UU tentang Pornografi merupakan salah satu produk hukum yang paling banyak menui pro dan kontra. Sejak awal digagasanya ide undang-undang hingga saat ini, kontroversi UU tentang Pornografi masih belum surut. Sebenarnya, apakah pemahaman masyarakat tentang pornografi? Tahukah mereka tentang keberadaan…

Nomor      : ____ /KNAKTP/KC/PAR/X/2009
Lampiran  :
H a l          : Kesimpulan Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-undang RI No. 44/ 2009 tentang Pornografi
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Selaku Ketua Majelis dalam Perkara No. 10/PUU-VII/2009, No. 17/PUU-VII/2009, dan No.…

Disampaikan oleh
Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 6 Mei 2009
I. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Komnas Perempuan, selaku Pihak Terkait, telah mengkaji secara seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,…

Pendapat Ahli
dalam Pengujian Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Disampaikan oleh Prof. Dr. Saparinah Sadli
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
pada,  Juli 2009
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Atas permintaan…

Pendapat Ahli dalam Pengujian Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Disampaikan oleh Prof.Dr. Toety Heraty
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
pada,  Juli 2009
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.
Atas permintaan Pihak…

Yulianti Muthmainnah
(Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan)
Pada tanggal 25 Maret 2010, hari Kamis nanti sejarah tentang tubuh perempuan akan ditorehkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi melalui permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk itu,…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan kesimpulan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya memutuskan untuk menolak permohonan pengujian Undang-Undang tersebut (Kamis, 25 Maret 2010).