Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Peran Penting Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara umum penyelesaian kasus Kekerasan terhadap Prempuan (KtP) dilakukan melalui  jalur formal atau litigasi. Namun, catatan tahunan Komnas Perempuan 2009 menunjukkan perempuan korban juga dapat memilih menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya melalui jalur informal, seperti melalui mekanisme peradilan adat.

Dalam konteks inilah Komnas Perempuan menggelar diskusi bertema mekanisme alternatif bagi perempuan korban kekerasan dalam mengakses keadilan (Jumat, 24/09/2010). Diskusi ini menghadirkan narasumber Rukmini Paata Toheke (Perempuan adat Ngata Toro OPANT Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ) serta Sullistyowati Irianto (Dosen Antropologi Hukum di Universitas Indonesia). Selain dihadiri oleh anggota Komnas Perempuan, diskusi diikuti oleh perwakilan organisasi PEKKA, Mitra Perempuan, Aman, perempuan adat, ANBTI dan KPAI.

Rukmini memaparkan di Ngata Toro, kasus KtP banyak diselelesaikan melalui mekanisme adat. Jumlahnya mencapai 80 persen. Mekanisme adat dipilih karena  prosesnya cepat dan pelaku segera mendapat sanksi sosial. Selama ini kasus yang banyak ditangani oleh peradilan adat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pemerkosaan, kekerasan dalam pacaran, pengambilan harta gono-gini oleh suami setelah proses cerai, penelantaran ekonomi serta persoalan tenaga kerja wanita (TKW).

Proses pengadilan adat biasanya selesai dalam waktu tujuh hari. Lebih singkat dari proses formal yang kadang memakan waktu satu  hingga enam bulan. Selama ini sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kekerasan adalah sebagai berikut: Pada kasus KDRT, pelaku didenda dengan satu ekor kerbau/10 lembar kain/10 dulang-nampan besar terbuat dari tembaga. Pada kasus pemerkosaan pelaku diberikan sanksi denda satu ekor kerbau. Denda berupa kerbau digunakan untuk bersih desa. Hal ini dimaksudkan agar aib pelaku tidak menyebar secara luas. Jika perempuan korban ingin dinikahkan maka pelaku diharuskan menikahi dan memberikan sejumlah mahar. Jika perempuan korban ingin pelaku mendapat hukuman, maka pendamping harus mengupayakan jalur litigasi atau pengadilan formal.

Dalam kasus pemerkosaan, para tetua adat hanya mendengarkan kesaksian dari perempuan korban. Peradilan juga dilakukan secara tertutup. Hal ini dilakukan untuk menjaga psikologi korban, agar tidak mengalami reviktimisasi (kekerasan berulang).

Putusan pengadilan adat dianggap masyarakat Ngata Toro telah berpihak pada pemenuhan hak-hak perempuan korban dan sangat menghargai hak-hak perempuan, ungkap Rukmini.

Meskipun sanksi yang diberikan dianggap cukup efektif, namun keterlibatan perempuan di tingkat pemangku adat dalam penyelesaian kasus kekerasan belum maksimal. Hingga hari ini Rukmini dan kelompok perempuan adat lainnya terus berjuang agar perempuan adat bisa berperan dalam pengambilan keputusan terhadap peyelesaian kasus KtP. “Peran perempuan dalam penyelesaian kasus kekerasan sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan yang lebih sensitif jender”, ungkapnya.

Berkaca pada kondisi di atas, Rukmini berharap agar Komnas Perempuan dapat melibatkan perempuan adat dalam setiap kegiatan, pelatihan, dan diskusi yang dilakukan. Peningkatan kapasitas perempuan adat penting dalam rangka membekali mereka dalam melakukan kerja-kerja pemenuhan hak asasi perempuan di wilayah adat. Masih menurutnya, implementasi UU PKDRT perlu memperhatikan nilai-nilai adat, mengingat proses ini dipercaya efektif oleh masyarakat setempat.

Sementara itu, Sullistyowati menjelaskan jauh sebelum muncul hukum negara, hukum adat dan hukum agama telah digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Hukum akan efektif  jika sesuai dengan kultur yang tumbuh pada masyarakatnya dan mampu mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, tuturnya.

Dalam masyarakat adat, peradilan adat dianggap lebih efektif karena dampak putusan dan sanksi sosial bisa langsung dirasakan. Dalam penutupnya, Sullistiyowati berharap agar ke depan terbangun sinergi antara hukum adat dan hukum formal untuk menciptakan pemenuhak hak perempuan korban kekerasan. [Veni Siregar]

Dibawah ini link materi untuk di download :

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech