Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Setelah KDRT jadi Headline Media Massa, Bagaimana Selanjutnya?

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja sering terdengar. Sementara Komnas Perempuan sendiri melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana KDRT menjadi kasus tertinggi kekerasan yang dialami perempuan. Jumlah kasus KDRT atau kekerasan terhadap isteri mulai tahun 2004-2007 mencapai 25.788. (Untuk data selengkapnya, download materi Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2007) Namun karena kasus-kasus tersebut merupakan fenomena gunung es yang hanya terdengar pada permukaannya saja, kita meyakini jumlahnya yang lebih besar dibanding kasus yang di-blow-up media massa. Kasus Manohara, Cici Paramida dan isteri seorang jaksa senior yang mengalami KDRT sempat menghiasi televisi dan koran-koran di negeri ini. Tapi, apakah dengan menjadikan kasus ini sebagai headline, persoalan KDRT dapat diselesaikan?

Pertama, terkuaknya beberapa kasus KDRT di publik merupakan indakasi bahwa KDRT telah menjadi perhatian publik. Yang terpenting adalah bagaimana agar meluasnya berita seputar kasus-kasus KDRT bisa berkorelasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya penghapusan KDRT. Karena itu, pemberitaan kasus KDRT tidak justru menjadikan KDRT beserta para perempuan korbannya sebagai komoditas belaka, apalagi jika kasus tersebut dialami public figure atau pejabat publik. Media massa dan masyarakat seharusnya juga memberikan perhatiannya pada kasus-kasus KDRT yang dialami korban yang bukan public figure atau pelakunya bukan pejabat publik. Pemberitaan media massa harus dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kasus-kasus KDRT yang dialami atau dilihatnya, siapapun korban dan pelakuknya.

Kedua, salah satu hal positif dari mencuatnya kasus KDRT ini adalah bahwa perkembangan ini bisa menjadi indikasi kalau banyak perempuan yang telah sadar akan hak-haknya dan memahami persoalan KDRT sebagai persoalan perempuan dan bagaimana memutus lingkaran setan KDRT tersebut. Kesediaan dan kemampuan untuk melaporkan kasus adalah kata kunci dari salah satu bentuk kesadaran tersebut. Kesadaran dimulai dari pengetahuan yang akan membimbing si pemiliknya untuk melalui proses internalisasi dan transformasi. Pada proses inilah kesadaran itu akan berpengaruh kuat pada perubahan perilaku dan cara pandang. Keengganan dan ketidakmampuan perempuan selama ini untuk melaporkan kasus KDRT yang menimpa dirinya atau keluarganya atas dasar berbagai pandangan stereotipikal menjadi salah satu faktor kuat KDRT menjadi persoalan super serius bagi perempuan. Saat satu, dua, tiga perempuan korban mampu melaporkan kasus KDRT yang dialaminya, perempuan-perempuan lain akan menanggapinya sebagai pelajaran dan pengetahuan baru sehingga mereka bisa melakukan hal serupa. Tentu saja, sekali lagi, kita butuh upaya agar pemberitaan kasus-kasus KDRT di media massa bukan justru menjadikan perempuan korban sebagai komoditas, tapi sebagai alat kampanye untuk mendorong publik berani bersuara keras dalam menolak KDRT.

Ketiga, banyaknya kasus gugat cerai yang diajukan perempuan sebenarnya bisa menjadi salah satu indikasi kuat terjadinya KDRT. KDRT sering menjadi salah satu alasan bagi beberapa isteri untuk menggugat cerai suaminya. Artinya, perempuan sudah mulai mempunyai keberanian untuk keluar dari lingkaran KDRT. Tentunya, ini perkembangan yang menggembirakan bagi gerakan perempuan di Indonesia. Meskipun banyak warga Indonesia yang tidak mengetahui UU PKDRT No. 23/2004 (download materi UU PKDRT) sebagai dasar hukum penghapusan KDRT, mereka sedikit banyak mulai tahu tentang isu-isu KDRT dan beberapa di antaranya sudah berani melaporkannya, baik ke ketua RT atau RW, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, tetangga, keluarga dan bahkan melaporkannya ke polisi. Kondisi ini menuntut kita untuk membuat orientasi baru dalam kampanye penghapusan KDRT dan penanganan korbannya dengan menyentuh lebih banyak masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan begitu, kasus-kasus KDRT yang dilaporkan bisa mendapat tindak lanjut penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban dalam mencari keadilan. Pemberitaan yang cukup ramai di media massa mengenai kasus KDRT akhir-akhir ini harus menjadi momentum bagi elemen gerakan perempuan untuk semakin menguatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai KDRT.

Keempat, pemberitaan media massa yang cukup gencar mengenai kasus-kasus KDRT juga harus bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi lebih lanjut mengenai keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hingga ke kelompok masyarakat tingkat bawah. Bagaimanapun, meski sudah sekitar 5 tahun UU ini disahkan, masih banyak penegak hukum yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi UU ini atau minimal UU ini belum maksimal menginsipirasikan upaya lebih komprehensif penanganan KDRT di antara aparat hukum dan pemerintahan. Sangat ironis memang karena justru dari merekalah kita sebagai masyarakat berharap besar bahwa UU tersebut bisa diimplementasikan secara efektif sehingga KDRT dapat berkurang. Nyatanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendengar dan mengetahui keberadaan UU ini. Banyak juga di antara mereka tidak mengetahui definisi KDRT dan mekanisme pengaduan/pelaporan, cara keluar dari persoalan tersebut dan apakah mereka akan mendapatkan perlindungan bila melapor atau malah sebaliknya akan mendapat kecaman dan ancaman. Sosialisasi UU beserta upaya advokasi dan perlindungan korban KDRT di kalangan masyarakat akar rumput akan strategis dalam mengatasi munculnya persoalan viktimisasi korban (blaming the victim) di mana masyarakat justru menyalahkan korban dan mengecam mereka sebagai pihak yang membuka aib keluarga. Seringkali, ketika mereka melapor, tokoh agama atau masyarakat justru memberikan tanggapan yang tidak sepenuhnya mendukung bagi pemenuhan hak korban. Mereka akhirnya tetap berada dalam lingkaran setan KDRT.

Kelima, keberadaan UU PKDRT dan regulasi lain yang terkait isu ini seharusnya tidak hanya membuat masyarakat terfokus pada seberapa besar pelaku harus mendapatkan hukuman. Yang juga sangat penting, UU dan peraturan-peraturan itu harus bisa mendorong masyarakat untuk meraih pemahaman dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan hak-hak korban KDRT. Sejauh ini, saat kasus KDRT menjadi headline media massa, fokus perhatian kita lebih tertuju pada proses KDRT itu terjadi dan lalu berbicara atau menunggu hukuman apa yang akan diterima pelaku. Dalam kondisi ini, kita lupa saat perempuan korban KDRT melapor, mereka sedang berjuang mencari keadilan dan memenuhi hak-haknya yang terlanggar. Ketika perempuan-perempuan korban itu melaporkan kasusnya, mereka berharap besar akan mendapat hak atas layanan hukum, psikologi, kesehatan, perlindungan sosial, dan jaminan ekonomi yang memadai. Saat mereka bersedia melaporkan pengalaman pahitnya, mereka ingin masyarakat mendukung usaha dan perjuangannya memenuhi hak-hak mereka yang terlanggar.Segala UU dan peraturan harus bisa membuka mata masyarakat bahwa ketika KDRT terjadi, ada hak perempuan yang terlanggar; saat perempuan itu bersuara, ada hak yang sedang diperjuangkannya.

Keenam, pemberitaan atas kasus-kasus KDRT juga harus bisa menjadi titik awal melakukan sosialisasi demi meruntuhkan persepsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa KDRT hanya mempunyai satu bentuk saja, yaitu kekerasan fisik. Saat kasus KDRT menjadi berita utama dan dikover begitu luas di media massa, banyak orang yang langsung membayangkan seberapa “babak belur” kondisi fisik korbannya. Mereka lalu hanya mengenali KDRT saat tanda bekas silet di tubuh Manohara atau memar di wajah Cici Paramida nyata terlihat. Sementara kekerasan psikologis, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan ragam bentuk dimensi kekerasan yang lain yang tidak kasat mata tidak bisa begitu dikenali mata kita, maka, ketika para korban itu belum bisa menunjukan bukti lecet-lecet, memar-memar, lebam-lebam, darah, luka di bagian-bagian tubuhnya, masyarakat belum begitu yakin kalau benar mereka telah mengalami KDRT. Karena itu, sekali lagi, penting bagi kita untuk mengarahkan pemberitaan media massa terhadap kasus-kasus KDRT untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman bahwa KDRT tak sekedar kekerasan fisik, namun segala hal yang melanggar hak korban dalam hubungan keluarga adalah KDRT.

Akhirnya, harapan besar kita adalah semoga saja berita media massa tentang kasus-kasus KDRT serta perhatian publik terhadap isu ini benar-benar menjadi tanda tumbuhnya kesadaran publik untuk mengupayakan kehidupan keluarga tanpa KDRT, saat suami, isteri, anak-anak dan semua anggota keluarga bisa menjadikan institusi sosial ini sebagai rumah di mana mereka bisa berbagi secara adil. Tentu saja, kita masih perlu bekerja keras agar berita-berita itu benar-benar berpengaruh positif bagi upaya penghapusan KDRT, khususnya, dan kekerasan yang lain di bumi Indonesia ini. (Diah Irawaty)

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech