Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Penting, Revisi UU Perkawinan!

Yulianti Muthmainnah
(Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan)

Upaya merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Download materi Undang-undang) membutuhkan sebuah proses dan perjuangan panjang para perempuan Indonesia. Sangat dibutuhkan ketekunan dan komitmen bersama untuk menggodok dan mengkritisi keseluruhan isi pasal UU tersebut. Selain karena membutuhkan aturan yang bisa memastikan perempuan mempunyai hak yang sama di depan hukum, UU tersebut juga harus menjamin perempuan mempunyai hak yang sama di dalam rumah tangga di mana isteri dan suami memiliki kedudukan yang setara. Institusi perkawinan menyebabkan munculnya hak dan kewajiban antar pihak, dalam hal ini isteri dan suami, sehingga rencana revisi tersebut juga untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban isteri dan suami berimbang dan tidak mendiskriminasi salah satu pihak. Harapan terbangunnya hak dan kewajiban yang setara, sayangnya tidak sejalan dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut yang ambivalen dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama kebutuhan khusus perempuan.

Dikatakan ambivalen karena UU Perkawinan yang sudah berumur 35 tahun ini masih mengakomodir pandangan tentang relasi yang tidak setara antara suami dan isteri—suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3). Padahal Pasal 31 (1) dan (2) menyebutkan bahwa suami dan isteri berkedudukan setara dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.. Ambivalensi ini menyebabkan perempuan tetap tersubordinasi dalam relasi perkawinannya. Salah satunya, perempuan harus mendapatkan izin suami sebagai kepala keluarga termasuk izin untuk bekerja, beraktivitas di luar rumah, membeli perabotan dan kebutuhan rumah tangga atau menggunakan uang dan menyekolahkan anak. Contoh lain, tentang asas perkawinan yang monogami pada Pasal 3 ayat 1, tetapi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 membuka peluang poligami. Parahnya lagi, izin poligami dapat dimintakan pada pengadilan dan tidak ada sanksi bagi suami yang lalai, ingkar, dan menelantarkan keluarga pasca terjadinya poligami sehingga posisi isteri benar-benar lemah dan tidak memiliki bargaining power.

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini karena, pertama, batas usia untuk menikah yang masih terlalu muda bagi perempuan, yakni 16 tahun (Pasal 7). Usia boleh menikah pada umur 16 tahun bagi perempuan akan memberikan kerentanan pada kesehatan organ reproduksi perempuan. Kondisi ini akan beresiko pada terjadinya kematian ibu dan peningkatan jumlah angka kematian ibu (AKI) karena ibu hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun. Nyatanya AKI tahun 2007 di Indonesia masih mencapai 307/100.000 pada kelahiran hidup. Millennium Development Goals (MDGs) Tujuaan 5 menyatakan meningkatkan Kesehatan Ibu yang kemudian terumuskan dalam Target 6 menjadi Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar Tiga Perempatnya antara 1990 – 2015 (Laporan MDGs 2007, Bappenas). Seharusnya persoalan AKI menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam melakukan program pembangunan. Nyatanya, hingga saat ini belum ada perundang-undangan atau regulasi yang melarang perkawinan usia muda dan beresiko yang salah satu isinya adalah mengatur batas usia untuk menikah.

Kedua, akibat perceraian dengan adanya masa tunggu hanya untuk isteri (iddah) (Pasal 11). Masa tunggu ini lalu dimaknai sebagai larangan bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah. Padahal, maksud masa tunggu ini sebagai upaya membersihkan rahim dari ada tidaknya janin. Jika ini tujuan awal dari masa tunggu, maka lewat teknologi ginekologi (USG) dapat diketahui ada tidaknya janin dalam rahim secara lebih cepat. Selain itu, masa tunggu ini sejatinya juga berlaku bagi suami sebagai sarana proses introspeksi diri.

Ketiga, perkawinan campuran (Pasal 58). UU Perkawinan masih menyebutkan bahwa orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Pasal ini yang menyebabkan perempuan kehilangan kewarganegaraanya dan anak yang dilahirkan otomatis mengikuti kewarganegaraan suami atau ayahnya. Padahal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 (huruf c dan d) secara tegas menyebutkan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran dalam UU Perkawinan) adalah warga negara Indonesia. Pada Pasal 19 juga disebutkan bahwa perkawinan campuran tidak menghilangkan kewarganegaraan isteri atau suami tersebut. Artinya, UU Perkawinan harus segera menyesuaikan diri.

Keempat, pernikahan harus seagama (Pasal 2 ayat 1). Ketentuan ini mengharuskan warga negara Indonesia yang akan melangsungkan nikah beda agama pergi ke luar negeri guna memperoleh pengesahan dan kemudian dilegalkan oleh negara melalui catatan sipil. Bagaimana nasib mereka yang akan menikah beda agama namun memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak dapat melangsungkannya di luar negeri? Hal ini akan memunculkan persoalan baru, yaitu pernikahahan di bawah tangan atau bisa disebut dengan nikah sirih yang sangat beresiko bagi perempuan dan anak-anak. Padahal, dalam Pasal 2 ayat 2, kewajiban negara hanyalah mencatatakan perkawinan tersebut. Sebagai contoh adalah pada soal sah atau tidaknya pernikahan menurut agama dan kepercayaan masing-masing (ayat 1). Pada kenyataannya, banyak warga negara yang menikah beda agama. Karenanya, UU Perkawinan hanya perlu mencatatkan perkawinan saja sebagai tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian bukanlah menjadi tanggung jawab negara untuk turut campur mengatur sah tidaknya pernikahan seseorang.

Sejatinya, pilihan untuk memilih pasangan hidup adalah pilihan yang merdeka dan bebas dari paksaan siapapun dan pihak manapun, termasuk oleh negara. Negara hanya berkewajiban melegalkan pasangan tersebut sebagai bentuk tertib administrasi. Berangkat dari kebebasan untuk memilih pasangan dan atau menikah sebagai salah satu wujud implementsai hak asasi manusia, maka hak-hak tersebut tidak boleh sengaja dihilangkan oleh negara melalui peraturan perundangan.

Untuk itulah, amandemen UU Perkawinan merupakan suatu keharusan saat ini sebagaimana UUD 1945 Amandemen ke-Empat Pasal 28 B (1) memastikan jaminan atas hak berkeluarga, Pasal 28 I (2) bebas dari perlakukan diskriminatif, dan Pasal 28 D (1) hak atas kesamaan di muka hukum. Lalu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 51 menyebutkan hak dan tanggungjawab yang sama dalam kehidupan perkawinan. Sedangkan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Perempuan (CEDAW) Pasal 16 yang merinci hak dan tanggung jawab yang sama dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan; hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami/pasangan yang bebas; hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan; hak dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak; serta hak yang sama sebagai suami isteri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, jabatan. Atas dasar inilah, amandemen UU Perkawinan tidak lagi bisa ditawar untuk membangun hubungan yang lebih setara dalam lembaga perkawinan.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech