Oleh : Nunung Qomariyah

Sejak setahun yang lalu, persisnya ketika saya mulai menempati rumah sederhana di daerah Depok, Jawa Barat, setiap pagi saya menyaksikan pemandangan baru. Sebelumnya, ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, saya tinggal di lokasi yang berbaur dengan penduduk lokal di sekitar Kampung Bule Depok, dengan kesederhanan, keragaman pekerjaan dan kelas sosial, kini tempat tinggal baru saya lebih tertutup dan homogen dari segi taraf pendidikan dan pekerjaan.

Sebagian besar penghuni perumahan baru itu adalah pekerja kelas menengah-atas, dengan latar pendidikan sarjana sampai bergelar guru besar. Menurut pengamatan saya, sebagian besar kaum laki-laki atau perempuan penguhuni komplek perumahan tersebut bekerja baik secara penuh (fulltime) maupun paruh waktu (part-time). Saya sendiri, karena tuntutan hidup, juga bekerja secara fulltime.

Tak pelak, kondisi sebagai pekerja fulltime menjadikan sebagian urusan domestik banyak keluarga di perumahan tersebut diserahkan kepada pekerja rumah tangga (PRT). Para PRT ini biasanya adalah orang-orang yang kami kenal dan mereka kebanyakan tinggal tidak jauh dari perumahan.

Di komplek baru ini, memang tampak kondisi yang berbeda. Brangkali, cerita Jakarta sesungguhnya bisa terlihat di sini, ketika keserbacukupan dan kekurangan hanya berbatas tembok. Tembok itu seolah memberi batas ’surga’ dan ‘neraka’ bagi dua kelompok manusia yang terbedakan karena kemampuan aksesnya terhadap pendidikan, sumberdaya, dan modal sosial-budaya yang berbeda.

Di saat kami, para perempuan yang berada di bagian dalam tembok perumahan, karena pendidikan kami, mampu mengakses ruang publik, memiliki pekerjaan yang jauh dari ‘takdir budaya’ pekerjaan domestik dengan menjadi dokter, guru, dosen hingga guru besar,misalnya, para perempuan di bagian luar tembok, yang dengan segala keterbatasan akses itu, terpaksa menekuni pekerjaan domestik yang kami tinggalkan.

Inilah pemandangan baru yang rutin saya saksikan. Setiap pagi, ketika saya hendak pergi ke tempat kerja di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, para perempuan sebaya dan gadis belia, mungkin 8-10 orang, berjalan beriringan menuju, dan melewati, tembok perumahan tempat saya tinggal. Sesekali tampak mereka bercanda dan tertawa.

Para perempuan yang saya jumpai itu adalah warga asli yang tidak beruntung atau perantau seperti kami, namun berpendidikan rendah yang tinggal di balik tembok perumahan atau kampung yang mengelilingi perumahan kami. Para perempuan itu adalah pejuang keluarga yang setiap hari mencari nafkah, dan beberapa menjadi perempuan kepala keluarga dengan menjadi PRT.

Di antara para PRT perempuan itu, saya mengenal Eni dengan baik. Dia mengaku telah bekerja sebagai PRT selama kurang lebih tiga tahun. Menjadi PRT tentu bukan skenario hidup yang dibuatnya atau diinginkannya. Tapi, apa boleh buat, kondisi kesehatan suaminya kian hari terus menurun akibat kecelakaan, terjatuh dari kereta api. Kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu itu tidak hanya memaksa sang suami untuk diambil salah satu ginjalnya yang bocor, tetapi juga merampas kondisi kesehatannya. Tak pelak, beban mencari nafkah yang pada mulanya menjadi “tanggung jawab” suaminya, lambat laun berpindah ke pundak Eni.

Eni sadar betul, dengan jumlah tanggungan keluarga yang begitu besar –tujuh anak, satu suami dan dirinya sendiri– tentu penghasilan sebagai PRT tidak akan mencukupi. Eni lalu melakukan seribu satu macam strategi untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Makan dua kali sehari dengan ala kadarnya sudah menjadi hal yang biasa bagi Eni sekeluarga. Meminta anak perempuannya yang baru menginjak kelas dua SMP berhenti sekolah juga terpaksa dilakukannya. “Anak kami sekolah di SMP yang dekat kontrakan, agar tidak perlu biaya transportasi. Tapi, ternyata tetap saja kami tidak bisa membayar uang bulanan sebesar 20 ribu rupiah. Belum lagi harus membeli LKS dan biaya-biaya lain,” ujar Eni.

Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Eni menghindari bekerja secara penuh waktu atau seharian. Eni juga menghindari bekerja pada keluarga yang masih mempunyai anak kecil. Dengan cara itu, dalam satu hari, dia mampu bekerja pada tiga keluarga sekaligus. “Setiap hari saya bekerja untuk tiga keluarga dalam satu komplek. Jadi saya atur, di tiap keluarga, saya bekerja selama 4-5 jam,” akunya.

Rata-rata, luas bangunan tempat tinggal di mana Eni bekerja adalah 27-36 meter dan luas tanah 72-90 meter. Lingkup pekerjaannya adalah membersihkan seluruh bangunan, mengepel, merawat tanaman, mencuci dan menyetrika. Tidak sulit bagi Eni untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut dalam waktu empat jam. Jika ia memulai pekerjaan pukul 6 pagi, maka pada pukul 6 atau 7 malam, Eni sudah bisa menyelesaikan seluruh tugasnya di tiga rumah dan sudah bisa berkumpul dengan keluarganya kembali.

Jika setiap keluarga memberikan upah masing-masing 300 ribu, maka dalam sebulan Eni bisa mengumpulkan 900 ribu rupiah. Upah yang dihasilkannya biasanya akan segera dibelikan obat untuk suaminya. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya yang berjumlah sembilan orang. Jika tidak sangat sakit, suaminya masih bisa narik ojek di stasiun kereta api dekat perumahan. Meskipun hasilnya tidak banyak, Eni masih tetap bersyukur. “Kalau suami saya narik ojek, itu tandanya dia agak sehat,” akunya. Namun, tidak seperti tukang ojek lainnya, suami Eni hanya bisa narik ojek siang hari dan ketika tidak hujan, lantaran penyakit asma yang dideritanya.

Bagaimanapun, Eni tetap bersyukur karena masih bisa bekerja sebagai PRT, apalagi dengan “memegang” tiga keluarga sekaligus. Eni juga bersyukur, dirinya diperlakukan dengan baik oleh majikannya. “Alhamdulillah, majikan saya baik-baik semua. Malah kadang-kadang saya suka meminta gaji saya di depan.” Tentu tidak semua PRT mengalami nasib “baik” seperti Eni. Tidak jarang di antara mereka justru harus rela bekerja dengan gaji yang sangat kecil asal mendapat perlakuan baik dari majikan.

Sepenggal kisah di atas barangkali bisa menjadi rujukan nyata bagaimana para PRT, perempuan pejuang keluarga, mencari strategi dan inisiatif-insiatif untuk tetap menjaga kelangsungan hidup diri dan terutama keluarga. Kisah di atas juga memperlihatkan bagaimana perbedaan kelas terasa tidak adil bagi orang-orang yang termiskinkan karena tidak punya cukup akses terhadap pendidikan, keterampilan, modal dan sebagainya. Dalam konteks inilah campur tangan negara untuk melindungi hak-hak para PRT menjadi sebuah keharusan.

ARTIKEL TERKAIT :

• Dr. Dewi Motik Pramono, M.Si: “Undang-undang PRT Penting untuk Pegangan dan Rujukan”
• Lita Anggraeni: ”Intervensi Negara Masih Setengah Hati”
• Apa Kata Masyarakat tentang PRT?
• Lebaran dan Hak PRT
• Pernyataan Pers Komnas Perempuan: Wujudkan Komitmen Presiden di hadapan Masyarakat Internasional dalam Langkah Konkrit pada Level Nasional