Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

‘Menitipkan’ Agenda Perempuan Pembela HAM pada AICHR

Oleh Yulianti Muthmainnah
Badan Pekerja Komnas Perempuan*

Kesadaran manusia di dunia tertohok dengan meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva, dan Maria Teresa) tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika, Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tiada henti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa pada waktu itu. Sebelum pembunuhan, berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa.

Tragedi meninggalnya Mirabal bersaudara menjadi petanda perjuangan hak-hak perempuan, terutama dengan diakuinya kekerasan berbasis gender. Hari dimana Mirabal bersaudara dibunuh, 25 November juga diakui sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan kemudian juga diperingati sebagai hari pertama bagi ‘Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan’ hingga berakhir 10 Desember pada tiap tahunnya. Mirabal bersaudara yang meninggal akibat aktivismenya dapatlah disebut sebagai perempuan pejuang hak asasi manusia (HAM).

Hingga kini, tragedi serupa terus terjadi. Prasangka, pelecehan seksual, penganiayaan, penyiksaan, kriminalisasi akibat aktivisme para pejuang HAM, termasuk pembunuhan yang dialami perempuan pemebela HAM tetap terjadi dan tidak berubah, justru bertambah. Di Indonesia, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2006 hingga 2010 perempuan pembela HAM di Fatumnasi-Nusa Tenggara Timur, Serdang Bedage-Sumatera Utara, Luwuk Bangai-Sulawesi Tengah, Papua, Bengkulu, dan Riau untuk pembelaan hak-hak masyarakat adat maupun konflik sumber daya alam mengalami berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi. Di Sulawesi Tengah misalnya, perempuan pembela HAM dituduh melakukan penghasutan, ia ditangkap, dijatuhi hukuman penjara empat tahun, dan saat ini sedang menunggu putusan Mahkamah Agung. Kondisi itu dipicu ‘kekosongan hukum’ dalam negeri yang tidak melindungi para perempuan pembela HAM. Kekerasan berbasis gender yang dialami mereka terus berlangsung.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor A/RES/53/144 mengenai Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia menyebutkan ‘Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional’ menjadi pepesan kosong. Di Indonesia, pemerintah bahkan bungkam ketika para perempuan pembela HAM diperlakukan semena-mena, dikriminalisasikan, dan dibunuh. Almarhum Marsinah adalah contoh nyata.

Berharap pada Komisi HAM Regional

Sebagai model regionalisme, The Association of South East Asian Nations (ASEAN) terus berevolusi mengikuti perkembangan hak-hak asasi manusia di dunia internasional. Selama lebih dari empat dekade sejak dicetuskan Deklarasi Bangkok tahun 1967, ASEAN kini telah memiliki ASEAN Charter atau Piagam ASEAN.

Selain itu, ASEAN juga telah memiliki dan sedang mengembangkan tiga komisi hak-hak asasi manusia yang bermandatkan berbeda di bawah ASEAN yakni ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) atau Komisi HAM ASEAN yang didirikan tahun 2009, ASEAN Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) diresmikan pada tahun 2010, dan Komite ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran (ACMW) didirikan tahun 2007.

Keberadaan AICHR, ACWC, dan ACMW mencerminkan konstituen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat sipil Asia Tenggara untuk membangun langkah-langkah khusus guna menjamin akses pada standar tertinggi hak asasi manusia. Komisi HAM ASEAN, AICHR, menetapkan secara menyeluruh hak asasi manusia dalam mandatnya. Secara tegas mandat ini berbunyi ‘mempromosikan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental bagi masyarakat ASEAN’.

Pada 27 November hingga 2 Desember mendatang, AICHR mengajukan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang harus disetujui dan ditandatangani Negara Anggota. Adalah momentum yang baik dan tepat bila pemerintah Indonesia, sebagai Negara yang mewakili setengah dari 580 juta penduduk ASEAN, mengusulkan secara khusus pasal yang berisikan perlindungan bagi perempuan pembela HAM dalam deklarasi tersebut.

Jika Indonesia belum memiliki hukum yang dapat melindungi perempuan pembela HAM, paling tidak ditingkat regional masyarakat ASEAN memiliki deklarasi yang dapat melindungi hak-hak mereka. Ini berarti Pemerintah Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan perlindungan bagi perempuan pembela HAM.

Untuk itu, momentum peringatan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini dan menandai berakhirnya Keketuaan Indonesia di AICHR, maka agenda perlindungan perempuan pembela HAM adalah agenda mendesak untuk masuk dalam deklarasi tersebut. Dengan harapan agar peristiwa serupa tidak berulang dan jaminan bagi para perempuan pembela HAM, terutama karena perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender segera terwujud.
* Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak terkait dengan sikap lembaga

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech