Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Peringatan Hari Internasional Pekerja Migran:
Sekali Lagi, Mendesak Ratifikasi Buruh Migran!

Konferensi-PersHari Internasional Pekerja Migran yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2009 diperingati secara unik oleh jaringan ARAK ’90 yang beranggotakan berbagai organisasi yang mempunyai concern dan kepedulian pada persoalan Buruh Migran Indonesia (BMI). Peringatan tersebut dimulai sejak 15 hingga 21 Desember, dilakukan di berbagai lokasi di Jakarta yang bertujuan sebagai media refleksi, diskusi, dialog, kampanye dan aksi yang bertujuan untuk perbaikan kehidupan BMI dan anggota keluarganya. Rangkaian acara dimulai dengan konferensi pers tentang Pernyataan Bersama Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARAK ’90), Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK), Institute for Ecosoc Rights dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) dengan tema ”Kebersamaan untuk Perlindungan Hak TKI/BMI.”

Konferensi Pers tersebut dilaksanakan di Komnas Perempuan, yang dimulai pada pukul 9:00 sampai 10:00 wib. Narasumber pada konferensi pers ini adalah Sri Wiyanti Eddyono dari Komnas Perempuan, Retno Dewi dari Asosiaso tenaga Kerja Indonesia, Yuni Asrianti dari Institute for Migrant Worker, dan Khairul Hadi dari SBMI. Konferensi Pers ini mengangkat pelanggaran terhadap hak buruh migran Indonesia (BMI) yang terus terjadi hingga saat ini dengan menggarisbawahi pada kasus-kasus kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dan kasus tersebut terjadi secara berlapis, baik sebelum keberangkatan, di tempat kerja dan setelah kepulangan.

Hal yang menjadi sebab banyaknya kasus tersebut menurut ARAK adalah kebijakan yang lemah terhadap perlundingan hak-hak buruh migran Indonesia. Kebijakan yang ada, yaitu UU Nomor 39 tahun 2004, alih-alih memberikan perlindungan, malah, ironisnya, memperburuk kehidupan para buruh migran dan anggota keluarganya. Selanjutnya, peringatan Hari Internasional ini, masih menurut ARAK, merupakan momentum penguatan konsolidasi dalam mewujudkan perlindungan hak BMI dan anggota keluarganya.

Dalam Konferensi Pers ini juga disampaikan rekomendasi jaringan tersebut. Yaitu,1. Pemerintah segera menyediakan standar perlindungan hak TKI/BMI dan anggota keluarganya antara lain dengan segera meratifikasi Konvensi Migran 1990, segera mewujudkan payung hukum bagi Pekerja Rumah tangga (PRT), membubarkan terminal khusus TKI/BMI di Bandara Soekarno-Hatta dan ”menghentikan pemanfaatan TKI/BMI sebagai komoditas”, menghentikan praktek biaya tinggi bagi TKI/BMI (Overharging), menghentikan perampasan upah, kerja dan tanah rakyat; 2. Seluruh elemen masyarakat untuk berkonsolidasi dalam memantau dan mendorong pemerintah agar memberi perlindungan hak-hak TKI/BMI dan anggota keluarganya.

Komnas Perempuan yang diwakili oleh Sri Wiyanti Eddyono juga membuat pernyataan sikap yang dibacakan pada konferensi pers tersebut, yaitu ”Seruan Kebersamaan Untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Dalam pernyataan persnya, Komnas Perempuan menyampaikan bahwa di sebagian negara termasuk Indonesia sendiri, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerjaan yang layak dan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang membedakan pekerjaan perempuan di rumah tangga dan laki-laki di publik. Ditambahkan lagi bahwa tidak dihargainya pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang layak merupakan wujud tidak dihargainya dan dinomorduakannya pekerjaan perempuan. Data tahun 2008 dari BNP2TKI menunjukkan bahwa ada 45.250 kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia yang dilaporkan melalui GPL. Kebijakan Negara justeru tidak melindungi para pekerja migran Indonesia, namun malah semakin melembagakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Negara gagal melindungi mereka dan masyarakatpun abai.

Beberapa isu dan respon yang muncul pada konferensi pes tersebut, antara lain, MOU antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara tujuan para BMI yang belum ada sehingga melemahkan posisi buruh migran tersebut di negara tempatnya bekerja karena mereka atau bahkan negara tidak mempunyai bargaining power. Komnas Perempuan memaparkan bahwa ada mekanisme pemantauan yang digunakan sebagai alat dan sekaligus sikap yang disepakati untuk memantau hasil pantauan dan kemudian dijadikan rekomendasi untuk memberikan pelayanan terbaik.

Hal lain yang menjadi bahan diskusi pada forum tersebut adalah mengenai perkembangan Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU-PRT) dan amandemen UU 39 No. 2004 yang memasukkan standar perlindungan PRT. Kabar gembiranya adalah bahwa keduanya sudah masuk ke dalam Proram legislasi Nasional (Prolegnas). Untuk Konvensi Migran 1990 sendiri rencananya akan dibahas pada 2011 dan akan diratifikasi pada 2012.

Isu lain yang menarik dan cukup penting untuk dibicarakan adalah kriminalisasi buruh migran dan komoditasi pemerintah. Buruh migran banyak yang dianggap undocumented hanya karena semua dokumen dipegang oleh pengguna jasanya.

Hal kritis lainnya yang juga ditanggapi oleh para pembicara adalah kaitannya dengan pernyataan pemerintah tentang penurunan jumlah TKI bermasalah tidak mencerminkan keseluruhan kasus yang ada karena banyak yang tidak melapor. Kasus buruh migran masih terus meningkat hingga sekarang dan tidak berkurang. Klaim Depnakertrans tersebut dibantah oleh smeua narasumber karena data dan fakta yang ada menunjukkan kebalikannya.

Institute for Migrant Worker menyatakan bahwa tahun 2009 hingga press release dilaksanakan menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 386 buruh migran meninggal. Yuni Asrianti yang mewakili IMW menyatakan bahwa pemerintah hanya memikirkan aspek preventif-nya saja, tidak kuratif.

Sementara Retno, pembicara lainnya dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) menegaskan bahwa sampai hari inipun masih banyak korban yang melapor, dari mulai gaji tidak dibayar hingga kekerasan yang menimpa mereka. Belum ada perlindungan yang konkrit yang diberikan kepada mereka. Untuk itu, Retno menyatakan ratifikasi Konvensi Migran menjadi satu keharusan yang tidak dapat ditawar.

Akhirnya, semoga, melalui konferensi pers dalam memperingati Hari Internasional Pekerja Migran ini, kepedulian masyarakat terhadap persoalan buruh migran semakin kuat sehingga bisa menjadi kekuatan untuk mendorong keinginan politik pemerintah agar membuat berbagai langkah demi perlindungan buruh migran di Indonesia (Diah Irawaty).

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech