Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Marjinalisasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak pada Kelompok Agama Minoritas sebagai Tantangan Gerakan Perempuan

Oleh Neng Dara Affiah (Komisioner Komnas Perempuan)

Ahmadiyah Anjing,

Ahmadiyah sesat, bertobatlah,

kamu punya darah itu sekarang halal

(dikutip dari teror di tembok rumah warga Ahmadiyah Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat)

I. Pengantar

Gerakan perempuan Indonesia pada Era Reformasi menemukan pelbagai kemajuan sekaligus juga kemundurannya yang bersifat paradoks. Satu sisi, gerakan perempuan memperoleh pencapaiannya dalam pelbagai bentuk pelembagaan dan perangkat hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan upaya membebaskan perempuan dari tindak kekerasan. Seperti: 1) Berdirinya Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keputusan Presiden No. 181/1998; 2) Pengakuan hak-hak asasi perempuan sebagai hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.;1 3) Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan; 4) disahkannya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebuah aturan yang melindungi perempuan dalam pelbagai bentuk kekerasan; 5) Berdirinya sejumlah lembaga yang dibentuk pemerintah agar perempuan korban kekerasan dapat mengakses keadilan seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang didirikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP).2 Selain itu, berdiri dan berkembangnya pusat-pusat pengadalayanan bagi perempuan korban yang didirikan oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Selengkapnya bisa diunduh DISINI

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech