Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Gerakan Perempuan dalam Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia

Oleh Neng Dara Affiah

Sebagai sebuah pemikiran, posisi perempuan dalam peta pembaruan Islam di Indonesia telah muncul seiring dengan ide gerakan kebangkitan nasional. Pemikiran progresif yang pertama kali muncul dilontarkan oleh sebuah organisasi kecil perempuan yang bernama Natdatoel Fataat, sebuah organisasi yang didirikan di Yogyakarta oleh organisasi Islam Walfadjri.   Dalam kongres Perempuan 1928, organisasi ini melontarkan pemikiran yang sangat maju pada masa itu, yakni tentang perlunya pembaruan hukum perkawinan dalam Islam, misalnya tentang hak cerai bagi perempuan, usia nikah perempuan, perlindungan laki-laki terhadap keluarga dan sebagainya. Disamping itu, organisasi ini pun membela perempuan berambut pendek yang pada masa itu belum lazim bagi perempuan Muslim karena dipandang menyerupai laki-laki dan mendukung organisasi pandu puteri yang pada saat itu organisasi seperti Aisyiah-Muhammadiyah menolaknya. (Blackburn, 2007)1

Masih dalam kurun waktu yang sama, Agus Salim, dalam Kongres Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1925 di Yogyakarta menyampaikan ceramah berjudul Tentang Pemakaian Kerudung dan Pemisahan Perempuan. Dalam isi ceramahnya ia menyampaikan bahwa masyarakat Islam mempunyai kecenderungan untuk memisahkan perempuan di wilayah publik dan menempatkannya di pojok-pojok ruangan, misalnya di masjid-masjid atau dalam rapat-rapat dengan kain putih yang disebut hijab. Tindakan itu mereka anggap sebagai ajaran Islam, padahal, menurut Salim,  praktek tersebut adalah tradisi Arab dimana praktek yang sama dilakukan oleh Agama Nasrani maupun Yahudi. Karena itu menurutnya, umat Islam hendaknya mempelajari Islam secara benar agar memahami makna yang terkandung di dalamnya. 2

Mengenai ceramah Agus Salim ini, Sukarno, Presiden RI pertama yang kala itu dibuang ke Endeh menulis dalam buku: “Surat-surat dari Endeh” sebagai berikut: “Bagi saya tabir itu simbol perbudakan yang tidak dikehendaki oleh Islam. Saya ingat bahwa dulu H.A. Salim pernah merobek tabir di salah satu rapat umum. Dalam pandangan saya, perbuatan beliau itu adalah salah satu perbuatan yang lebih besar misalnya daripada menolong pahlawan dari air laut yang sedang mendidih atau masuk penjara karena delik sekalipun, sebab perbuatan demikian itu minta keberanian moril yang besar”. 3 Selanjutnya, ia pun menyatakan bahwa tabir adalah simbol penindasan bagi perempuan, bukan hanya penindasan oleh laki-laki sebagai kedok untuk mengikuti tradisi, melainkan penindasan terhadap hal yang baru oleh yang lama, terhadap evolusi oleh ortodoksi.4 Dengan demikian, menurut Soekarno, salah satu elemen yang harus direformasi dari ajaran Islam adalah kodifikasi hukum Islam tentang perempuan (fiqh), karena ajaran ini telah membatasi perempuan pada akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan bergerak dan berpakaian.

Dalam perkembangan berikutnya, ide tentang reformasi hukum Islam tentang perempuan dilontarkan oleh Munawir Sadjzali. Ia mengajukan pemikiran tentang Reaktualisasi Ajaran Islam di Indonesia tentang harta waris. Dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 11 dinyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut, menurutnya, sudah banyak ditinggalkan praktiknya di Indonesia. Hal ini ia ketahui dari banyaknya laporan dari hakim agama di berbagai daerah, termasuk di daerah-daerah yang terkenal kuat Islamnya seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan sewaktu ia menjabat sebagai Menteri Agama. Praktik serupa juga telah banyak ditinggalkan oleh sejumlah tokoh agama yang mempunyai ketinggian pengetahuan Islam dengan mempraktikkan kebijakan pre-emptive, yakni membagi harta benda yang dimiliki orang tuanya secara sama besar tanpa membedakan jenis kelamin ketika mereka masih hidup sebagai hibah. Dengan demikian, ketika orang tuanya meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit atau bahkan habis sama sekali. Ketimbang bermain-main dengan hukum agama, menurut Munawir Sadjzali, lebih baik ketentuan hukumnya harus diubah, yakni pembagian harta waris yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembedaan. Perubahan hukum ini tidak melanggar ajaran Islam, karena hukum Islam sendiri, menurut Munawir yang mengutip sejumlah ulama seperti Ibn Katsir, al-Maraghi, Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb adalah untuk kepentingan manusia yang dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat, situasi dan kondisi serta hukum yang lama dapat dibatalkan (naskh) oleh hukum yang baru.5

Tokoh lain, sekalipun tidak ada pemikiran yang orisinal darinya, yakni Harun Nasution. Dalam buku yang menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa-mahasiswi IAIN seangkatan saya (1987-1992) yang berjudul  Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, ia memperkenalkan tokoh Qasim Amin, seorang pembaru Mesir yang menulis buku Tahrir al-Mar’ah (Pembaruan Perempuan) dan Al-Mar’ah al Jadidah (Wanita Moderen). Buku tersebut, sebagaimana dikutip Harun,  memuat pemikiran bahwa Islam adalah agama yang sejak berdirinya telah menempatkan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki. Tradisilah yang membuat situasi berubah. Keharusan perempuan menutup wajah dan memisahkan perempuan dari pergaulan masyarakat adalah bukan ajaran Islam. Lebih penting lagi, perempuan harus diberikan hak pendidikan yang sama dengan laki-laki.6

Dalam perkembangan berikutnya, yakni akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990an,  pemikiran pembaruan Islam tidak hanya berhenti dalam dataran wacana, melainkan terimplementasi dalam bentuk gerakan sosial. Adalah jurnal Ulumul Qur’an yang cukup berjasa mempublikasikan tulisan-tulisan beberapa pemikir internasional yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti pemikiran Rif’at Hassan dan Ashgar Ali Engineer. Rif’at Hassan, umpamanya,  membongkar dasar-dasar teologis tentang penciptaan perempuan yang selama ini diyakini diciptakan dari tulang rusuk. Anggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk berimplikasi kepada pandangan nilai bahwa manusia ‘perempuan’ memiliki nilai kemanusiaan setengah dari laki-laki, karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan tidak sempurna. Karena itu, hampir seluruh pengaturan ajaran Islam memberikan porsi setengah kepada perempuan, seperti pembagian waris, kesaksian, dan lain-lain. Belum lagi ajaran-ajaran yang amat bias mengutamakan laki-laki dalam pelbagai aturannya.7

Sebenarnya, apa yang disampaikan Riffat Hassan di atas bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya pemikir awal pembaru Mesir, yakni Rasyid Ridha telah menyampaikan hal serupa. Bahkan Ridha menyatakan, jika saja tidak ada keyakinan teologis seperti ini yang menghinggapi cara berfikir umat Islam, maka kemunduran Islam, terutama kemunduran perempuannya tidak akan terjadi seperti situasi sekarang ini. 8

Publikasi yang diterbitkan dalam jurnal yang sama adalah pemikiran Asghar Ali Engineer. Ia melakukan kritik terhadap kodifikasi hukum Islam (fiqh) yang cenderung mengerdilkan perempuan. Menurutnya,  banyak tema-tema keagamaan yang berkaitan dengan perempuan, seperti purdah, poligami, ketaatan terhadap suami yang perlu diperbarui secara hukum dan bahkan ditinggalkan. Jika meningggalkannya, tidak berarti kita meninggalkan ajaran Islam yang bersifat teologis, melainkan hal yang bersifat sosiologis. Dalam kaitan ini, banyak orang Islam menganggap bahwa hal yang bersifat sosiologis dipandang sebagai hal yang bersifat teologis. Padahal dalam banyak hal, aturan-aturan dalam Islam dibentuk lebih banyak berdasarkan pertimbangan sosiologis daripada teologis. Ia memperbandingkan dengan kasus perbudakan. Pada abad pertengahan Islam, para ulama mendukung sistem ini dengan sejumlah argumentasi yang mengacu kepada al-Qur’an dan Hadis, tetapi ketika perbudakan tersebut dipandang sebagai bertentangan dengan hakikat sejati kemerdekaan manusia, maka tidak ada satu pun ulama yang mendukungnya, hingga sistem perbudakan itu benar-benar dihapuskan dalam tradisi Islam.9

Seiring dengan publikasi di atas, terdapat beberapa buku terjemahan yang menginspirasi gerakan perempuan dalam komunitas Islam  seperti buku Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhsin. Tulisan Mernissi, umpamanya, mencoba meluruskan pemahaman keagamaan yang mengucilkan perempuan dari ranah politik dan menolak kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik. Dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap Hadis (perkataan Nabi Muhammad yang dikompilasi), ia melakukan penelitian dengan menyelidiki kualitas moral  periwayat hadis dan memeriksa kembali rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Salah satu Hadis yang ia teliti dan menjadi legitimasi untuk mengucilkan perempuan dari ranah politik adalah: “Tidak akan berjaya suatu kaum/masyarakat jika kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan”. Hadis ini dipertanyakan kembali kebenarannya dengan memunculkan beberapa pertanyaan:  Dalam konteks dan momentum apa Hadis itu muncul? Siapa periwayat Hadis tersebut? Mengapa periwayat hadis tersebut merasa perlu memunculkan kembali Hadis itu?

Dari penyelidikan yang dilakukan Mernissi terdapat beberapa temuan yang menyatakan bahwa ternyata hadis itu diucapkan Nabi Muhammad untuk menggambarkan Negeri Persia yang mendekati ambang kehancuran dengan dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai kualitas memadai. Di samping itu, Hadis ini dikemukakan kembali oleh perawinya, Abu Bakrah, ketika ia melihat ada tanda-tanda perpecahan di kalangan umat Islam karena peristiwa Perang Siffin (unta) antara Khalifah Ali dan Siti Aisyah. Pada saat itu ia dihadapkan pada sebuah dilema: Apakah ia harus memihak Ali yang merupakan pemimpin (khalifah) yang sah atau Aisyah, istri Rasulullah yang sangat dicintai dan disayanginya? Bagi Abu Bakrah, memihak pada salah satu diantara keduanya bukan pilihan yang bijaksana, maka ia menggunakan argumentasi jender sebagai alat untuk menghindarkan pertikaian dengan cara mengingat kembali ucapan nabi yang disampaikan 23 tahun sesudah meninggalnya. Hadis ini pun memiliki kecacatan tersendiri karena  hanya diriwayatkan oleh satu orang, yakni Abu Bakrah, dimana menurut ahli Hadis, jika Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang (hadis ahad), maka hadis tersebut harus diragukan keotentikannya.

Dari penyelidikan terhadap hadis tersebut, Mernissi menyatakan bahwa penolakan terhadap perempuan untuk terlibat dalam ranah politik sangat tidak berdasar jika mengacu kepada teks keagamaan sebagaimana yang disebut di atas. Karena itu, ia menghimbau untuk berhati-hati dalam penggunaan teks-teks keagamaan yang selama ini dipandang sebagai suatu kebenaran, tetapi ternyata mempunyai cacat serius dan berimplikasi pada keterpurukan sejarah hidup perempuan.10

Selain para pemikir Muslim dari beberapa negara yang menginspirasi tumbuhnya gerakan perempuan dalam komunitas Muslim di Indonesia, beberapa pemikir Muslim Indonesia pun mengembangkan pemikiran yang mendorong bangkitnya gerakan perempuan. Ada beberapa faktor yang mendorong tumbuhnya upaya perubahan teologis pada saat itu. Pertama,  situasi politik represif dibawah pemerintahan Soeharto (1965-1998) yang hanya menempatkan perempuan semata-sata sebagai istri dan ibu dan mengabaikan perannya sebagai warga negara yang memiliki hak politik dan hak bersuara. Penempatan posisi istri dan ibu ini terorganisir melalui organisasi Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di luar organisasi tersebut akan dituduh sebagai organisasi subversif. Jika pun ada organisasi-organisasi keagamaan atau kemasyarakatan pada saat itu, pola dan coraknya sebagaimana organisasi perkumpulan para istri yang mendukung karir suami. Ia cenderung sebagai organisasi perkumpulan dan bukan sebagai organisasi gerakan.  Kedua, Indonesia meratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW: 1984) melalui Undang-Undang No. 7/1984 yang mengakui hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan menjamin hak pendidikan dan partisipasi politik setara dengan laki-laki. Kedua faktor tersebut memungkinkan adanya kerja sama dan aliansi antara organisasi-organisasi perempuan dalam komunitas Islam dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang fokus kepada perubahan nasib perempuan untuk melakukan counter culture dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung menempatkan perempuan sebagai ibu dan istri sebagaimana disebut di atas. Ketiga,  di tengah-tengah masyarakat Islam sendiri ada kebutuhan untuk menafsirkan teks-teks Islam dengan cara pandang baru yang lebih ramah terhadap perempuan dan merespon masalah hak-hak asasi perempuan dengan pendekatan bahasa agama. Dari situasi itulah upaya menafsir al-Qur’an dan hadis serta ide-ide perubahan hukum Islam dimungkinkan.

Adalah Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), sebuah lembaga yang memokuskan pada transformasi sosial dalam komunitas pesantren yang yang berbasis NU memiliki peran  penting dalam upaya perubahan teologis tersebut. Melalui program fiqhunnisa yang dipimpin oleh Masdar Farid Mas’udi dan Lies Marcoes, ia melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tokoh-tokoh perempuan lokal yang berpengaruh, terutama para istri kyai (nyai) untuk menumbuhkan kesadaran gender tentang perlunya perubahan paradigma hubungan laki-laki dan perempuan. Masdar dalam hal ini tidak sekedar melakukan pendidikan dan pelatihan, ia pun juga melakukan reinterterpretasi teologis dengan menawarkan metodologi pentingnya memaknai kembali konsep ajaran yang bersifat universal (qath’i) dan partikular atau teknis operasional (juz’iyyah).11 Ajaran yang bersifat universal, menurutnya,  ajaran yang bersifat prinsip etik, seperti kebebasan manusia dan pertanggungjawaban individu (Qs. Al-Zalzalah (99): 7-8); ajaran mengenai kesetaraan manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, warna kulit dan suku bangsa (Qs. Al-Hujurat 13); ajaran tentang keadilan (Qs. An-Nahl (16):90);  persamaan manusia di depan hukum (QS. Al-Maidah (5):8); ajaran untuk tidak merugikan diri sendiri dan orang lain (QS. Al-Baqarah (2):279); ajaran tentang kritik dan kontrol sosial (QS Al-Ashr (103): 1-3); ajaran untuk menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan (Qs. Al-Isra’ (17):34); ajaran untuk tolong menolong dalam kebaikan (Qs Al-Maidah (5):2); ajaran agar yang kuat melindungi yang lemah (Qs. Al-Nisa’ (4):75); ajaran untuk bermusyawarah (Qs. Al-Nisa’ (4): 75);  ajaran tentang kesetaraan suami istri dalam keluarga dan saling memperlakukan dengan santun diantara keduanya. (Qs. Al-Baqarah(2): 187;  Qs. Al-Nisa’ (4): 19). Semua ajaran-ajaran ini bersifat prinsipil dan fundamental, karena kebenarannya sesuai dengan ruang dan waktu yang bersifat universal.

Sementara ajaran yang bersifat partikular (dzanni), menurut Masdar, adalah ajaran yang bersifat penjabaran (implementatif) dari prinsip-prinsip yang qath’i dan universal tadi. Ajaran yang bersifat partikular (dzanni) tidak mengandung kebenaran atau kebaikan pada dirinya sendiri, karena ia terikat oleh ruang dan waktu dan oleh situasi dan kondisi yang berbeda. Hal ini terlihat misalnya pada hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman ini hanya merupakan upaya praktis yang diduga efektif  untuk membuat jera si pencuri  dan sekaligus membuat orang lain berfikir keras untuk berbuat kejahatan serupa. Sebagai ajaran yang bersifat teknis, hukum potong tangan tentu bersifat partikular (hipotesis), karena tidak semua orang bisa sepakat bulat perihal kelayakan dan efektifitas potong tangan sebagai ‘cara’ mencegah pencurian, seperti sepakatnya orang atas haramnya mencuri. Bahkan dalam pemikiran hukum Islam, tidak semua pencuri dalam keadaan apapun harus dihukum potong tangan.12

Metode inilah, menurut Masdar, cara memahami (hukum) Islam yang terstruktur, dinamis dan bisa dipertanggungjawabkan, karena dengan pendekatan ini bisa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar agama yang universal dan mengatasi dimensi ruang dan waktu, tanpa perlu terpasung pada kebekuan hal-hal yang bersifat teknis, instrumental dan kondisional”.13 Dengan metode inilah, sejumlah tema-tema keagamaan Islam yang bias gender ditafsirkan kembali dengan pemaknaan yang memiliki perspektif keadilan gender. Tema-tema tersebut seperti kepemimpinan perempuan, hak waris perempuan, nilai kesaksian perempuan, hak-hak reproduksi perempuan, hak menentukan pasangan hidup bagi perempuan, poligami, sunat perempuan (mutilasi), aborsi, dan lain-lain.

Dari Wacana ke Gerakan Sosial

Dari pendekatan transformasi sosial yang dikembangkan P3M inilah melahirkan tokoh-tokoh pesantren yang menjadi pionir di tengah-tengah masyarakatnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Sebut saja Kyai Hussein Muhammad, pengurus Pondok Pesantren Daarut Tauhid yang mengembangkan pemberdayaan perempuan di pesantrennya. Selain itu, ia juga menjadi narasumber untuk rujukan teologi Islam dalam pelbagi isu keadilan bagi perempuan di tingkat nasional. Bersama rekan-rekan muda yang memiliki disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh, mereka mendirikan Fahmina di Cirebon, sebuah lembaga yang bergerak dengan pendekatan transformasi  sosial masyarakat yang memperjuangkan keadilan gender, pluralisme agama dan keadilan ekonomi rakyat. Lembaga ini kemudian bukan hanya dikenal di daerah, tetapi juga di tingkat nasional.

Pesantren lain yang mengembangkan pemberdayaan perempuan adalah Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Melalui Ida Nurhalida Ilyas, puteri KH. Muhammad Ilyas Ruhiat, mantan Rais Am Syuriah PBNU (1994-1999), pesantren ini menekankan pendidikannya dengan perspektif keadilan gender.  Bahkan Nurhalida sendiri adalah kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang dalam sejarah kepemimpinan di sekolah Model tersebut baru ia perempuan pertama menjadi pemimpin sekolah. Ia pun mendorong peserta didiknya, terutama perempuan, untuk mengambil peran dalam posisi-posisi kepemimpinan organisasi-organisasi sekolah. Atas iklim yang diciptakannya, ketua umum oganisasi siswa intra sekolah (OSIS) adalah juga seorang perempuan.  Selain itu, di pesantren ini pun terdapat lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Nung Nursaidah, puteri bungsu KH. Muhammad Ilyas ini, tingkat pengaduan korban kekerasan dari waktu ke waktu di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya semakin meningkat. Hal serupa berkembang di pesantren-pesantren di daerah lain, seperti di Pesantren Nurul Islam, Jember dan Pesantren Aqidah Usymuni, Madura.

Di tingkat nasional sendiri, para pemikir dan aktifis pembaruan pemikiran Islam untuk perubahan hukum keluarga dan kesetaraan gender  muncul dari kalangan kaum muda NU.  Ini adalah perkembangan yang cukup menggembirakan, karena nampaknya ada pergeseran orientasi keagamaan dari pandangan konservatisme ke pandangan progresif, dari  ketertutupan membuka pintu ijtihad, ke membuka selebar-lebarnya pintu tersebut, dari yang semula hanya merujuk kepada kitab-kitab klasik abad pertengahan, kepada rujukan ilmu-ilmu sosial moderen dengan mengadopsi metodologinya.  Perubahan orientasi keagamaan ini, menurut sejumlah kalangan muda NU, sangat dipengaruhi oleh KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Tanfidziah NU yang membuka angin perubahan pemikiran secara signifikan dalam penyegaran pemikiran Islam di tubuh organisasi NU ini. Dengan kepemimpinnya, ia menyokong pelatihan gender di Fatayat yang pada kemudian hari melahirkan tokoh-tokoh yang gigih memperjuangkan kesetaraan gender, seperti Musdah Mulia dan Maria Ulfah Anshor. Sungguhpun demikian, tentu saja ia tidak mewakili suara mainstream NU, karena pada faktanya sejumlah pengurus besar Nahdhatul Ulama, terutama pada masa kepemimpinan Hasyim Muzadi menolak pemikiran progresif kalangan muda NU tersebut dengan menyebut mereka sebagai kebablasan.

Dari Gerakan Sosial ke Kebijakan Negara

Dari perspektif keadilan gender yang diadopsi oleh kelompok perempuan dalam lembaga-lembaga swadaya dan organisasi berbasis massa Islam tersebut memungkinkan mereka bersentuhan dan bekerja sama dengan gerakan perempuan sekuler. Isu yang menyatukan mereka adalah  bahwa ada subordinasi, marginalisasi dan pemiskinan terhadap perempuan yang harus diperjuangkan bersama dan harus didesakkan solusinya menjadi kebijakan negara. Karena itu, ketika Soeharto jatuh dari kepemimpinannya sebagai presiden (1998) dan digantikan oleh BJ Habibie, berbagai isu yang telah diperjuangkan sejak tahun 1980an, mulai diakomodasi dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Karena BJ Habibie adalah presiden masa transisi yang masa kekuasaannya kurang dari setahun, maka saat KH. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden ((1999-2001) berbagai isu yang diperjuangkan gerakan perempuan mulai diadopsi menjadi kebijakan negara. Beberapa perubahan kebijakan tersebut adalah adanya perubahan kata “peranan wanita”14dalam GBHN lama menjadi “pemberdayaan perempuan”. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari dipergunakannya perspektif gender yang menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan dengan menggali aspirasi-aspirasi dari bawah (bottom up) dan bukan menjalankan program yang dirumuskan dari atas (top down). Perubahan di atas diikuti dengan perubahan nama kementerian perempuan dari “Menteri Peranan Wanita” menjadi “Menteri Pemberdayaan Perempuan”.

Perubahan penting lainnya adalah lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Kebijakan ini dimaksudkan agar semua departemen pemerintah, termasuk birokrasi di daerah harus memberlakukan pengarusutamaan gender dengan penekanannya pada program penguatan institusi. Dua dari sebelas institusi pemerintah dan kementerian yang ditetapkan untuk melakukan penyebaran (desiminasi) pengarusutamaan gender ini adalah Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.

Pada masa pemerintahan Presiden Wahid pula dipersiapkan draf perundang-undangan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) yang pada masa Presiden Megawati Sukarnoputri (2004) disahkan menjadi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelakunya. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut, saat ini telah terbentuk 236 lembaga baru dari Aceh hingga Papua untuk menangani kekerasan terhadap perempuan, 42 Pusat Pelayanan Terpadu di rumah-rumah sakit, dan diantara lembaga-lembaga tersebut lahir dari inisiatif gerakan perempuan dalam komunitas Muslim seperti yang dibentuk oleh Puan Amal Hayati di beberapa pesantren, Pesantren Nurul Islam, Jember, Pesantren Al-Ishlahiah, Malang, Pesantren Aqidah Usmaniah, Sumenep, Madura, dan lain-lain. Pada era demokrasi ini pun disahkan pula Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TRAFICKING) (2006).

Tantangan yang dihadapi dalam Era Demokrasi.

Kendati gerakan perempuan secara umum dan perempuan Islam secara khusus mendapatkan ruang yang cukup signifikan pada era demokrasi ini, pada masa ini pun terjadi  penolakan  yang cukup tajam terhadap gagasan yang diperjuangkan oleh kelompok gerakan perempuan. Penolakan ini, misalnya, muncul dari organisasi Wanita Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) yang melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Ibu 22 Desember 2006 dengan membawa poster yang berisikan kata-kata penolakan terhadap konsep-konsep kesetaraan gender.15 Penolakan ini didasarkan pada argumentasi bahwa kesetaraan gender merupakan misi liberalisasi yang hendak disebarkan kepada muslim perempuan di seluruh dunia termasuk Indonesia.16

Selain itu berkembang dan ditetapkannya berbagai peraturan-peraturan daerah (Perda-perda) yang bernuansa Islam puritan dan cenderung kembali pada kemunduran gerakan perempuan. Setidaknya, ada 27 peraturan daerah yang menunjukkan arah kemunduran bagi gerakan perempuan.17 Beberapa ciri yang  menonjol dari produk peraturan-peraturan  tersebut adalah:   1) pengaturan seksualitas perempuan yang bertalian dengan hak perempuan untuk mengendalikan tubuhnya, terutama peraturan menggunakan jilbab; 2) Marjinalisasi perempuan dalam hal akses pekerjaan dan ekonomi. 3) Atas nama Islam, mengatur moralitas perempuan.

Di beberapa daerah tersebut, terutama di 11 daerah seperti  Cianjur, Garut dan Indramayu di propinsi Jawa Barat;  Bulukumba, Enrekang, Maros, Takalar di Propinsi Sulawesi Selatan; Solok dan Walikota Padang di Propinsi Sumatera Barat;  Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Gowa, perempuan diwajibkan menggunakan jilbab jika keluar dari rumahnya, sesuatu yang sebetulnya dipersoalkan oleh Agus Salim dan Sukarno sejak pada tahun 1920an sebagaimana disebut pada awal tulisan ini. Bagi mereka yang tidak menggunakannya, memperoleh sangsi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang dipersoalkan adalah bukan pada penggunaan jilbab yang selama ini dipandang sebagai ”identitas” busana perempuan Islam, tetapi yang dipersoalkan adalah negara melakukan intervensi terhadap cara berpakaian warga negaranya, terutama pada perempuan, yang mereka definisikan sebagai ‘islami’ atau ‘tidak islami’ dengan simbolisasi dan formalisasi, padahal perlunya penggunaan jilbab atau tidak dalam ajaran Islam bagi perempuan masih diperdebatkan di kalangan sejumlah ulama.

Kewajiban jilbab juga diterapkan pada para peserta didik dan guru perempuan di beberapa sekolah menengah negeri, seperti SMUN I Cianjur, Jawa Barat.17 Status sekolah umum milik negara ini seharusnya bersikap netral dan memayungi semua pemeluk agama yang hidup di Indonesia tanpa memihak pada satu agama tertentu. Hal yang terjadi adalah sebaliknya, sekolah-sekolah umum ini nampak menjadi monopoli simbol umat Islam,  terutama yang dikenakan pada perempuan serta mengucilkan pemeluk agama lain dimana mereka sesungguhnya memiliki hak yang sama atas pendidikan.

Persoalan lain yang muncul di era otonomi daerah ini adalah mengedepankan isu kesusilaan dalam pengaturan daerah. Dengan mengedepankan isu kesusilaan, perempuan ditempatkan sebagai penyulut ketidakteraturan moralitas dengan membatasi keluar malam hingga jam 10.00. Padahal pada situasi saat ini banyak perempuan yang harus bekerja di malam hari seperti ibu-ibu tukang sayur di pasar dan jadwal kerja di rumah sakit serta tempat-tempat lain yang harus beroperasi di malam hari. Dalam hal ini, pembatasan perempuan keluar malam berdampak pada pembatasan hak perempuan atas akses ekonomi dan pekerjaan. Kasus salah tangkap ini terjadi di kota Tangerang, sebuah kota yang bersebelahan dengan Jakarta, yang menangkap seorang perempuan di tengah malam dan diduga sebagai pelacur, padahal ia seorang pekerja yang pulang pada malam hari. Akibat dari peristiwa tersebut menyisakan rasa tidak aman bagi perempuan untuk beraktifitas dan bekerja di luar rumah pada malam hari.

Di tingkat nasional, pada tahun 2008, DPR-RI mengesahkan Undang-undang Pornografi. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa  tujuan dari pengaturan Undang-undang ini adalah untuk melindungi perempuan dan anak dari komersialisasi pornografi. Hal yang dipersoalkan adalah antara tujuan pengaturan dan pasal-pasal pendukungnya terdapat kontradiksi yang membuka ruang yang sangat lebar pada diskriminasi perempuan dengan menutup aksesnya terhadap pekerjaan sebagai model yang dipersepsikan ‘porno’ (p.9-10). Padahal konsep pornografi sendiri masih belum bulat karena menyangkut persepsi individu yang kerapkali subyektif dan menyangkut imajinasi seseorang. Karena itulah kelompok gerakan perempuan sejak awal menolak rancangan Undang-undang ini yang dikuatirkan memperkuat adanya legitimasi bagi pengaturan daerah untuk membuat peraturan-peraturan daerah dengan muatan diskriminatif terhadap perempuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pada akhirnya, kita bisa belajar bahwa demokrasi adalah bukan sistem yang sempurna, karena ia memberikan ruang yang sangat kuat terhadap kekuatan-kekuatan yang tidak demokratis dan mysoginis. Kendati demikian, ia membuka ruang kontestasi bagi gerakan perempuan untuk menegosiasikan kepentingannya dalam arena yang kita harapkan,  ‘netral’ yakni negara, untuk menjadi bagian dari kebijakan yang mewadahi kebutuhan separoh penduduk di negeri ini. ***

Catatan Kaki:


1 Susan Blackburn, Kongres Pertemuan Pertama Tinjauan Ulang, Penerbit Yayasan Obor Indonesia – KITLV-Jakarta 2007, h.xiv

2 Mohamad Roem, Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim, dalam Manusia dalam Kemelut Sejarah. Jakarta: Penerbit LP3ES, Cet I, h. 126

3 Dikutip dari Mohamad Roem, Ibid.

4 Colin Brown, 2004. Soekarno on The Role of Women in The Nationalist Movement” (diterjemahkan: Soekarno, Perempuan dan Pergerakan Nasional). Yogyakarta: Penerbit Ombak, Cet.ke-1, h. 35

5Elza Peldi Taher, et all (editor), 1995:  Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadjali, MA. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Paramadina. Cet. Ke-1, h. 87-97

6 Dikutip dari Harun Nasution, 1984-1985,  Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: Penerbit UI Press, h.99

7 Hassan, Rifaat.  1991. “Teologi Perempuan dalam Islam. Jurnal Ulumul Quran no. 4. h.54

8 Shihab, Muhammad Quraish. Konsep Wanita Menurut Quran, Hadis, dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, dalam  Marcoes-Natsir, Lies M. dan Johan Hendrik Meuleman. Jakarta: INIS. h. 6

9 Engineer, Asghar Ali. 1994. Perempuan dalam Syariah: Perspektif Feminis dalam penafsiran Islam. Jurnal Ulumul Quran, No. 3, Vol.5.

10 Mernissi, Fatima. Wanita di dalam Islam. Bandung: Penerbit PUSTAKA. h. 74

11 Mas’udi, Masdar F. 1997. Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Bandung:  Penerbit Mizan.  h.29

12 Ibid., h.35-36

13 Ibid., h. 36

14 Pemerintah Orde Baru menggunakan istilah “peranan wanita” untuk meningkatkan peran perempuan. Konon,  pengertian “wanita” berasal dari bahasa Jawa, wanito. Kata ini diartikan sebagai “wani ditoto” (berani diatur). Implisit di sini diartikan bahwa kaum perempuan harus bisa diatur oleh kaum laki-laki. Kata ini jelas dianggap merendahkan posisi kaum perempuan.  Karena itu kalangan aktifis perempuan yang mempunyai perspektif kesetaraan gender lebih memilih kata perempuan. Pilihan kata ini didasarkan pada anggapan bahwa akar kata perempuan adalah “empu”, yang berarti kemandirian. Lihat: Lucas, Anton E.  1996. Wanita dalam Revolusi: Pengalaman Selama Pendudukan dan Revolusi, 1942-1950. Jurnal Prisma, No.5

15 Poster-poster tersebut berbunyi: “Kesetaraan Gender = Penjajahan Bangsa Melalui Perempuan”, “Keadilan & Kesetaraan Gender = bulshit, “UU PKDRT= UU Penghancur Keluarga dan Rumah Tangga”, “Tolak Amandemen UU Perkawinan”,  “Awas KKG! KKG = Kerusakan dan Kehancuran Generasi, “Poligami Halal VS Free Sex Haram” “Mengharamkan Poligami = Menentang Hukum Allah”, dan “Kami Bangga Menjadi Ibu Generasi Muslim”.

16 Agumentasi ini disampaikan Aminah Yunus Rasyid, koordinator Aksi HTI kota Medan. Dikutip dari www.hizbuttahrir.com, 19 Desember 2007.

17 Komnas Perempuan,  10 Tahun Reformasi:Kemajuan Dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Jender: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2007. Jakarta, 7 Maret 2008.

18 Tim Peneliti RAHIMA dalam Women Empowerment in Muslim Context (WEMC), Pemberdayaan Perempuan melalui PendidikaKeagamaan dalam Menghadapi Politisasi Islam (Studi Kasus Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur dan Desa  Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur), Agustus 2007.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech