Jakarta, 6 November 2009

No       : 046/KNAKTP/Infodok/XI/2009
Hal       : Undangan liputan Seminar dan Lokakarya

Kepada Yang Terhormat,
Koordinator Liputan

Di tempat

Angka kekerasan terhadap perempuan terus saja naik setiap tahunnya. Setidaknya tahun 2008 angka kekerasan yang dilaporkan tercatat 54.425 kasus, naik lebih dari 100 persen dari tahun 2007, yakni 25.522 kasus.

Namun, satu hal yang menggembirakan adalah tingkat kesadaran dari perempuan korban untuk mengadukan kasusnya ke jalur hukum. Sayang kesadaran dan keberanian para perempuan korban tersebut tidak diimbangin dengan pemahaman dan sikap yang sensitif jender dari para penegak hukumnya. Hal ini bisa dilihat dari tidak digunakannya UU PKDRT sebagai acuan atau pertimbangan hukum.  Akibatnya kasus KDRT hanya bisa diselesaikan secara perdata, (cerai), dan pidananya hampir jarang bisa terungkap.

Oleh karena itu Komnas Perempuan melalui Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan akan menyelenggarakan “Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Merumus dan Menemukan Konsep Kemudahan Akses Keadilan, Kebenaran, dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban dalam Perkara Perdata dan Pidana”, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal      : Senin/09 November 2009 (Liputan Seminar)
Waktu                    : 09.00 – 17.00 WIB
Hari/Tanggal     : Selasa,10 November (Penyampaian rekomendasi)
Waktu                   : 16:00 Wib

Tempat              : Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran –Jakarta Selatan
Narasumber    : Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda

Pidana Umum, Kepolisian Republik Indonesia, Komnas Perempuan,  Dirjen Hukum dan HAM – Depkumham, Praktisi Hukum, Pendamping Korban, dan Akademisi.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

*Ninik Rahayu

Wakil Ketua

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Nanen (08164847304), Site (0819-32787358).

ARTIKEL TERKAIT :

• Siaran Pers Konferensi Internasional Resolusi PBB 1325
• Siaran Pers: Peluncuran dan Diskusi Buku tentang Seksualitas dan Demokrasi Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia (Laporan Penelitian)
• Siaran Pers: Wanodja Bangkit
• Siaran Pers: Hadirkan Jaminan Rasa Aman dalam Transportasi Publik
• Pendekatan Keamanan di Papua Menyebabkan Kekerasan dan Pelanggaran HAM, Menghapus Rasa Aman dan Menghilangkan Rasa Percaya Masyarakat Terhadap Pemerintah