Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Analisa Media tentang 8 Agenda dalam Debat Capres Final: Isu Perempuan masih Marjinal

Temu perempuan pada tanggal 24 Juni 2009 telah menghasilkan sejumlah masukan kongkrit dalam rangka menyuarakan kepentingan perempuan pejuang HAM dan demokrasi, hak-hak perempuan dan keadilan sebagai agenda kepemimpinan nasional 2009-2014 dan juga berhubungan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Temu perempuan atau lebih tepatnya temu perempuan pemimpin berbagai lembaga/institusi berhasil secara bersama-sama menelurkan formulasi aspirasi dan desakan dalam kaitannya dengan agenda kepemimpinan terpilih untuk 100 hari pertama dan lima tahun masa jabatan kepresidenan terpilih mendatang. Rumusan tersebut dikenal dengan sebutan “Delapan (8) Agenda Prioritas bagi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan untuk Presiden Republik Indonesia Terpilih 2009-2014.” Rencana perempuan pemimpin untuk berdialog dengan para kandidat presiden tidak berhasil dilakukan dengan segala agenda dan kesibukan capres/cawapres, namun forum temu perempuan tersebut tetap berjalan. 8 agenda prioritas perlu didukung semua masyarakat pendukung dan penegak HAM, keadilan dan demokrasi agar roda pemerintahan di bawah kepresidenan terpilih mendatang berpegang teguh pada nilai-nilai HAM. Memberikan hak-hak konstitusional perempuan seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Panitia temu perempuan ini sudah berupaya mengadakan pendekatan terhadap tim kampanye masing-masing pasangan capres/cawapres dan juga moderator debat capres dengan harapan para moderator akan mengakomodir pertanyaan yang menjadi rekomendasi dari temu perempuan tersebut. Bagaimana mengetahui bahwa moderator menanyakan salah satu atau beberapa dari delapan tuntutan para perempuan Indonesia? Salah satunya adalah dengan mencermati acara debat tersebut dan mencermati pemberitaan di suratkabar. Apakah moderator debat capres akan memberikan pertanyaan minimal satu dari 8 agenda yang dirumuskan dalam temu perempuan pemimpin tersebut? Apakah media massa memberitakan pertanyaan dan jawaban capres/cawapres bila moderator menanyakan 8 agenda tersebut?

Analisa media ini akan menelusuri sejauhmana 8 agenda ini terakomodasi dalam debat capres serta bagaimana media massa meng-cover acara tersebut terkait dengan tawaran agenda ini. Analisa media ini dilakukan terhadap beberapa koran besar, yaitu Republika, Seputar Indonesia, Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post. Debat capres yang akan dianalisa adalah debat capres terakhir dari tiga kali rangkaian debat capres yang diselenggarakan KPU. Debat capres merupakan ajang pemaparan visi, misi dan saling beradu argumen satu sama lain sehingga satu capres dapat membuat pernyataan dan yang lain bisa menanggapi dan mengritik. Dengan demikian, dalam banyak hal, debat capres bisa dijadikan salah satu ukuran sejauhmana para capres memiliki perspektif terhadap isu-isu kemanusiaan, keadilan, HAM, dan lain-lain. Untuk debat capres fase terakhir mengangkat topik “NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah.”

Agenda kesatu untuk 100 hari pertama, yaitu membatalkan kebijakan diskriminatif yang melanggar hak konstitusional warga sedikit banyak disentuh dalam debat terakhir tersebut meskipun tidak terlalu mendalam. Republika (Jumat, 3 Juli 2009) dengan judul berita “Satu Putaran Panaskan Debat” memuat topik ini meski tidak dalam badan utama tulisan, tetapi di dalam tabel sederhana dengan mengkomparasikan pandangan dan pernyataan ketiga capres tentang otonomi daerah. Masing-masing capres mempunyai perbedaan pendapat seputar otonomi daerah, namun tidak satupun dari mereka yang menyentuh persoalan Perda diskriminatif dan tidak ramah perempuan. Pembahasan otonomi daerah yang disampaikan ketiga capres tersebut juga tidak satupun menyentuh persoalan khusus perempuan. Capres SBY sedikit berbicara mengenai peraturan yang tumpang tindih, namun tidak sampai berbicara mengenai Perda-perda diskriminatif dan tidak ramah perempuan. Demikian pemberitaan Republika.

Dalam memberitakan debat capres terakhir ini, Seputar Indonesia juga mempunyai metode yang hampir sama dengan Republika, yaitu dengan membuat tabel. Dengan judul berita “Akhiri Debat, Capres Siap Kalah,” Seputar Indonesia (Jumat, 3 Juli 2009) lebih mengangkat dan terfokus pada pertanyaan terakhir moderator mengenai rencana masa depan yang akan dilakukan para capres jika tidak terpilih dan iklan pilpres satu putaran yang sempat memanaskan suasana forum, terutama bagi JK dan SBY. Meski demikian, terkait topik khusus otonomi daerah, Seputar Indonesia mengangkat pernyataan yang disampaikan SBY mengenai komitmennya terhadap penghapusan Perda diskriminatif dan menegakkan bhinneka tunggal ika, meski tidak secara spesifik menyebut Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Seputar Indonesia juga memberitakan pernyataan JK mengenai kemajemukan sebagai kekuatan bangsa dalam NKRI dan pernyataan Megawati yang tampak sangat normatif dan konvensional tentang komitmennya dalam menegakkan NKRI dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, debat capres belum sepenuhnya tegas dan jelas menyentuh agenda pembatalan kebijakan dan peraturan yang diskriminatif yang melanggar hak konstitusional warga, kecuali pernyataan-pernyataan normatif yang masih sangat umum (general). Koran-koran tersebut juga tidak secara kritis memberi penekanan pemberitaan pada fokus agenda ini.

Secara teknis, baik Republika maupun Seputar Indonesia memiliki kelebihan dalam hal pembuatan tabel pada berita yang disajikan. Tabel memudahkan pembaca dalam melihat apa yang ingin disajikan pihak media. Tabel membantu pembaca untuk bisa lebih cepat mengetahui intisari dari tulisan tersebut, meski sayangnya, deskripsi berita berbeda dengan isi tabel. Jika koran-koran bisa memberi porsi cukup dalam pemberitaan mengenai isu otonomi daerah yang dihubungkan dengan berkembangnya kebijakan diskriminatif khususnya terhadap permpuan dengan disertai tabel akan sangat membantu mendorong capres untuk menguatkan kepedulian dan komitmen mereka terhadap persoalan perempuan.

Kompas juga menggunakan cara yang hampir sama dengan Republika dan Seputar Indonesia dengan membuat tabel lebih banyak dan lengkap. Kompas mempunyai keunggulan dalam meng-cover berita lebih lengkap. Kompas (Jumat, 3 Juli 2009) memberi judul berita tentang debat capres ini dengan “Klimaks Menuju 8 Juli.” Kompas menampilkan empat kolom, yaitu respon isu dan ketiga nama capres.

Salah satu yang menarik, ketika DPT menjadi isu yang hangat didebatkan, JK memiliki pandangan penting mengenai hak politik rakyat. JK mengatakan bahwa “hak politik rakyat bukan hanya terkait DPT, tetapi yang penting adalah jaminan atas hak untuk menyampaikan aspirasi.” Demikian dikutip Kompas. Ini merupakan hal penting sebagai gambaran adanya perspektif yang lebih luas tentang hak rakyat, yang bisa dikembangkan sebagai pintu masuk untuk advokasi hak-hak rakyat, terutama terkait dengan kebijakan yang diskriminatif dan tidak pro-rakyat. Jika disadari rakyat punya hak untuk menyampaikan aspirasi, maka suara rakyat menjadi variabel utama dalam membuat kebijakan. Tentu saja, butuh kerja lagi agar orientasi dan perspektif seperti ini bisa juga turut menyentuh suara dan kepentingan perempuan, karenanya nyatanya, pernyataan JK hanya berhenti sampai di poin general itu.

Bila dilihat dari respon isu, meski persoalan pluralisme dan Perda berbasis agama menjadi satu pertanyaan dalam debat capres tersebut, hanya Kompas yang mengangkat isu ini, sementara dua media sebelumnya, Republika dan Seputar Indonesia tidak memberitakannya. Megawati dan JK memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Megawati menambahkan dengan Pancasila, namun tidak dijelaskan dalam berita Kompas tersebut bagaimana kedua capres menjabarkan konsep tersebut dan kaitannya dengan kebijakan yang diskriminatif tersebut. SBY menyampaikan pemikiran lebih jelas dan konkrit dibandingkan kedua capres yang lain. Ia menyebutkan bahwa semua kebijakan atau perundang-undangan diskriminatif harus dibatalkan dan Perda-perda berbasis agama yang “terlalu jauh” harus ditertibkan. Dalam hal ini, bisa dikatakan Kompas lebih komprehensif dalam pemberitaan mengenai debat capres dan kaitannya dengan penertiban dan pembatalan kebijakan-kebijakan diskriminatif sebagai salah satu agenda 100 hari pertama sebagai presiden dibandingkan dengan Republika dan Seputar Indonesia. Ada pembahasan sedikit mengenai otonomi daerah dalam Kompas di akhir berita, namun berita Kompas tersebut tidak menyentuh pembahasan tentang Perda-perda diskriminatif berbasis agama sebagai fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sepertinya, kaitan otonomi daerah dengan lahirnya kebijakan diskriminatif dalam perda-perda berbasis agama juga belum terakomodasi secara komprehensif dalam depat capres dan pemberitaan Kompas ini.

Media Indonesia sama sekali tidak memberitakan isu atau tema yang berkembang pada debat capres terakhir tersebut. Media Indonesia (Jumat, 3 Juli 2009) membuat berita dengan sub judul kecil, “Mega Setuju 100% dengan Pendapat JK mengenai Bhinneka Tunggal Ika.” Berita ini lebih banyak didominasi oleh pernyataan JK yang mengecam iklan pemilihan presiden satu putaran yang dikampanyekan oleh pihak capres SBY dengan pemikiran demi menghemat dana Rp 4 triliun sebagai “demokrasi dipandang dengan uang.” Media Indonesia juga menyampaikan situasi saling jawab antara SBY dan JK yang membuat suasana debat memanas. Berita Media Indonesia lebih banyak terfokus pada debat SBY dan JK ini sesuai dengan judul berita dengan judul besar, “Kalla Sodok SBY Soal Iklan Satu Putaran.” Lagi-lagi dalam mendeskripsikan debat panas antara SBY dan JK ini, Media Indonesia tidak menyentuh topik kebijakan diskriminatif sebagai salah satu fenomena yang berkembang dalam euphoria otonomi daerah. Isu lain yang dimunculkan Media Indonesia dengan porsi yang juga sedikit, namun lebih besar daripada topik Bhinneka Tunggal Ika adalah mengenai daftar pemilih tetap (DPT) dan pertanyaan moderator yang tak terduga, hampir seragam dengan semua pemberitaan di media, yaitu apa yang akan dilakukan oleh ketiga capres bila tidak terpilih. Dengan demikian, Media Indonesia sama sekali tidak memberitakan topik terkait salah satu 8 agenda untuk 100 hari pertama hasil Temu Perempuan Pemimpin.

The Jakarta Post (Jumat, 3 Juli 2009), mengangkat judul “Final Round: Kalla Jabs, Mega Misses, SBY Gets a Hug,” lebih lengkap dan komprehensif dalam memberitakan debat capres putaran terakhir ini. Tidak seperti media massa lainnya yang lebih memfokuskan diri dalam menyoroti debat panas SBY dan JK, the Jakarta Post lebih memilih substansi pertanyaan dan respon masing-masing capres dengan cukup rinci dan deskripsi yang lebih dalam. Porsi pemberitaan masing-masing topik yang dibahas dalam debat sepertinya lebih seimbang dan substansial. Misalnya persoalan demokrasi dan pluralisme yang dibahas agak detail termasuk bagaimana pendapat masing-masing capres. Media ini juga membahas respon SBY yang memaparkan kenyataan masih terjadi diskriminasi agama di beberapa daerah. SBY berjanji akan mengubah dan melakukan intervensi untuk mengakomodir semua agama dan ras. Sementara JK dan Megawati saling setuju mengenai isu pluralisme dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika.
The Jakarta Post juga membuat tabel yang diberi judul isu-isu yang berkembang dalam debat dengan format tema/isu dan tanggapan yang langsung menggunakan kutipan dari ketiga capres. Satu hal yang menggembirakan adalah bahwa isu hak asasi manusia (HAM) ternyata telah dibahas dalam debat capres sebelumnya. Artinya ada dua agenda prioritas capres terpilih nantinya untuk memfokuskan pemerintahannya selain isu besar Perda-perda diskrimiantif juga pelanggaran HAM di masa lalu yang termasuk 8 agenda yang didesakkan kelompok perempuan. SBY juga menyebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di mana dirinya lebih memilih KKR tersebut untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM atau cara lain yang hampir sama dengan KKR dan mengakui bahwa persoalan HAM adalah persoalan bangsa dan negara. Sementara Megawati menyatakan bahwa dirinya merupakan korban pelanggaran HAM masa lalu. JK tidak menyebutkan secara konkrit cara penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sama seperti halnya Megawati. JK hanya menyebutkan bahwa kita bisa belajar dari masa lalu dan jangan sampai mengulangi hal yang sama terkait pelanggaran HAM ini. JK juga mengatakan bahwa hukum yang ada sekarang bisa sepenuhnya dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memperkarakan kasus-kasus masa lalu.

The Jakarta Post tidak menyebutkan isu perda-perda diskriminatif secara spesifik, namun ada pembahasan seputar atonomi daerah. Misalnya, memberitakan SBY yang menyatakan adanya over-lapping otoritas antara pemerintah nasional dengan administrasi daerah. SBY juga menambahkan bahwa sekitar 3000 produk hukum lokal yang tidak sesuai dengan hukum nasional. The Jakarta Post juga memberitakan bahwa SBY berjanji akan mengevaluasi kembali kebijakan otonomi daerah tersebut. Sementara JK dan Megawati dalam pemberitaan the Jakarta Post tidak menyampaikan langkah-langkah konkrit dalam menanggapi isu tersebut. Bisa dikatakan, The Jakarta Post sudah cukup komprehensif dalam meng-cover agenda-agenda prioritas, termasuk yang tercantum dalam 8 agenda yang disuarakan kelompok perempuan dan tanggapan para capres.

Tidak banyak agenda prioritas dari 8 agenda yang disuarakan kelompok perempuan tersebut diakomodasi dalam debat capres dan berita media massa mengenai debat tersebut. Dua isu, “penertiban” Perda-perda diskriminatif dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan dua agenda penting yang diangkat dalam debat capres dan mendapat porsi pemberitaan cukup banyak. Tentu saja, meski tidak maksimal, di-cover-nya kedua agenda ini harus terus dimanfaatkan sebagai pintu mendesakkan agenda lain, khususnya terkait kepentingan dan hak perempuan. Salah satu hal penting untuk dilakukan, di antaranya, lebih aktif mengenalkan agenda ini pada media massa sehingga bisa menjadi “panduan” bagi pers dalam menyampaikan berita-berita terkait pemilu presiden, khususnya ketika memberitakan agenda-agenda yang disampaikan para capres/cawapres. Cara ini masih akan terus penting dan bermanfaat hingga capres/cawapres terpilih dilantik secara resmi dan mulai melakukan program 100 harinya, sebagai bagian dari kontrol publik atas kinerja 100 hari pertama pemerintahan presiden terpilih. (Diah Irawaty)

Poin-poin Debat Capres Final dan Kaitannya dengan 8 Agenda Hasil Temu Perempuan
(Berdasarkan Pemberitaan Beberapa Media Massa Nasional)

Agenda

Megawati Soekarnoputri

Susilo Bambang Yudoyono

Jusuf Kalla

Sumber

Agenda/Rekomendasi 1

Membatalkan kebijakan diskriminatif yang melanggar hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari upaya menjalankan mandatnya sebagai pelaksana konstitusi dan penjaga integritas hokum nasional serta kebhinnekaan bangsa

Otonomi daerah membuat keanekaragaman suku bangsa, agama, mendapat keadilan dan kehidupan yang sejahtera, sesuai spesifikasi daerah masing-masing. Otoda bukan alat untuk sama-ratakan hasil pendapatan negara atau bangsa Dengan kebijakan otonomi daerah, banyak daerah yang semakin inovatif dan tumbuh berkembang, tapi pemekaran masih banyak jalan di tempat, dan masih menimbulkan tumpang tindih peraturan Otoda adalah rahmat untuk daerah karena mengurus segala sesuatu menjadi murah, karena tak harus ke Jakarta. Yang diperlukan adalah memperbaiki kekurangan. Republika 3 Juli 2009
NKRI adalah harga mati. Menegakkan NKRI, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 Menjalankan Bhineka Tunggal Ika, menghapus aturan diskriminatif, mendorong kesetiakawanan Kemajemukan sebagai kekuatan bangsa dalam NKRI, menerapkan sistem pegawai nasional yang bisa dipindah ke setiap daerah Seputar Indonesia 3 Juli 2009
Otonomi daerah harus dilakukan berdasarkan potensi masing-masing daerah bukan atas dasar jumlah penduduk. Dalam 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah, terlihat adanya tumpang tindih otoritas antara pemerintah pusat dan daerah . Kami telah mengidentifikasi sekitar 3000 produk hukum lokal yang tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan nasional. Kami akan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah untuk memastikan kebijakan ini memberi keuntungan bagi masyarakat Diskriminasi akan melemahkan demokrasi. Negara Indonesia beridri berdasarkan pluralitas. Buktinya adalah gambar presiden dan wakil presiden Indonesia yang menunjukkan simbol pluralisme. Gambar dibalik simbol mungkin berubah, tapi semangat pluralismenya akan tetap hidup. The Jakarta Post 3 Juli 2009
Mengembangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, menegakkan Pancasila dan implementasi konstitusi Menegakkan Bhinneka Tunggal Ika; semua kebijakan/perundang-undangan diskriminatif harus dibatalkan; penertiban Perda-perda berbasis agama yang terlalu jauh Prinsip pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika; pegawai nasional untuk seluruh pegawai eselon IV dan bisa dimutasi ke seluruh daerah Kompas 3 Juli 2009
Agenda/Rekomendasi 2

Menyusun grand design politik hukum nasional yang menjamin pelaksanaan konstitusi nasional

Ada UU dan aturan, kita harus ikuti. Ada merit system: memberi penghargaan pada yang berprestasi, bukan karena saudara atau parpol sama. Ada DPRD di semua punya wilayah yang harus bisa saling mengoreksi

Mempertegas penegakan perundang-undangan yang sudah ada (law enforcement)

Birokrasi jangan ikut politik, tapi harus netral melayani masyarakat Republika 3 Juli 2009
Perlu kembali kepada jati diri dan harga diri bangsa. Hanya dengan demikian, bisa menjaga persatuan NKRI.

Dalam menjalankan demokrasi tidak seperti demokrasi negara lain, tapi demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong

Pendidikan politik rakyat melalui (perilaku dan tindakan) para pemimpin

Demokrasi, hak politik dan kebebasan semakin mendapatkan tempat dan makin maju; berbeda dengan negara lain yang defisit demokrasi. Demokrasi berdasarkan rasa keadilan yang dijalankan secara jujur, tidak menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Demokrasi bertujuan mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.

Menegakkan fungsi pemerintah daerah dengan lebih efisien

Kompas 3 Juli 2009
Agenda/Rekomendasi 3

Menerbitkan Peraturan Presiden tentang pelembagaan permanen Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota

Agenda/Rekomendasi 4

Mempercepat pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam, sesuai TAP MPR No. IX tahun 2001 yang memeberikan akses dan kontrol pengelolaan kekayaan alam kepada rakyat, termasuk perempuan, dan menjamin kedaulatan pangan;

Agenda/Rekomendasi 5

Menginstruksikan kepada Kedubes di negara-negara tujuan buruh migran untuk membetuk layanan terpadu bagi perlindungan terhadap hak-hak buruh migran, teramsuk menyediakan fasilitas shelter yang memadai

Agenda/Rekomendasi 6

Melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar korban Lapindo, khususnya bagi perempuan dan anak yang selama ini terabaikan

Agenda/Rekomendasi 7

Mengajak bangsa Indonesia untuk menjadikan masa lalu, termasuk pengalaman pelanggaran HAM, sebagai landasan membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dengan memastikan tidak terjadinya pelanggaran serupa

Saya juga pernah menjadi korban pelanggaran HAM di masa lalu, tapi saya tidak pernah membalas. Ini merupakan contoh teladan bagi kita di mana kita bisa belajar dari kasus yang saya alami ini Kita telah memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di masa lalu, tapi lembaga ini telah dibubarkan berdasarkan fatwa Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran HAM merupakan persoalan bangsa. Kita seharusnya duduk bersama di MPR untuk mencari jalan keluar terbaik dari masalah ini. Sebagai contoh, kita bisa mengatasi persoalan terkait pelanggaran HAM dengan Timor Leste dengan semangat menegakkan perdamaian, rekonsiliasi dan persahabatan. Kita nyatanya bisa melakukan hal ini tahun lalu. Saya lebih suka memanfaatkan jalan KKR atau cara yang serupa dengan KKR ini. Saya sepakat dengan SBY karena saya masih menjabat Wakil Presiden. Hukum yang ada sekarang tidak sepenuhnya bisa menjangkau masalah pelanggaran HAM masa lalu, tapi jika kita menemukan pelanggaran tersebut, kita harus melakukan proses hukum. Saya masih tetap berfikir, sebaiknya kita bisa belajar dari masa lalu dan tidak mengulangi pelanggaran itu lagi The Jakarta Post

3 Juli 2009

Agenda/Rekomendasi 8

Meminta maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan khusus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM, Komnas Perempuan maupu dari mekanisme independen lainnya untuk penegakan HAM yang telah dibentuk oleh Negara

Keterangan tambahan:

  • Media Indonesia sebagai salah satu koran besar nasional tidak cukup meng-cover berita debat capres dalam kaitan agenda-agenda priotitas 100 hari pertama pemerintahan.
  • Keterkaitan poin-poin dalam Debat Capres tahap akhir dengan agenda prioritas yang diajukan kelompok perempuan tidak selalu berhubungan langsung, namun tetap punya kemungkinan sebagai pintu masuk bagi advokasi agenda-agenda prioritas tersebut.
  • Kajian media massa ini hanya terkait Debat Capres tahap ketiga dengan tema “NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah,” sehingga isu-isu lain di luar tema ini mungkin tidak ter-cover dalam pemberitaan mengenai Debat Capres Final ini. (Diah Irawaty)
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech