isu kekerasan terhadap perempuan agar dapat membuat terobosan kebijakan dan program untuk pencegahan dan penanganan yang komprehensif bagi perempuan (dan anak) korban kekerasan, (d) Memastikan penegakan hukum dalam menyikapi prostitusi anak sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak perdagangan orang, dan (e) Masyarakat perlu turut mengawasi dan mendukung pelaksanaan tanggungjawab negara itu, termasuk dengan menolak tes keperawanan.

Komnas Perempuan juga memahami kekuatiran orang tua terkait anak terpapar aktivitas seksual pra nikah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seksual dan pendidikan HAM berperspektif Keadilan Gender menjadi sangat penting. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan seksual adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi dan dampak lanjutannya sehingga anak aktif mengambil tanggungjawab untuk menunda terlibat dalam aktivitas seksual. Melalui pendidikan HAM Berperspektif Keadilan Gender, anak didik diharapkan dapat turut mencegah eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya.


[1] Tingginya kasus kekerasan seksual juga menyebabkan sejumlah organisasi pada awal tahun ini mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual anak.

[2] Landasan hukum nasional yang dimaksud antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi “Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia”; dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi “Hak-Hak Sipil Politik”

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech