Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Islam dan Gender

Oleh Husein Muhammad, Komisioner dan Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional (GK.PKHN) Komnas Perempuan

Agama dan keadilan gender dewasa ini menjadi salah satu isu penting yang masih terus diperdebatkan di banyak kalangan termasuk agamawan sendiri. Inti dari isu ini adalah soal relasi laki-laki dan perempuan. Pertanyaan mendasar yang sering diajukan berkaitan dengan isu ini adalah apakah agama mengafirmasi relasi laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang setara dan sejajar menyangkut hak-hak social, budaya dan politik mereka?. Secara lebih elaboratif pertanyaan ini dapat dikembangkan menjadi : apakah kaum perempuan dalam pandangan agama memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama dan adil di depan hukum, baik dalam urusan-urusan privat (domestik) maupun publik, misalnya menentukan pilihan pasangan hidupnya, menjadi kepala keluarga, menentukan masa depan keluarga, memiliki hak keuangan sendiri, dan lain-lain, maupun dalam urusan-urusan publik politik, misalnya mendapatkan akses pendidikan dan upah yang sama dengan laki-laki, menjadi kepala negara/pemerintahan dan pengambil kebijakan publik-politik lainnya dan seterusnya.


Realitas Diskriminatif
Gender

Pada tataran realitas kehidupan bersama dalam masyarakat dan bangsa kita sampai hari ini, kecenderungan umum/arus utama (mainstream) tentang relasi gender masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan. Meskipun modernitas telah menciptakan perubahan dalam banyak hal tetapi norma-norma social yang masih hidup dan berlangsung (dipraktikkan/dikonstruksikan) hingga dewasa ini masih tetap menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik dan subordinat. Kewajiban utama perempuan adalah mengasuh, mendidik anak, kerja-kerja reproduktif lainnya, mengurus rumah tangga dan terutama melayani suami. Menurut pandangan mainstream ini, semua fungsi dan pekerjaan tersebut merupakan kodratnya. Sementara itu, laki-laki bertugas sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah dan mengarahkan dan menentukan masa depan keluarganya, termasuk isterinya. Intinya, laki-laki adalah superior dan makhluk public-politik. Posisi dan relasi laki-laki – perempuan/suami-isteri seperti ini masih  diyakini  oleh banyak komunitas beragama sebagai ketentuan baku, norma yang tetap dan tidak boleh diubah sepanjang masa. Mengubah ini sama artinya dengan melawan kodrat.

Kenyataan relasi gender yang diskriminatif ini bukan hanya menjadi kenyataan di dalam masyarakat Indonesia, melainkan juga dialami oleh banyak bangsa di dunia, termasuk bangsa-bangsa muslim. Berbagai perundang-undangan dan kebijakan public yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan di sana masih menempatkan perempuan sebagai entitas subordinat dari laki-laki. Meskipun telah terdapat berbagai kemajuan dan perubahan sosial, tetapi kaum perempuan belum dianggap setara dan kerena itu belum memperoleh hak-hak kemanusiaannya secara adil, sebagaimana kaum laki-laki. Ketimpangan relasi berbasis gender ini menimbulkan problem-problem ketidakadilan dan pelanggaran kemanusiaan yang serius. Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung, setiap saat, di segala ruang: domestic maupun public, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi (penelantaran).[1]


Kontroversi dalam konteks Pandangan Ke-Agama-an

Membaca pikiran-pikiran para ahli Islam dalam sumber-sumber intelektual mereka, terutama fiqh, kita menemukan, paling tidak dua aliran besar. Aliran pertama berpendapat bahwa posisi perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki adalah subordinat. Perempuan adalah makhluk Tuhan kelas dua, di bawah laki-laki. Perempuan inferior dan laki-laki superior. Posisi subordinat perempuan ini diyakini agamawan sebagai kodrat, fitrah, hakikat, norma ketuhanan yang tidak bisa berubah dan sebagainya. Atas dasar pikiran ini, maka hak dan kewajiban perempuan tidaklah sama dan harus dibedakan dari hak dan kewajiban laki-laki, baik dalam hukum-hukum ibadah (ritual), hukum-hukum keluarga maupun hukum-hukum publik/politik. Menurut mereka hukum-hukum Allah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi berlaku sepanjang masa untuk segala tempat. Kelompok ini menentang keras persamaan laki-laki dan perempuan, karena dianggap menyalahi hukum Tuhan. Jika ia merupakan keputusan/ketentuan Tuhan, maka niscaya adalah demi kebaikan bersama dan keadilan semata. Aliran ini dianut oleh mayoritas besar umat Islam.

Aliran kedua berpendapat bahwa perempuan mempunyai status dan posisi yang sama/setara dengan laki-laki. Perempuan menurut aliran ini memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, baik dari aspek akal-intelektual, fisik maupun aspek mental-spiritual. Aliran ini membedakan dua jenis kelamin hanya pada aspek fisik atau biologis. Pada aspek biologis laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan ini bersifat given/pemberian Tuhan, tidak bisa diubah dan universal. Oleh karena itu, pada aspek ini aliran ini sama sekali tidak hendak menyamakan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak memiliki signifikansi yang meniscayakan kita untuk membedakan mereka dalam mengekspresikan hak dan kewajiban masing-masing di depan hukum dan aktifitas social yang lain. Atas dasar pikiran ini, aliran ini berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aktifitas kehidupan mereka baik dalam ranah privat maupun publik. Dari asas kesetaraan hak ini, keadilan pada gilirannya bisa dan harus ditegakkan. Aliran ini dianut oleh sangat sedikit ulama Islam. Orang menyebut aliran ini sebagai aliran progresif.

Adalah menarik bahwa dua aliran besar ini mengajukan argument keagamaan dari sumber yang sama, yaitu al-Qur-an dan Hadits Nabi, dua sumber paling otoritatif dalam system keagamaan kaum muslimin. Kedua sumber Islam ini memang menyediakan teks-teks yang menjelaskan tentang kedudukan manusia yang setara di hadapan Tuhan, penghormatan martabat manusia, penegakan keadilan  dan sebagainya di satu sisi, dan teks-teks yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, keunggulan dan otoritas laki-laki atas perempuan, kelemahan akal dan agama perempuan, dan sebagainya, di sisi yang lain. Ulama Islam terkemuka; Imam Jalal al Din al-Suyuti, dalam bukunya “Al Asybah wa al Nazhair” menyebut sekitar 100 lebih pembedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.[2] Ini merupakan ringkasan atau kompilasi al-Suyuti dari buku-buku fiqh.

Tafsir Tekstual dan Ta’wil (Tafsir Kontekstual)

Perbedaan pandangan ulama Islam dalam menyikapi isu jender, bahkan isu-isu ketimpangan relasi antara manusia yang lain, terjadi, antara lain, akibat dari perbedaan mereka dalam cara memahami teks-teks suci.

Cara memahami teks dalam tradisi Islam dikenal dengan dua istilah: “Tafsir” dan “Ta’wil”. Dua kata ini sering dimaknai secara sama, yaitu menjelaskan, mengungkapkan atau menerangkan sesuatu. Akan tetapi secara terminologis keduanya berbeda. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa Tafsir lebih berkaitan dengan “riwayat”, nukilan atau sumber berita, sementara Ta’wil berkaitan dengan “dirayah” (pemahaman), makna substantif. Abu Nasr al-Qusyairi mengatakan :”dalam tafsir yang diutamakan adalah mengutip dan mendengar, sedangkan dalam ta’wil yang diutamakan adalah mengeksplorasi pengetahuan (ijtihad)”.[3] Dalam tafsir pemaknaan tekstual/literal lebih diperhatikan dan kurang memberikan perhatian pada makna alegoris atau metaforis. Dalam teori mereka jika sebuah kata dapat dimaknai secara literal dan metaphora, maka yang harus diutamakan adalah arti literal. Sementara dalam Ta’wil teks tidak semata dilihat pada arti literalnya, melainkan menganalisis makna  substansif, pada maksud dan tujuannya. Di sini tampak bahwa ta’wil menghendaki lebih dari sekedar memahami teks dari makna tekstualnya, melainkan pada logika dan filsafatnya. Ta’wil amat identik dengan hermeneutic.

Lebih jauh dari sekedar memahami teks dari aspek makna teks itu sendiri, pemahaman atas teks, menurut teori ta’wil, juga meniscayakan pengetahuan tentang konteks yang mengiringi lahirnya teks atas isu itu sendiri dan konteks social, budaya, ekonomi dan politik yang melingkupinya. Imam al Syathibi, mengatakan bahwa untuk memahami teks suci al Qur’an, diperlukan pengetahuan tentang sejumlah kondisi dan konteks, antara lain, bahasa, audiens dan situasi-situasi di luarnya”.[4] Yang dimaksud situasi di luarnya adalah peristiwa yang memunculkan teks atau yang popular disebut “asbab al-Nuzul”/Sya’n al-Nuzul dan system sosial. Pemahaman atas konteks di luar teks adalah niscaya. Tanpa hal ini kita sama sekali tidak dapat memahami al-Qur’an secara genuine dan komprehensif serta akan kehilangan relevansinya. Ini berbeda dengan teori tafsir. Peristiwa  yang melatarbelakangi munculnya teks dan konteks sosio-historis yang menyertainya, menurut teori tafsir tidak terlalu signifikan. Yang utama adalah makna literal teks sendiri. Jika ia berbunyi umum, maka ia diberlakukan secara umum dan universal. Pertanyaan “mengapa” ia demikian, juga dianggap tidak penting.

Jika kita menghubungkan teori pembacaan teks ini pada dua aliran di atas, maka jelas sekali bahwa aliran konservatif lebih cenderung mengambil teori pembacaan Tafsir sebagai cara memahami teks-teks agama, sementara aliran progresif memilih sebaliknya. Dari sini pula kita sering mengatakan bahwa aliran konservatif adalah kaum literalis dan tradisionalis, sedangkan aliran progresif adalah kaum rasionalis-progresif. Kaum konservatif memandang bahwa ketentuan literal dalam teks-teks suci adalah final, sementara kaum progresif menganggap teks mengandung arti yang dinamis dan berproses untuk menjadi secara terus menerus.

Universal versus Particular

Sumber-sumber utama Islam menyediakan dua katagori teks. Yakni teks-teks universal dan teks-teks particular. Teks universal adalah teks yang mengandung pesan-pesan kemanusiaan, untuk semua orang di segala ruang dan waktu. Ia berisi prinsip-prinsip fundamental atau dalam konteks sekarang bisa disebut prinsip-prinsip kemanusiaan universal, sebagaimana antara lain tertuang dalam DUHAM. Para ahli hukum Islam menyebut ini dengan istilah “Al Kulliyyat al Khams” (Lima prinsip Universal). Yaitu hifzh al din” (perlindungan terhadap keyakinan), hifzh al nafs (perlindungan atas hak hidup), hifzh al ‘aql (perlindungan atas hak berpikir dan berekspresi), hifzh al nasl/al ‘irdh (perlindungan atas hak-hak reproduksi dan kehormatandiri) dan hifzh al mal (perlindungan atas hak milik).[5] Contohnya adalah ayat-ayat tentang kebebasan (Q.S. al-Baqarah, 2:256: “tidak ada paksaan dalam agama”), kesetaraan manusia (Q.S. Al-Hujurat, [49:12: “…sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di Mata Allah adalah yang paling bertaqwa”), penghormatan atas martabat manusia (Q.S. al-Isra, [17:70] “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam), penegakan keadilan bagi semua manusia(Q.S. Al -Maidah, 8, 42, “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil)”, sikap jujur (Q.S. al-Nisa, 4:9: “hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur) dan ajaran-ajaran moral yang lain. Para ahli Islam menyebutkan katagori ini sebagai “al-Muhkamat” (ayat-ayat yang kokoh dan tidak dapat diabaikan sama sekali). Al Ghazali menyebutnya sebagai “Maqashid al Syari’ah”, misi/tujuan Agama, yang kepadanya seluruh gagasan manusia harus disandarkan.

Sementara katagori teks partikular adalah teks yang menunjukkan pada kasus tertentu. Teks-teks particular muncul sebagai respon atas suatu peristiwa atau kasus.Karena sifatnya yang demikian maka ia selalu terkait dengan konteks tertentu. Oleh karena itulah ia harus dimaknai secara kontekstual. Pernyataan ini tidak serta merta diartikan sebagai mengubah, mengabaikan atau bahkan membuang teks, melainkan memaknainya dengan cara mendekatkannya pada maksud/visi diturunkannya kitab suci ini.

Semua teks-teks hukum adalah particular. Isu-isu tentang kepemimpinan (qiwamah) laki-laki atas perempuan, perwalian perempuan oleh laki-laki (wilayah), perceraian, rujuk, iddah, poligami, kewarisan dan lain-lain adalah isu-isu partikular. Ayat-ayat seperti ini masuk dalam katagori “mutasyabihat”, interpretable, dapat diinterpretasikan, dan oleh karena itu bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda.

Pandangan mayoritas ahli hukum Islam mengatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara teks universal versus teks particular, maka teks partikular membatasi berlakunya teks universal. Teks partikular harus diutamakan. Pandangan ini ditolak keras oleh Imam al Syathibi, seraya mengatakan bahwa :

Aturan-aturan umum atau hukum universal bersifat pasti dan normative, sedangkan pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk khusus bersifat relative. Karena itu, hukum umum dan ketentuan universal harus diutamakan dan diberi bobot lebih besar dalam menganalisis petunjuk-petunjuk hukum yang bersifat khusus (particular). Aturan-atran khusus ini tidak bisa membatasi aturan-aturan yang bersifat umum, tetapi bisa menjadi pengecualian yang bersifat kondisional (kontekstual) bagi aturan-aturan universal”.[6]

Sebagai contoh, misalnya, al-Qur’an menyatakan : ”Laki-laki adalah “qawwam” (pemimpin) atas kaum perempuan, disebabkan Allah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki memberikan sebagian nafkahnya”.(Q.S. Al-Nisa,[4:34]. Pada tempat lain Tuhan mengatakan : ”Wahai Manusia, Kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling terhormat di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa”.(Q.S. Al-Hujurat,[49;13].

Teks al-Qur’an [4:34] menjadi dasar utama untuk menjustifikasi otoritas dan sperioritas laki-laki. Sementara Q.S. [49:13], menegaskan tentang kesetaraan manusia. Ayat ini bersifat universal. Merujuk pada pernyataan al-Syathibi di atas, dapatlah dikatakan bahwa ayat tentang kesetaraan manusia bersifat pasti, tetap, dan berlaku universal, dan oleh karena itu harus dijadikan prinsip dasar. Sedangkan ayat tentang kepimimpinan laki-laki adalah particular, bersifat khusus dan terkait situasi sosialnya, maka ia berlaku kontekstual. Dalam keadaan seperti ini, maka Q.S. [4:34] ini bisa dimaknai ulang dengan melihat dan menganalisis situasi social temporer. Pemaknaan ulang ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang merupakan kehendak utama dan cita-cita agama. Tujuan ini sama dengan tujuan ketika teks Q.S. 4:34 itu diturunkan. Situasinya saja yang berubah dan berbeda. Para ulama mengatakan: “Li Kulli Maqal Maqam” ( Setiap gagasan memiliki tempatnya sendiri). “Wa Likulli Maqam Maqal” (Setiap tempat punya gagasannya sendiri). Dan itu dalam kerangka mewujudkan tujuan yang sama. Keadilan dan Kebahagiaan.

Akhir

Dari uraian di atas kita setidaknya memperoleh suatu gambaran bahwa respon atau sikap kaum muslimin atas isu-isu gender adalah beragam, meskipun mengacu pada sumber referensi yang sama. Keberagaman pandangan ini muncul dari perbedaan mereka dalam membaca atau memahami teks. Sebagian memahaminya secara tekstual/harfiyah, dan menganggapnya sebagai kebenaran final, tanpa harus mempertimbangkan aspek argument rasio maupun realitas di luarnya. Sementara pandangan yang lain membaca teks dengan segenap makna terdalamnya, dan holistic, tertama keberadaannya yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu yang melingkupnya. Teks tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi dari situasi peristiwa kehidupan yang nyata yang senantiasa mengalami proses perubahan dan dinamis. Setiap pendapat pikiran adalah refleksi dari diri yang hidup dari lingkungannya masing-masing.

Pandangan yang terakhir ini menarik hati saya, dan saya percaya bahwa pesan-pesan agama yang ditulis dalam teks-teks keagamaan selalu mengandung tujuan dan ruh kemanusiaan. Tujuan ini dapat dipelajari dan diusahakan untuk diwujudkan. Ia bersifat rasional, dan bukan masalah yang harus terkait dengan kebenaran scriptural semata. Dari sini saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kesetaraan manusia,menurut saya adalah konsekuensi paling bertanggungjawab atas pengakuan Ke-Esaan Tuhan.  Atas dasar ini maka keadilan jender harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional, dengan memberikan hak kepada siapa saja yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau symbol-simbol primordialnya. Tuhan tidak menilaimu dari wajah dan tubuhmu, melainkan dari hati dan tindakanmu”.

Husein Muhammad
Cirebon, 290412


[1]Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, sebuah institusi Negara independen, dalam laporan tahunannya, Maret 2011, menyampaikan data bahwa setidaknya ada 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 384 lembaga pengada layanan sepanjang tahun 2010. Jumlah terbanyak adalah kasus di ranah personal, yaitu sebanyak lebih dari 96% atau 101.128 kasus. Di ranah publik, Komnas Perempuan mencatat 3.530 kasus. Sisanya, yaitu sebanyak 445 kasus terjadi di ranah negara. Ini naik 8 kali lipat/89% dari tahun 2009, sebanyak 54 kasus.  Total jumlah yang ditangani tahun 2010 lebih sedikit dibandingkan data tahun 2009, yaitu sebanyak 143.586 kasus.

Baca selengkapnya Islam dan Gender, Oleh Husein Muhammad; Komisioner dan Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas Perempuan

[2] Abd al Rahman al Suyuthi,Al Asybah wa al Nazhair,(Maktabah Dar Ihya al Turats al Arabiyah, Indonesia, tt. h. 151-152.

[3] Al Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulum al Qur’an, Juz II, h. 149-150.

[4] Al Syathibi, Al-Muwafaqat, III, h. 348

[5] Imam al Ghazali, Al Mustashfa, I/286-287

[6] Al-Syathibi, Al Muwafaqat, III, h. 261-272.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech