Dalam setiap perang ataupun konflik bersenjata perempuan selalu menjadi sasaran dan korban kejahatan seksual. Tidak hanya oleh para musuh tetapi juga sesama bangsa mereka. Dalam sebuah masyarakat, perempuan dianggap sebagai mahluk yang lemah. Penguasaan terhadap perempuan dianggap sebagai sebuah strategi penaklukan.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), lebih dari duapuluh ribu perempuan Indonesia dipaksa menjadi jugun ianfu atau perempuan yang dilacurkan. Pada saat itu, para perempuan itu masih berusia belia, antara 16-24 tahun. Dengan berbagai cara, seperti diiming-imingi menjadi penari atau pekerjaan lain, perempuan dijadikan korban kejahatan seks tentara Jepang. Demikian beberapa fakta yang terungkap dalam diskusi bertema “Memikirkan ulang Sejarah Kita: Memecah Kebisuan, Mari Bicara Kebenaran” (16/8/2010).

Kegiatan ini merupakan rangkaian diskusi berseri dalam pameran foto jugun ianfu yang digelar oleh Hilde Janssen bekerjasama dengan Erasmus dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Diskusi  dihadiri lebih dari 50 undangan dengan berbagai latar belakang, akademisi, guru sejarah, aktivis, mahasiswa dan media.

Lebih dari 65 tahun, banyak dari jugun ianfu memilih diam. Menyimpan seluruh penderitaan yang mereka alami. Ketakutan mendapat stigma sebagai seorang “pelacur” adalah alasan mereka diam. Dengan stigma tersebut, bukan saja dirinya yang terancam dikucilkan oleh masyarakat, namun juga keluarganya.

Sementara pemerintah juga tidak melakukan upaya pengungkapan peristiwa tersebut. Menurut Andy Yentriyani, Ketua Sub.Komisi Partisipasi Masyarakat, pada masa Orde Baru, proses pengungkapan peristiwa tersebut terus didorong. Namun, ketika itu pemerintah Indonesia sedang menggalakkan investasi dengan Jepang. Pengungkapan ini dikhawatirkan akan berdampak pada arus investasi Jepang ke Indonesia. Akibatnya, dana Asian Women’s Fund yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia tidak tepat sasaran. Dana tersebut justru digunakan untuk membentuk panti-panti werda yang peruntukannya tidak menyasar pada korban jugun ianfu.

Sampai hari ini persoalan jugun ianfu tidak pernah diungkap secara tuntas. Sehingga tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Akibatnya peristiwa serupa terus berulang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Seperti banyak terjadi pada daerah konflik bersenjata di Timor Leste, Aceh dan juga saat tragedi Mei 98.

Diskusi tentang jugun ianfu merupakan bagian dari kampanye Komnas Perempuan “mari bicara kebenaran”. Bagaimanapun pengungkapan kebenaran harus terus diupayakan. Pengalaman perempuan juga harus menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sekaligus terintegrasi sebagai sejarah pendidikan nasional.

“Untuk membangun karakter bangsa, pengungkapan terhadap sejarah harus dilakukan,” demikian ungkap Sahala Manullang, pengajar Bahasa Indonesia SMU Dian Harapan Jakarta yang hadir dalam acara tersebut. Sebagai seorang guru yang terbatasi dengan kurikulum, Sahala mengaku menerapkan pendidikan kreatif untuk anak didiknya, termasuk mendiskusikan tentang sejarah dan pengalaman perempuan menghadapi kekerasan. Usaha Sahala tentu sebuah keberanian berbicara kebenaran yang patut dihargai. Semoga semakin banyak pendidik terdorong melakukan pendidikan alaternatif  dan sekaligus berbicara kebenaran demi pemulihan hak korban.  [Nunung Qomariyah]

ARTIKEL TERKAIT :

• Diskusi Tematik Jugun Ianfu di Erasmus
• Pameran Foto Jugun Ianfu di Erasmus