Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Posisi Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Sambutan Wakil Ketua Komnas  Perempuan (Masruchah)
Pada Pembukaan Semiloka dan FGD Posisi Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
Jakarta, 22 November 2010
Assalamualaikum Wr. Wb.,

Dalam catatan sejarah kita, isu pembaruan hukum keluarga telah muncul sejak lama, sebelum kemerdekaan. Pada kongres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan. Seperti terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang  dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya.

Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda menyusun rancangan UU perkawinan modern yang disebut Ordonansi Pencatatan Perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi Pencatatan perkawinan ini berlaku untuk penduduk pribumi, Arab, dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Walau ordonansi ini hanya berlaku bagi mereka yang memilih menncatatkan pernikahannya, akan tetapi ordonansi perkawinan yang berasaskan monogami ini ditolak oleh pemerintah RI.

Pada tahun 1946 pemerintah RI telah menetapkan pendaftaran perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan  anak-anak dan perkawinan paksa; menyatakan agar pejabat perkawinan menasehati pasangan nikah mengenai hak mereka, serta berusaha mencegah terjadinya talak dengan meneliti masalah dari kedua belah pihak yang berselisih (suami-istri). Tetapi, pada praktiknya perkawinan anak ataupun perkawinan paksa masih banyak terjadi, barangkali ini karena hanya bersifat saran bukan undang-undang.

Pada tahun 1950 pemerintah Indonesia membentuk Komisi perkawinan yang terdiri dari para ahli agama (mayoritas laki-laki), tokoh perempuan dari berbagai kalangan termasuk dari katolik dan muslim. Dalam perjalannya, Komisi ini berhasil merumuskan rancangan UU perkawinan umum yang bisa digunakan semua warga negara Indonesia. Perkawinan disini didasarkan suka sama suka kedua pasangan, dan poligami diijinkan dengan persyaratan yang ketat serta hanya persetujuan agama si pasangan. Di tengah  proses penggodogan rancangan Undang-undang Perkawinan oleh Komisi Perkawinan,  terjadi hal yang cukup memprihatinkan yakni  pemerintah saat itu membuat keputusan no. 19/1952 tentang aturan tunjangan pensiun bagi para ”janda” pegawai negeri. Dalam keputusan itu ditetapkan salah satunya adalah dalam kasus poligami tunjangan pensiun diberikan dua kali jumlah yang diterima seorang ”janda” yang dimaksudkan agar dibagi rata dengan istri-istri lainnya.  Sementara bagi laki-laki pelaku poligami, menerima tanbahan gaji. Ini berarti poligami diizinkan bahkan disokong negara dengan menggunakan uang rakyat untuk membayar biayanya. Ketetapan ini menuai protes dan demonstrasi dari kalangan luas gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Meski tidak satupun organisasi perempuan muslim turut serta, karena ketidakleluasaan mereka dengan organisasi induk yang dipimpin oleh para laki-laki.

Realitas praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan perkawinan, menjadikan upaya pembaruan hukum keluarga terus bergulir. Tahun 1974 adalah momentum penting bagi sejumlah tokoh dalam sebuah publik hearing dengan DPR saat itu. Mereka mengajukan tuntutan segera dibentuk UU yang mengatur tentang perkawinan, yang didalamnya harus mengatur hal-hal antara lain;

  1. Adanya kata sepakat dari calon suami dan istri untuk mencegah kawin paksa
  2. Ditetapkan batas umur minimum untuk kawin, mengingat pentingnya kesejahteraan dalam suatu perkawinan
  3. Perkawinan berasaskan monogami dengan pengecualian syarat yang ketat
  4. Persamaan hak dalam mengajukan perceraian antara suami dan istri
  5. Pembagian harta benda bersama secara adil bila terjadi perceraian.

Dengan tuntutan ke 5 hal tersebut, akhirnya aturan yang dikehendaki itu ditetapkan melalui UU 1/1974 tentang Perkawinan.

Kita sadari bahwa hukum adalah aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia, hukum juga tidak hadir dalam ruang yang kosong, tetapi tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama. Untuk itu, hukum niscaya terus berkembang sehingga dapat mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh dari masyarakat, termasuk nilai adat, tradisi dan agama.

Dalam dinamikanya selama 36 tahun, implementasi UU 1/1974 menuai silang pendapat karena dipandang  tidak relevan lagi dengan situasi zaman dan budaya  masyarakat Indonesia. Misalnya persoalan batas usia perkawinan, dan pembedaan peran istri dan suami dalam kehidupan perkawinan  yang berimplikasi pada tatanan kehidupan yang tidak setara dalam keluarga bahkan kekerasan pada istri. Catatan Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan kekerasan terhadap istri menempati urutan teratas.

Jika tahun 2007 Komite CEDAW telah meminta negara RI untuk mengambil langkah segera merevisi UU 1/1974 untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga karena fakta-fakta diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan dalam kehidupan perkawinan  jumlahnya kian meningkat tajam.

Komnas Perempuan, melalui Subkom RHK dan Litbang selama dua hari ini tepatnya 22 dan 23 Nopember 2010, setelah mengkaji substansi UU 1/1974, kebijakan-kebijakan lain berkait dengan perkawinan  dan meneliti fakta-fakta lapangan kehidupan perkawinan memandang penting melakukan diskusi terfokus mengenai ”Posisi Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”.

Diskusi terfokus ini mari kita ikhtiarkan bersama untuk menegakkan Konstitusi kita bahwasanya  laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama dibidang ekonomi, sosial politik serta berkedudukan  sama di depan hukum yang tentunya dimulai dari ranah keluarga. Kita mesti belajar dari beberapa negara tetangga yang memiliki hukum kelurga yang positif. Misalnya Maroko pada tahun 2004 telah mengesahkan hukum keluarga ”Mudawwanah al Usrah”. Undang-undang ini menyandang spirit kesetaraan gender. Kebijakan  ini menggantikan sebuah UU yang telah berlaku selama setengah abad lamanya. Terobosan yang dicapai berupa penegasan bahwa keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga. Untuk wali, perempuan tidak membutuhkan ijin wali untuk menikah. Hak otonom perempuan untuk memilih calon pasangan hidupnya, sehingga kawin paksa bisa dihindari. Batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun, sebelumnya laki-laki 17 tahun dan perempuan 15 tahun.

Akhirnya selamat berdiskusi, dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang rela memikirkan untuk kemajuan anak bangsa ke depan, khususnya untuk pemajuan kehidupan perempuan dalam ruang perkawinan.

Wassalam,

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech