Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Kematian Ibu dan Anak dan Beberapa Persoalan Mendasar Kesehatan dan Hak Reproduksi

Kematian Ibu dan Anak dan Beberapa Persoalan Mendasar Kesehatan
dan Hak Reproduksi

Oleh : Diah Irawaty

Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia seharusya membuat berbagai pihak khawatir. Ironisnya, tingginya angka ini tidak diimbangi kebijakan yang menyasar jantung persoalan dan faktor-faktor penyebab utamanya.

Ada beberapa persoalan mendasar yang menjadi sebab tingginya angka kematian ibu dan bayi yang seharusnya dipikirkan jalan keluarnya. Pertama, gizi buruk yang dialami bayi dan balita. Analisa yang penting di sini soal supply gizi pada keluarga miskin di daerah-daerah rawan harus menjadi perhatian serius. Indonesia kaya sumber daya alam; menjadi anomali bila terjadi kerawanan pangan khususnya di daerah-daerah perdesaan dan yang jauh dari pusat pemerintahan karena tidak meratanya distribusi kesejahteraan. Perlu juga untuk mengevaluasi fungsi dan keefektifan program-program seperti posyandu, puskesmas, serta berbagai pelayanan kesehatan ibu dan anak yang selama ini diandalkan sebagai institusi distribusi gizi.

Kedua, kualitas dan kuantitas tenaga pendamping persalinan yang masih terbatas. Sejumlah bidan telah diberikan pelatihan dan ditempatkan di berbagai daerah, tetapi jumlah yang ada masih terbatas. Apabila seorang bidan tidak tersedia, para keluarga biasanya mempercayakan pada dukun persalinan tradisional yang mungkin tidak memiliki cukup keterampilan. Banyak bidan tidak mendapatkan cukup pelatihan agar mereka siap melakukan layanan darurat persalinan. Para bidan yang bertugas di desa-desa atau di daerah terpencil sering tidak stand-by di tempat. Mereka yang ditugaskan di puskesmas sering datang tidak rutin. Dengan kondisi ini, ketika terjadi persalinan kritis, akan berakibat fatal bagi ibu dan bayi.

Ketiga, status kesejahteraan ibu yang buruk dan usia saat menikah yang terlalu muda. Angka kematian bayi juga dipengaruhi kondisi kesehatan ibu, usia menikah pertama dan gizi ibu. Juga, karena pernikahan dini di wilayah-wilayah yang masyarakatnya masih memegang kepercayaan bahwa anak perempuan harus menikah sebelum usia 16 tahun dan akan merasa malu bila anak tersebut menjadi “perawan tua”. Kurangnya informasi tentang kesehatan ibu yang akan mempengaruhi kesehatan janin yang dikandung akan membahayakan ibu dan calon anak. Masa kehamilan juga membutuhkan ketahanan psikologis yang mapan yang mungkin sulit ditemui pada anak-anak sebelum usia 16 tahun. Pernikahan dini menyebabkan kahamilan yang tidak diinginkan dan mengakibatkan kekurangsiapan orangtua, yang dapat membuat orangtua mengambil tindakan aborsi, terutama aborsi yang tidak aman.

Partisipasi ibu dalam pengambilan keputusan, dapat menolak berhubungan seksual dengan suami dan menolak pemukulan isteri dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang lain serta mempunyai suara dalam setiap keputusan dalam rumah tangga mempunyai pengaruh terhadap angka kematian anak yang cukup rendah. Kemandirian perempuan dalam pengambilan keputusan mempengaruhi ketidaksetujuan mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, layanan informasi secara umum mengenai kesehatan dan hak reproduksi masih terbatas. Kematian ibu saat melahirkan tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat, termasuk ibu-ibu sendiri mengenai kesehatan dan hak reproduksi, misalnya soal hamil dan melahirkan yang tidak siap, pemaksaan hubungan seksual, dll. Pendidikan mengenai hak kesehatan perempuan, termasuk kesehatan atau hak reproduksinya sangat penting dilakukan. Sumber-sumber informasi belum sepenuhnya bisa dijangkau mayoritas ibu serta stakeholder dalam program penanggulangan kematian ibu dan bayi. Informasi tersebut juga dapat menghindari perilaku reproduksi yang masuk dalam kategori 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak dan terlalu dekat jarak anak) yang akan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Di samping 4 T, faktor penentu tidak langsung kematian ibu di Indonesia juga dikenal dengan istilah 3 terlambat, yaitu 1). Keterlambatan keluarga dalam memutuskan untuk mencari pertolongan; 2). Keterlambatan mencapai sarana/petugas kesehatan (masalah transportasi); 3). Keterlambatan dalam memperoleh pelayanan kebidanan dasar esensial dan menyeluruh dari petugas/sarana kesehatan (WHO dan Bakti Husada, 2007). Pemahaman lain yang perlu dibangun dalam masyarakat adalah tanggungjawab menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab anggota keluarga, suami dan isteri.

Kurangnya informasi kesehatan seksual dan reproduksi mengakibatkan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan 15-49 tahun berstatus kawin. Padahal, pemakaian alat kontrasepsi juga merupakan bagian kesehatan reproduksi yang dapat menurunkan angka kematian ibu. Kesadaran bahwa pengaturan kelahiran merupakan hal sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu masih belum melekat sepenuhnya pada pasangan suami istri.

Kelima, kurangnya diseminasi informasi kesehatan reproduksi pada remaja. Arus informasi dari internet yang sudah menjangkau kelompok remaja berpengaruh terhadap perilaku seksual mereka sangat penting diimbangi dengan diseminasi informasi dalam bentuk program pendidikan seks. Pendidikan seks akan memberi remaja daya tahan informasi dan pengetahuan tentang hal ikhwal seputar seksualitas dan kesehatan serta hak-hak reproduksi yang akan memberi mereka “perlindungan” atas informasi tentang seksualitas yang destruktif serta akibat-akibat negatifnya bagi kehidupan seksual dan sosial mereka.

Salah satu fokus utama International Conference on Population and Development (ICPD) 1994 di Kairo adalah remaja. Mereka merupakan kelompok yang harus diperhatikan dan diberdayakan kaitannya dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Hak-hak kesehatan reproduksi remaja yang harus dipenuhi dan dilindungi menurut Konferensi Kairo adalah hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan yang lengkap, jelas dan akurat, dari sumber yang kompeten dengan tujuan memberdayakan remaja untuk mampu melindungi dirinya agar mereka bisa memilih perilaku aman untuk melindungi diri sendiri dan orang lain; hak mendapat pelayanan kesehatan reproduksi disertai dengan konseling untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang hak dan kesehatan seksual dan reproduksi agar dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain; hak untuk dihormati dan dijaga privasi dan kerahasiannya.

Berdasarkan hasil studi di Jambi, Lampung dan Sumatera Barat, perkawinan remaja masih sangat tinggi yang disebabkan tekanan orang tua yang takut anak perempuannya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebab lainnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan terpaksa orang tua mereka menikahkan anaknya tersebut. Meningkatnya hubungan seksual remaja pra nikah menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, penularan Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV/Aids. Penelitian tersebut juga menginformasikan peningkatan kekerasan seksual termasuk perkosaan pada remaja perempuan. Parahnya, mereka tidak pernah menerima informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi baik dari orang tua, guru atau dari pemerintah (Arrow dan YKP, 2008).

Pendidikan seks bagi remaja masih dianggap tabu, sehingga banyak remaja tidak mengetahui kesehatan reproduksi dan seksual. Pendidikan seks dan kespro dianggap akan menimbulkan keinginan melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggungjawab, merusak moral dan menyebabkan seks bebas. Sering dilupakan, kehamilan tidak diinginkan, seks tidak aman, aborsi tidak aman, kekerasan dalam pacaran, ditinggal pacar setelah berhubungan seks atau ketika hamil, resiko berhubungan seks pada usia muda, resiko punya anak pada usia belia, penyakit menular seksual, justru disebabkan kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual.

Keenam
, kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual kepada masyarakat. Banyak remaja perempuan dan laki-laki dan bahkan mereka yang sudah berumah tangga tidak mengenal tubuhnya dan tidak mengetahui kesehatan reproduksi dan seksual. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, utamanya remaja harus menjadi prioritas utama. Pendidikan, komunikasi, informasi dan sosialisasi sudah seharusnya dilakukan agar persoalan ini tidak menjadi lingkaran setan dan selalu berulang-ulang tanpa penyelesaian yang komprehensif dengan melihat akar permasalahan. Membicarakan seks seharusnya sudah dapat dilakukan dengan cara yang terbuka, bijaksana dan santun, tidak dikonotasikan dengan stigma negatif. Layanan kesehatan reproduksi pun sudah harus ramah pada konsumen dan tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah menikah. Pelayanan aborsi yang aman pun sudah harus segera dipikirkan pemerintah agar tidak banyak nyawa Ibu dan anak yang melayang.

Ketujuh, kondisi kesehatan ibu secara menyeluruh yang masih rendah. Kesehatan ibu tidak hanya mengenai persalinan semata dan sarana yang diperlukan selama periode tersebut, tapi meliputi layanan KB, perawatan pra dan pasca kelahiran yang dibutuhkan guna memastikan bahwa mereka tetap berada dalam kondisi sehat. Dilaporkan bahwa hampir seperlima dari jumlah perempuan hamil tidak mendapatkan nutrisi yang layak dan hampir separuh dari jumlah tersebut menderita anemia yang membuat mereka cukup rentan selama persalinan. Setelah tindakan persalinan, banyak perempuan tidak mendapatkan perawatan yang layak, baik karena kemiskinan, tidak tersedianya layanan kesehatan, kurang pengetahuan mengenai hal tersebut, atau gabungan dari semua faktor di atas.

Kedelapan, partisipasi laki-laki dalam KB yang masih rendah. Kontribusi perempuan dalam hal semua model alat KB mencapai 97,5% dan kontribusi laki-laki hanya 2,5%. Keterbatasan partisipasi laki-laki bukan hanya menunjukkan keengganan mereka untuk berpatisipasi, tetapi juga menggambarkan rendahnya perhatian mereka terhadap hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Sementara, KB yang dilakukan secara masal belum dibarengi konseling dan pemeriksaan, juga tanpa melihat kebutuhan pasien. Perhatian laki-laki yang rendah akan sangat mungkin memunculkan persoalan kekerasan terhadap perempuan hamil yang akan mengakibatkan berat bayi lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, komplikasi kehamilan dan keguguran. Tekanan emosional dan keletihan fisik sebagai dampak lain sangat membahayakan kesehatan ibu dan janin (Kelompok Kerja Convention Watch dan UI, 2006).

Pembahasan mengenai hambatan budaya dan sosial di mana perempuan masih belum dapat mengambil keputusan atas fungsi reproduksinya dan masih terjadinya diskriminasi, beban berlebih dan kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan ancaman serius bagi kesehatan perempuan yang juga berpengaruh bagi rendahnya tingkat kesehatan anak. Menurut data di wilayah Jabotabek, dari 300 kasus yang dilaporkan, 84% pelakunya adalah suami. Kasus lain yang sering terjadi sehubungan dengan pelanggaran hak reproduksi perempuan adalah perdagangan perempuan, diskriminasi dalam rumah tangga, di tempat kerja dan di komunitas (KPP, 2007).

Program KB dan kesehatan reproduksi yang ada juga tidak disetting bagi partisipasi laki-laki, sehingga program dan kegiatan yang ada sangat timpang. Dengan ketimpangan gender pada program kesehatan reproduksi dan KB menyebabkan kurangnya informasi tentang perspektif laki-laki yang dapat digunakan untuk membantu merancang program-program yang sesuai; ketidaknyamanan laki-laki karena selama ini tidak dilibatkan dalam pelayanan; keterbatasan metode kontrasepsi yang ada untuk laki-laki. Persoalan lainnya lagi adalah sikap negatif dari para pembuat kebijakan dan provider pelayanan terhadap laki-laki; kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung, seperti larangan terhadap iklan kondom dan akhirnya sumber daya laki-lakipun terbatas, misalnya staf laki-laki terlatih, klinik untuk laki-laki, jam-jam yang sesuai atau pelayanan yang berbeda untuk laki-laki (Pusat Komunikasi Kesehatan Bersperspektif Jender dan Ford Foundation, 2002)

Kesepuluh, faktor budaya (diskriminasi gender terhadap perempuan dari segi asupan gizi dan akibatnya terhadap status kesehatan ibu). Diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dalam hal beban berlebih dan makanan. Dalam masyarakat patriarkhal, perempuan masih saja mengalami diskriminasi dalam hal makanan meskipun mereka dalam keadaan hamil. Makanan dan asupan gizi yang kurang bagi ibu-ibu hamil dapat menyebabkan kerentanan, baik bagi kesehatan ibu itu sendiri, maupun bagi anak yang dikandungnya. Beban berlebihan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga menyebabkan kelemahan fisik. Seringkali faktor sosial dan budaya menjadi salah satu penyebab kelemahan fisik dan kekurangan gizi pada ibu dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Anemia menjadi salah satu penyakit serius pada ibu hamil. Anemia juga berkaitan dengan angka bayi berat lahir rendah (BBLR). Data SKRT 1992 menunjukkan, 63,5% perempuan hamil menderita anemia dan mengalami penurunan hingga 40% pada SDKI 2001, jumlah sangat banyak yang menuntut perhatian serius. Penyebab anemia gizi adalah tidak memadainya konsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi dan rendahnya upah kerja perempuan yang menyebabkan rendahnya daya beli terhadap makanan bergizi. Sebab lain adalah kurangnya pengetahuan perempuan tentang sumber makanan bergizi, faktor kemiskinan dan pandangan sosial-budaya setempat yang merendahkan perempuan. Salah satu tradisi sosial-budaya yang merugikan perempuan adalah diskriminasi dalam alokasi makanan yang menempatkan anak perempuan lebih rendah dari anak laki-laki. Bila terjadi kekurangan pangan, kegagalan panen dan kelaparan, krisis ekonomi, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan (WHO dan Bakti Husada, 2007).

Kesebelas, layanan aborsi yang tidak aman yang masih sangat tinggi dan tidak terkontrol. Aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan ibu bahkan mengancam nyawa. Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) mempunyai faktor yang beraneka ragam, mulai 4 T, kegagalan KB, juga unmet need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), yaitu mereka yang tidak pernah memakai alat kontrasepsi atau sedang tidak menggunakan kontrasepsi dalam tiga bulan terakhir padahal mereka masuk dalam kategori aktif secara seksual. Kelompok unmet need jumlahnya semakin meningkat terutama sejak krisis ekonomi tahun 1997 karena pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan kontrasepsi dan harga yang semakin “melangit” dan lemahnya daya beli masyarakat (PKBI, 2004). Langka dan mahalnya alat KB merupakan masalah serius karena penggunanan alat KB merupakan salah satu cara dalam mencegah KTD yang merupakan faktor penyebab kematian ibu. Tingginya unmet need juga dapat berakibat pada tingginya angka KTD yang berakibat pada aborsi tidak aman. Penyebab semuanya adalah rendahnya kualitas informasi dan pelayanan KB serta kurangnya pelayanan KB pasca persalinan (PKBI, 2004).

Menurut data SKRT 1995, aborsi mempunyai kontribusi cukup besar pada AKI, yaitu 11%, bahkan menurut Arrow dan Ford Foundation, angkanya 11-14%. Dirjen Binkesmas saat itu, Azrul Azwar, mengatakan bahwa kontribusi aborsi terhadap AKI dapat mencapai 30-50% dan aborsi di Indonesia pertahun bisa mencapai 2.000.000 atau 43 aborsi per 100 kehamilan. Aborsi mempunya dampak yang sangat buruk terhadap ibu, seperti pendarahan, infeksi, rahim sobek bahkan kematian. Penting adanya perlindungan perempuan dari praktik aborsi tidak aman dan mengatur layanan aborsi aman oleh tenaga terlatih di tempat yang memenuhi standar pelayanan medis, dengan didahului persetujuan perempuan yang bersangkutan, dilakukan konseling pra dan pasca tindakan serta tidak dilakukan untuk tujuan komersil (PKBI, 2004).

Aborsi tidak aman menimbulkan resiko yang besar, baik bagi perempuan yang belum menikah maupun pada perempuan yang sudah menikah. Resiko tersebut berupa kematian. Pada perempuan yang belum menikah, di daerah perdesaan resiko kematian sampai mencapai 69,5% dan angka kematian pada perempuan yang belum menikah pada daerah pedesaan adalah 50 persen. Sementara resiko kematian karena aborsi pada perempuan yang menikah di wilayah perdesaan 80 persen dan pada wilayah perkotaan sebanyak 79 persen. Resiko lain yang juga besar adalah pendarahan, infeksi, kemandulan dan kanker (Mitra Inti, 2004).

Sementara, ketiadaan ketentuan dan ketetapan hukum mengenai aborsi menyebabkan banyaknya AKI yang tidak “terlacak” karena ditangani tenaga yang tidak profesional dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketakutan para tenaga ahli kesehatan dalam melakukan aborsi terhadap pasien yang menginginkannya menyebabkan banyak perempuan yang menempuh cara lain dalam melakukan aborsi. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah aborsi per tahunnya di Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Indonesia, Azrul Azwar, memperkirakan 50% dari kematian ibu disebabkan aborsi tidak aman (Kompas, 2002). Studi aborsi yang dilakukan Utomo dkk (2001) memperkirakan insiden aborsi per tahun sebesar 2.000.000 atau 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan. Menurut WHO (2000), aborsi tidak aman merupakan urutan ketiga penyebab kematian ibu di dunia. Aborsi merupakan penyebab resmi kematian ibu dan seringkali terselubung dalam pendarahan dan infeksi yang merupakan faktor penyebab yang serius terhadap lebih dari separoh (55%) kematian ibu (YKP dan DPR, 2004). Seringkali tingginya AKI hanya dilaporkan sebagai akibat dari pendarahan (30%), dan infeksi (12%) (Bappenas, 2007), padahal angka aborsi seringkali bersembunyi dibalik angka komplikasi dan infeksi seperti disinyalir Gunawan, 2000 (YKP, 2004).

Saat ini, tantangan dan hambatan kita menjadi semakin besar karena adanya RUU Kesehatan yang masih diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah masih belum peka terhadap pentingnya pendidikan dan pemenuhan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan baik bagi yang belum atau tidak menikah dan yang sudah menikah. Remaja belum menjadi sasaran penting; masih memasukkan unsur agama dalam pertimbangan aborsi. Selain itu juga masih ada syarat mendapat persetujuan dari tokoh agama; layanan kesehatan dan seksual perempuan amsih terbatas bagi mereka yang sudah menikah saja.

Di samping itu, kaitannya dengan aborsi, berdasarkan hasil penelitian dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok, ada beberapa hambatan aborsi yang aman dalam sisi pelayanan kesehatannya: Metode aborsi belum dipersiapkan oleh sistem kesehatan; metode aborsi yang baru tidak diizinkan oleh pembuat Undang-undang dan terbatasnya institusi (rumah sakit dan klinik) yang diizinkan untuk memberikan pelayanan aborsi yang aman. Sementara itu hambatan aborsi dalam infomasi dan akses: perempuan dan tenaga kesehatan tidak tahu kapan aborsi dibolehkan oleh hukum; pelayanan aborsi hanya diberikan bagi perempuan yang sudah menikah atau izin dari orang tua bagi yang belum menikah dan untuk untuk mendapatkan layanan aborsi yang aman bagi korban perkosaan dan inses, harus mendapatkan laporan dari kepolisian, dan izin dari pengadilan terlebih dahulu (Arrow, YKP, IRRMA, 2008).

Keduabelas, pemenuhan dan perlindungan hak reproduksi perempuan yang masih lemah. Dalam Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984 disebutkan, upaya pemenuhan dan perlindungan hak reproduksi perempuan, terutama dalam pasal 12 di mana ada 4 komponen yang harus dijamin ketersediannya dan yang harus diperoleh oleh utamanya perempuan hamil, yaitu (1) Jaminan pelayanan kesehatan bagi perempuan, (2) Jaminan pelayanan KB, (3) Pelayanan cuma-cuma bagi pelayanan selama kehamilan, persalinan dan sesudah persalinan, dan (4) Pemberian gizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Masih sangat dibutuhkan upaya yang cukup keras agar pemenuhan dan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan seperti disebutkan dalam Undang-undang dapat diwujudkan. Training untuk peningkatan kapasitas seluruh sumber daya manusia yang terkait dengan layanan kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan dan menjadi bagian program pemerintah yang prioritas.

Terakhir, kesenjangan layanan khusus bagi kesehatan reproduksi perempuan di daerah terpencil. Masalah serius yang harus segera dipecahkan dan tangani adalah kesenjangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan kesenjangan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, kesenjangan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesenjangan dalam komitmen politik dan kebijakan terhadap kesehatan ibu dan bayi bru lahir, kesenjangan dalam kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan mitra kerja, seperti departemen atau badan yang mempunyai peran utama dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sektor swasta, LSM dan organisasi profesi. Ketidakmerataan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan perempuan itu sendiri, faktor geografis dan pembangunan sosial. Ibu yang miskin, berpendidikan rendah dan tinggal di pedesaan lebih mendapatkan kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, karena keterbatasan dana, kekurangan informasi dan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan didesa-desa. Dalam kebijakan nasional, setiap desa seharusnya mempunyai tenaga bidan yang diharapkan dapat bekerja di Polindes, setiap kecamatan diharapkan memiliki Puskesmas dan setiap Kabupaten/Kota memiliki Rumah Sakit. Tetapi pada kenyataannya, hanya sekitar 50% desa yang memiliki Polindes. Di samping itu, meskipun jumlah puskesmas dan Rumah Sakit dinilai telah memadai, namun kualitas pelayanan ibu dan bayi baru lahir di semua fasilitas pelayanan kesehatan masih cukup rendah (Depkes, 2001), sehingga akses para ibu hamil terhadap layanan kesehatan tetap masih jauh dari memadai.

Seperti disebutkan dalam Laporan MDGS 2007, “tiga intervensi utama yang direkomendasikan sebagai upaya paling efektif adalah pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, dan pelayanan dasar serta komprehensif untuk darurat obstetri.” Pelayanan antenatal meliputi peningkatan kualitas pelayanan, yang mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemberian tablet zat besi dan kapsul vitamin A, selain peningkatan frekuensi kunjungan terhadap pelayanan kesehatan.

Akhirnya, persoalan kematian ibu dan anak yang terkait terbaikannya hak dan layanan kesehatan reproduksi dan seksual seharusnya tidak dianggap sekedar persoalan di atas kertas yang cuma penting saat diskusi, seminar atau konferensi saja. Ini persoalan ril yang menuntut kerja ril berbagai pihak, khususnya pemerintah. Semoga, ke depan, kita benar-benar akan melihat ibu-ibu dan anak-anak yang hidup layak, sehat, dan sejahtera, dengan senyum bahagia di wajah-wajah mereka karena mereka berhak mendapatkan itu semua.

ultram er Methadone alprazolam drug,
alprazolam 0.5mg? Generic Carisoprodol buy cheap cialis
percocet! Orlistat methadone com
sell vicodin Alprazolam Cost tramadol cod
tramadol hcl Oxycodone 5mg tramadol sale
darvocet vicodin; Hydrocodone 7.5 buy cheap ultram
percocet vs vicodin Alprazolam 0.5 oxycodone for sale
cheap xenical Codeine Price online vicodin
vicodin canada? Oxycodone No Prescription generic levitra,
“oxycodone vicodin” Carisoprodol Online darvocet vicodin;
2mg xanax Buy Cheap Ultram order ultram online,
ultram com Order Ultram buy tadalafil
discount ultram, Hydrocodone Acetaminophen acetaminophen oxycodone
oxycontin buy online Generic Soma purchase xenical
ultram com Www Tadalafil percocet vs vicodin
cheap carisoprodol Buying Ultram order percocet online
alprazolam mg Levitra Uk cialis prices
cheap soma Vicodin Hydrocodone 8 carisoprodol;
vicodin mg Sildenafil Tadalafil purchase xenical
sildenafil tadalafil; Oxycodone Hydrochloride vicodin generic;
order xenical Vicodin Es soma mg;
purchase levitra Tramadol On Line tramadol on line
methadone cocaine Codeine For Sale soma pharmacy
soma price, Vicodin Without Prescription oxycodone er;
alprazolam buy Alprazolam Ativan prescription oxycodone
codeine for sale Purchase Xenical 50 tramadol!
cialis generic Carisoprodol 350mg drug xenical
vicodin generic; Ultram Info carisoprodol online,
tramadol hci Levitra Online oxycodone for sale
“cialis vs levitra” Alprazolam 0.5mg com cialis?
tadalafil sale Buy Online Xenical alprazolam online
order vicodin Vicodin Percocet alprazolam drug,
vicodin lortab Generic Tadalafil Online “cheap levitra online”
tramadol Methadone And Xanax tramadol sale
tramadol cod Cheap Tramadol hydrocodone 10
tadalafil citrate Oxycontin vicodin com
percocet buy Tadalafil Citrate Discount soma discount tramadol 179.
tramadol cod Alprazolam 25 darvocet vicodin;
oxycodone 15mg Carisoprodol Mg buy xenical
buy cialis Oxycontin Buy tadalafilo!
pharmacy vicodin, No Prescription Hydrocodone cialis tadalafil
vicodin price Vicodin Medication vicodin hp;
alprazolam 0.5 Generic Methadone soma
ultram online pharmacy Alprazolam Com alprazolam diazepam
purchase vicodin, Carisoprodol Com soma de
oxycontin, Carisoprodol Prescription oxycotin
tadalafil india Methadone Drug alprazolam 1mg!
codeine Codeine Canada price xenical
order soma Discount Levitra cialis 10mg
soma 350, Drug Hydrocodone drug ultram
tramadol hcl 50mg, Price Xenical generic soma

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech