Membangun Tim Kerja, Meneruskan Estafet Perjuangan

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya: Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005.

Sesuai Perpres Nomor 65 tahun 2005 tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Perpres Nomor 65 tahun 2005 memberi Komnas Perempuan mandat untuk:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
2. Melaksanakan pengkajuan dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan.
3. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan.
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat dalam rangka mendorong hukum dan kebijakan yang mendukung pencegahan, penanggulangan dan perlindungan HAM perempuan; dan
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional

Download Laporan Tahunan Komnas Perempuan kepada Presiden Republik Indonesia tahun 2007 (PDF)