Laporan ini disusun untuk menampilkan gambaran komprehensif mengenai akses dan manfaat layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Laporan ini diharapkan bisa mendorong pelaksanaan sistem layanan terpadu yang efektif dan berbasis pada pemenuhan hak korban, meliputi hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Dengan demikian, proses pemantauan yang berkelanjutan bersama lembaga pengada layanan, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat dapat lebih dikembangkan.

Perspektif korban mendapat perhatian utama dalam laporan pemantauan ini sehingga kita bisa mengetahui kesulitan yang dihadapi korban dan cara mengatasinya secara terpadu. Hal ini penting sebagai dasar pemahaman dalam pemberian layanan kepada korban yang tujuan utamanya adalah pemberdayaan korban, menjadikan perempuan korban sebagai manusia berdaya seutuhnya. Salah satu langkah pemberdayaan korban adalah melalui pemulihan, dalam hal ini berbasis komunitas, yaitu proses mendukung perempuan korban kekerasan agar dapat mengambil keputusan sendiri bagi kebaikan dan perbaikan hidupnya serta pemberdayaan dan dukungan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk proses pemulihan korban. Bagi proses pemulihan korban, tingkat penerimaan masyarakat dan adanya perubahan nilai-nilai sosial menjadi ukuran bagi kesuksesan proses itu sendiri.

Pengumpulan data dalam laporan ini bukan hanya diambil dari para korban saja tetapi dari lembaga layanan yang menjadi narasumber yang penting dalam pemantauan ini. Kategori korban sendiri adalah mereka yang mengalami kekerasan berbasis gender dan sudah mengalami proses pemulihan, pernah mendapatkan layanan dan mampu mengatasi traumanya sendiri. Kekerasan yang sering terjadi antara lain KDRT, kekerasan seksual, kekerasan di tempat kerja dan kekerasan yang dialami buruh migran, perdagangan manusia, dan konflik politik. Korban yang menjadi narasumber sebanyak 137 orang, 113 di antaranya merupakan korban yang sudah pernah mendapat layanan dari lembaga pengada layanan.

Peran komunitas menjadi satu bahasan tersendiri yang penting untuk diungkapkan. Berdasarkan pengalaman korban, untuk mendapatkan akses layanan, biasanya mereka dibantu oleh anggota komunitas, misalnya keluarga, teman, tetangga, kelompok dan tokoh masyarakat dan warga sekitar. Bantuan komunitas sangat berarti dalam proses pemulihan tersebut, misalnya saja berupa dukungan dan penguatan bagi korban, membawa ke rumah sakit, melaporkan pelaku, menyediakan tempat aman bagi korban, memberikan bantuan baik psikologis ataupun material.

Korban yang sering mendapat hambatan ketika mengakses layanan merupakan persoalan serius yang harus dicari jalan keluarnya. Beberapa masalah pokok itu misalnya dominasi pelaku terhadap korban, citra masyarakat terhadap lembaga layanan, sikap masyarakat yang cenderung menolak korban di tengah komunitasnya, dominasi pelaku terhadap korban, informasi yang tidak memadai mengenai lembaga layanan, keterbatasan kondisi keuangan, adanya usaha untuk melindungi pelaku kekerasan, pilihan korban untuk menyerah dan ketidakinginan mengalami kegagalan dalam bermah tangga, dll.

Yang penting lagi dalam buku ini adalah pengalaman korban menjadi penyintas perlu untuk digali dan di-share karena dukungan ternyata tidak hanya datang dari komunitas di luar korban tetapi juga dari sesama korban. Penyintas mampu membangun kelompok solidaritas dan bersama mengatasi persoalan.

Petugas pengada layanan juga dibahas dalam laporan pemantauan ini. Sikap petugas layanan dan pengalaman korban mengenai sikap tersebut sangat besar pengaruhnya bagi proses pemulihan. Yang paling penting lagi adalah pengalaman korban kaitannya dengan petugas layanan, pengadaan layanannya dan prosedur layanan dan juga pengalaman korban yang tidak dapat mengakses layanan.

Menariknya lagi, laporan ini memuat pembelajaran akses dan layanan terpadu dari beberapa daerah dan memaparkan secara detail rekomendasi untuk pemerintah, kementerian dan departemen, kepolisian RI, termasuk juga Komnas Perempuan, LSM dan masyarakat, Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan, media massa, Dinas Sosial, DPRD dan lain-lain. Untuk menggali informasi yang akurat, serangkaian dialog dengan para korban guna membangun pemahaman bersama tentang pemulihan dan reparasi dalam perspektif gender sangat penting dilakukan. Komnas Perempuan sendiri berupaya membuka jalan menuju penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat kuat tertanam dan kesejarahan dan budaya bangsa. Memecah kebisuan dalam konteks ini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda dan diabaikan sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak lagi menjadi suatu yang dianggap wajar dan akhirnya menciptakan masyarakat dan komunitas yang immune terhadap tindak kekerasan tersebut.

Persoalan lain yang tak kalah penting dibahasa laporan ini  adalah stigma terhadap lembaga pemberi layanan dan korbannya sendiri dan sikap pasrah dan menyerah korban dan korban yang membisu, tidak berkeinginan berbagi pengalaman. Di samping itu tidak tersedianya informasi mengenai layanan merupakan hambatan yang dialami korban pada saat mengakses layanan.

Akhirnya, sebagai sebuah laporan mengenai situasi layanan bagi para korban kekerasan berbasis gender di Indonesia, buku ini sangat penting menjadi sumber informasi untuk mengetahui hal-hal positif dan negatif dalam layanan kasus. Dengan demikian, upaya penguatan dan peningkatan kualitas (dan kuantitas) layanan dengan perspektif korban dan perspektif gender bisa terus dilakukan, sebagai bagian dari upaya penting penghapusan kekerasan terhadap perempuan di negeri kita (Diah Irawaty).

ARTIKEL TERKAIT :

• Perempuan Korban Kekerasan Memaknai dan Mengakses Keadilan
• Makna Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Peran Institusi Agama
• Siaran Pers Bersama, Peluncuran dan Diskusi Film Dokumenter PLANTUNGAN: Potret Derita dan Kekuatan Perempuan