Agenda sekularisasi dan demokratisasi di berbagai belahan dunia yang telah berlangsung selama kurun satu abad ini ternyata belum membawa dampak menyeluruh bagi perempuan. Panji sekularisasi yang mencoba meminimalisir dan bahkan membebaskan negara dari campur tangan agama masih tebang pilih dalam memberikan dukungannya. Begitu pula demokratisasi, yang membuka akses sama bagi setiap orang, ternyata masih kurang bisa memberikan dukungannya terhadap upaya keadilan bagi perempuan.

Kenyataan agenda demokratisasi dan sekularisasi yang belum menyentuh persoalan perempuan memang kadang bisa dimaklumi. Betapa tidak, kesadaran masyarakat telah ribuan tahun dikolonialisasi nilai-nilai tradisi dan agama yang patriarkhal yang selalu melihat realitas dunia dengan standar ganda. Atas nama budaya-tradisi, agama, ketertiban dan sebagainya, diskriminasi, marjinalisasi, subordinasi seolah menjadi nilai normal yang harus diamini. Perempuan pun menjadi korban berganda dan bertubi dari “normalitas.”

Inilah pesan buku yang ditulis Marike Helena Blofield, yang merupakan hasil riset akademis di tiga negara Katholik di benua Amerika dan Eropa. Dalam kajiannya, Blofield mencoba membedah agenda sekularisasi dan demokratisasi di Spanyol, Chili dan Argentina yang tidak mampu memberikan kondisi yang lebih baik bagi perempuan. Malah, sebaliknya, di sana-sini menguat kepentingan politik dan kelompok kanan untuk memberlakukan politik moral terhadap perempuan. Tak heran, jika kemudian aborsi dan perceraian menjadi tindakan kriminal yang akan menyeret perempuan ke dalam penjara rejim militer, seperti contoh di Chili.

Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan karena tidak hanya mendehumanisasi perempuan tetapi juga potensial mengancam keselamatan jiwa perempuan. Dalam kasus kesehatan reproduksi, aborsi, salah satunya, yang paling sering jadi persoalan. Perempuan dengan dalih agama, tradisi, dan sebagainya selalu dipojokkan dalam kasus aborsi dan bahkan dilarang melakukan aborsi meski keselamatan jiwanya terancam. Isu aborsi pun akhirnya menjadi polarisasi sekaligus perebutan kepentingan anatara kelompok perempuan dan gereja.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut Katholik, Spanyol, Argentina dan Chili pada level pengambilan kebijakannya memang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elit kekuasaan dan agamawan. Dalam buku ini, Blofied berargumentasi bahwa wacana politik didominasi oleh kepentingan kelompok intergralis dan sayap kanan Katholik, hingga agenda sekularisasi dan demokratisasi hanyalah cap belaka. Kaum Kanan Chili, menurut Blofield, begitu kencang dan aktif mengkritisi persolaan aborsi dan perceraian.

Gereja Katholik memfatwa bahwa aborsi adalah tindakan pembunuhan. Tak urung dua orang Paus melarang tindakan aborsi tersebut, yaitu Paus Pius IX dan Paus Paulus Johanes yang secara tersurat melarang tindakan aborsi.

Kondisi di atas tak urung menimbulkan keprihatinan sampai kemudian menjadi gerakan bersama untuk melakukan perubahan. Pada tahun 1970an, kaum perempuan terdidik mulai bangun bersama mendesakkan agenda pemenuhan hak-hak perempuan. Mereka bersama-sama melawan dan menilai ulang keketatan dan belenggu nilai dominan yang dilanggengkan kekuasaan agama, tradisi dan masyarakat. Tak pelak, tuntutan kesetaraan dan pengahapusan diskriminasi adalah agenda mereka pertama. Gerakan perempuan ini pun seolah menjadi jalan pencerahan perempuan tidak hanya sebagai ideologi tetapi juga praksis politik perempuan untuk menyuarakan kepentingan dirinya di ruang publik. Agenda sekularisasi dan demokratisasi nampaknya harus segera direbut untuk kepentingan penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Program Cultural Studies Universitas Indonesia

ARTIKEL TERKAIT :

• Melawan Fundamentalisme Agama, Menegakkan Hak Reproduksi dan Seksual Perempuan
• Menguak Misteri di Balik Kesakitan Perempuan
• Suara Masyarakat
  Kesehatan Reproduksi, Apa itu?
• Menggugat Kembali UU Pornografi yang Mengorbankan Perempuan
• Menguatkan Upaya dan Kerjasama Penanganan HIV/AIDS