Apakah penerapan peraturan daerah bernuansa syariat seperti Qanun Jinayat di Aceh berpengaruh negatif bagi hak-hak perempuan
6 November 2009 | Kategori: Diskusi Interaktif
| Tags : | Share on Facebook |
6 November 2009 | Kategori: Diskusi Interaktif
|
||||||||||||||||||||
6 November 2009 | Kategori: Diskusi Interaktif
4 comments
-
25 June 2010
Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan/Convention against Torture (CAT), tindak penyiksaan masih sering terjadi. Tahanan, apalagi perempuan, merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami tindakan ini, baik dari aparat penegak hukum, sesama tahanan atau masyarakat. Menurut Anda, upaya strategis apa yang harus dilakukan untuk melindungi tahanan, terutama perempuan, dari tindak penyiksaan? -
14 May 2010
Sampai saat ini situasi sosial budaya, politik dan hukum di Indonesia belum memungkinkan korban penyerangan seksual Tragedi Mei 98 berbicara. Dalam kondisi seperti ini, menurut Anda bagaimana mengupayakan agar korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan? - Archive for 'Diskusi Interaktif' »
|
||
|
|
| • Browse Categories |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Pasti!
Insya Allah tidak. Yang penting Qanun-nya dikawal agar tidak ada penyelewengan dari apa yang sudah ditetapkan…
Qunan Jinayat adalah merupakan ajaran Islam yang perlu diajarkan kepada pemeluk Islam. karena sifatnya ajaran atau edukatif maka tidak perlu dan tidak boleh untuk du-undang-kan karena akan menjadi suatu pemaksaan kepada manusia. sehingga manusia tidak hidup secara sadar untuk melakukan ajaran agamanya tapi karena desakan undang-undang (Peraturan Daerah).
Saya menolak pemberlakuan Qunan Jinayat di Aceh.
kenapa harus takut dengan hukum, selama kita tidak melanggar aturan. Allah SWT membuat aturan atau syariat bukan untuk membebani umat manusia melainkan untuk menjaga martabat umat manusia.