Oleh  Nunung Qomariyah

“Dulu Pantai Cermin menjadi sumber lahan mata pencaharian bagi nelayan; dari hutan bakau mereka bisa membuat seseh untuk atap, kayu bakar; laut menjadi  sumber kepiting dan udang. Sepanjang bibir pantai menjadi pariwisata murah bagi masyarakat. Mereka bisa menyewakan tikar dan sebagainya. Perempuan di Pantai Cermin melakukan aktifitas domestik, termasuk mengurus anaknya, sekaligus menjaga lapaknya. Hasilnya, mereka bisa menyekolahkan anak dan makan berkecukupan.”

(Lili Noviani Batara dari Bina Desa, Jakarta)

Kondisi harmonis itu kini tinggal kenangan. Atas nama pembangunan, pada tahun 2001, investor asal Malaysia diperkenankan menguasai 27 KM dari 95 KM garis pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagal, Sumatera Utara. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan investor menyulap pantai menjadi resor pariwisata. Pantai yang dulunya menjadi hiburan gratis bagi masyarakat sekitar mendadak menjadi eksklusif dan hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit.

Kedatangan investor juga telah mematikan sumber penghidupan penduduk. Sejak saat itu, para perempuan tidak lagi bebas menjual barang dagangannya kepada para pengunjung pantai. Untuk bisa berjualan di wilayah resor, para pedagang harus rela mengeluarkan sejumlah uang kepada petugas keamanan. Tentu ini pilihan sulit bagi mereka. Bermain kucing-kucingan dengan keamanan menjadi strategi yang mereka lakukan untuk terus bisa berjualan ala kadarnya.

Akibatnya, penghasilan mereka terus menurun. Tak pelak banyak dari pedagang yang memutuskan untuk berhenti menyekolahkan anak mereka. Untuk tetap menjaga kelangsungan hidup, tidak jarang para perempuan akhirnya memutuskan keluar desa menjadi pekerja rumah tangga di kota-kota besar atau menjadi buruh migran.

Tidak sampai di situ; kondisi tersebut juga menimbulkan terjadinya gesekan antar satu pedagang dengan lainnya, sebuah kecemburuan yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagi para pedagang yang mampu membayar “tiket” masuk ke dalam resor akan saling bersaing untuk  merebut pembeli. Akibatnya, terjadi ketegangan di antara sesama warga, kawan dan pedagang.

Situasi di atas diungkapkan Lili Noviani Batara dari Bina Desa dalam diskusi Forum Belajar Internal (FBI) yang diselenggarakan Komnas Perempuan melalui Divisi Pendidikan dan Litbang di Komnas Perempuan, 19 November 2009. Seperti disampaikan Neng Dara Affiah, FBI adalah wadah bagi Komnas Perempuan dan jaringan untuk memperkuat pengetahuan analisa dalam melihat persoalan perempuan, sehingga bisa menghasilkan terobosan dan strategi baru dalam melakukan advokasi. Kali ini topik yang diangkat adalah “Inisiatif Perempuan Petani, Nelayan, Perkebunan dalam Melawan Pemiskinan Perempuan.” Dua narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lili Noviani Batara dan Khalisa Khalid dari Walhi.

Tidak bisa dipungkiri, hegemoni nalar pembangunan yang menghantui dunia semenjak berakhirnya perang dunia kedua telah mengubah drastis tatanan ekonomi dan bermasyarakat penduduk dunia. Terlebih, nalar pembangunanisme tersebut disokong penuh oleh mesin neoliberal yang canggih: IMF, WTO dan Bank Dunia. Hasilnya, “prestasi” Indonesia bisa dilihat dari munculnya kebijakan revolusi hijau, privatisasi perusahaan negara, deregulasi atau penyerahan pada mekanisme pasar, liberalisasi investasi asing dan seterusnya. Perlahan namun pasti, kebijakan tersebut tak pelak memberikan racun yang manis bagi dunia ketiga.

Alih-alih kebijakan neoliberal pembangunanisme memberikan kemakmuran, seperti kisah dari Pantai Cermin, pembangunanisme dengan sukses mencabut domain kerja para perempuan miskin digantikan dengan mesin, digantikan dengan modal besar, dsb. Tak pelak para perempuanlah yang menjadi korban bertubi dalam praktik penyingkiran ekonomi ini.

Tentu kita masih ingat bagaimana revolusi hijau telah merampas pekerjaan perempuan di sawah atas nama pembangunanisme dan swasembada. Cerita tentang perempuan di perkebunan seperti yang dipaparkan Khalisa Khalid menjadi contoh lain yang relevan. Terlebih, Khalisa menunjukkan, perempuan-perempuan itu secara terus menerus dikondisikan untuk bekerja secara turun -menurun menjadi buruh perkebunan, baik buruh perkebunan teh ataupun buruh perkebunan kelapa sawit.

Sebagai buruh pemetik teh tidak ada perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah kondisi dimana sistem gaji berdasar pada berat teh yang didapat pada hari itu. Bagi Khalisa Khalid, seberat apapun kerja perempuan memetik teh dengan kondisi perkebunan yang licin, curam dan sebagainya tentu hasilnya tidak sebanding dengan yang dihasilkan oleh laki-laki. Buruh perempuan juga mempunyai kerentanan lain, berhadapan dengan mandor-mandor perkebunan yang seringkali melakukan pelecehan seksual, dengan “toel-toel atau dicolek,” misalnya.

Lebih lanjut, Khalisa Khalid menunjukkan kondisi buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit juga tidak lebih baik. Para buruh perempuan harian lepas biasanya ditempatkan di wilayah-wilayah yang tidak membutuhkan tenaga besar; misalnya tempat penyemaian. Namun, justru di situlah banyak terdapat racun-racun dari pestisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan.

Hal lain yang diungkapkan adalah upah buruh perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Pembayaran upah juga tidak diberikan secara langsung. Banyak kasus di mana upah para perempuan justru diberikan kepada suami mereka. Padahal roda kehidupan keluarga disandarkan pada pundak perempuan.

Bagi perempuan yang tidak menjadi buruh, mereka memilih untuk menjadi ’brondol’ sawit. “Brondol sawit adalah pekerjaan memungut buah sawit yang jatuh” papar Khalisa. Uang yang dihasilkan dari pekerjaan brondol bisa mencapai dua juta perbulan. Sayangnya pekerjaan yang sebetulnya menguntungkan perusahaan ini kerap dianggap pencurian. Padahal buah sawit yang jatuh jika tidak dibersihkan justru akan merusak pohon sawit yang lain.

Kasus-kasus di atas tidak hanya membuka mata kita tentang bagaimana perempuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi melakukan banyak cara untuk tetap bertahan dan mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Inisiatif yang mereka lakukan mungkin tidak terlihat heroik di tengah kemiskinan dan keserba-kekurangan. Apa daya, globalisasi kebijakan neoliberal yang dipasang lewat jebakan hutang negara telah menghilangkan negara itu sendiri. Semua berjalan dalam mekanisme pasar, non subsidi dan seminimal mungkin negara hadir. Lalu, tanpa negara, atau ketika negara bersekongkol dengan kekuatan modal, pada siapa orang-orang yang lemah bersandar selain pada diri sendiri? Sebelum terlanjur, negara seharusnya segera berbuat!

(Artikel ini dimuat dalam Berita Komnas Perempuan edisi IV)

ARTIKEL TERKAIT :

• Siaran Pers Peluncuran Buku, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan (Respon NU)
• KDRT Selalu Rangking Satu !!: Laporan SPEK-HAM, Solo Tahun 2010
• Pandangan GKR Hemas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Terhadap Persoalan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Agama dan Moralitas
• Mengatasi Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Agama dan Budaya
• Siaran Pers: Tanggung Jawab Negara Atas Jaminan Rasa Aman Bagi Perempuan di Angkutan Umum