Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak…

Siaran Pers Komnas Perempuan
Peristiwa kekerasan berbasis konflik sumber daya alam marak muncul di bulan Desember tahun 2011. Setidaknya Komnas Perempuan mencatat empat peristiwa konflik sumber daya alam yang berkepanjangan, yaitu Mesuji – Lampung/ Sumatera Selatan, Pulau Padang – Riau,…

Siaran Pers Komnas Perempuan
Besok, tanggal 15 Februari, diperingati sebagai hari Pekerja Rumah Tangga (PRT). Peringatan ini dilatarbelakangi kematian Sunarsih, PRT asal Pasuruan Jawa Timur akibat disiksa dan dianiaya majikannya. Sunarsih, meninggal di usia 14 tahun, bekerja untuk sebuah keluarga…

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sangat prihatin atas bencana kemanusiaan yang kembali terjadi di Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Sabtu, 11/2/12). Peristiwa tersebut menempatkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan, baik…

Tanggapan Komnas Perempuan atas Pernyataan Sikap Forum Keadilan Perempuan dalam Merespon Kasus Perkosaan di Angkutan Umum
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dukungan kepada Forum Keadilan Perempuan atas upayanya dalam merespon kasus perkosaan…

Jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia adalah 10.744.887 orang (Hasil Rapid Assessment, JALA PRT, 2009), sedangkan pengguna jasa PRT sekitar 67% berasal dari rumah tangga kelas menengah ke atas dan menengah biasa. Kontribusi PRT terhadap keberlangsungan sektor publik tidak…

Narasumber dan aktivis gerakan perempuan berfoto bersama saat usai berdiskusi dengan media tentang Mendorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Dalam Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 (9/2/12)
Oleh Nunung Qomariyah, Divisi Partisipasi Masyarakat

Aturan tentang affirmative action atau tindakan…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005 memiliki tujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan.
Untuk mewujudkan terimplementasinya tujuan…

Pemilu 2014 ada di depan mata. Salah satu isu penting yang merupakan amanat undang-undang (UU Pemilu 10 Tahun 2008) adalah tentang jaminan keterwakilan perempuan di parlemen. Berkaca dari hasil Pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009, angka kritis 30% keterwakilan perempuan…

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/676/Sj Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011, tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Surat Menteri ini menekankan pentingnya pemerintah daerah memprioritaskan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No.93 tahun 2011 tanggal 7…