Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Pendokumentasian Pelanggaran HAM pada Pekerja Migran

Sebuah Catatan Workshop

Persoalan yang dialami para pahlawan devisa (baca : buruh migran) di negeri orang bisa jadi hanya akan menguap lalu kemudian hilang. Bagaimana tidak, sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa Pemerintah akan meratifikasi Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan keluarganaya. Padahal berdasarkan RAN HAM 2004-2009, Konvensi Migran diagendakan akan diratifikasi pada tahun 2005.

Seperti yang sudah ditulis dalam artikel maupun pernyataan pers Komnas Perempuan. Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran sangatlah mutlak diperlukan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa ratifikasi ini penting seperti yang pernah diungkapkan dalam pernyataan pers bersama antara, Buruh Migran, Masyarakat Sipil, Pemerhati Buruh Migran Indonesia dan Komnas Perempuan pada tanggal 12 Maret 2009. Pertama; Konvensi Migran 1990 memandang buruh migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai mahluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh; Kedua, Definisi dan kategori yang terdapat dalam konvensi ini menyediakan standar perlakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya; Ketiga, Dasar-dasar mengenai HAM diterapkan pada seluruh kategori buruh migran baik yang bekerja secara legal maupun yang berada dalam situasi irregular; Keempat, Konvensi ini menciptakan standar minimum bagi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahui oleh masyarakat internasional. Konvensi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melaksanakannya;

Sampai hari ini tidak ada data manapun yang secara komprehensif bisa menjadi acuan berapa banyak jumlah pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh negara tetangga baik yang secara resmi maupun tidak. Lalu bagaimana dengan jumlah, jenis dan kasus pelanggaran yang dialami oleh pekerja migran? Sungguh sebuah ironi, ketika Pemerintah saat ini terus mendorong rakyatnya untuk mengais rupiah dinegeri orang dengan segala kebijakan yang diterapkan, disaaat bersamaan tidak ada standart apapun untuk melindungi para pekeja migran ini.

Padahal setiap tahun, jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri semakin meningkat, begitupun pelanggaran Ham yang terjadi. Data yang dikeluarkan BNP2TIKI, sepanjang tahun 1994-2007 tercatat 1.479.063 pekerja migran adalah laki-laki, sementara 4.145.034 pekerja migran adalah perempuan. Data ini tidak bisa digunakan untuk melihat seluruh jumlah pekerja migran Indonesia di Luar Negeri, karena ada ribuan pekerja migran lain yang tidak tercatat. Namun, penempatan tersebut belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai, terlihat dari masih banyaknya kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia, baik dalam tahapan pra-pemberangkatan, kerja, dan purna bakti. Sepanjang tahun 2008, pengaduan terbanyak masalah calon/pekerja migran Indonesia yang diterima oleh Deputi Perlindungan BNP2TKI adalah gaji tidak dibayar (287 kasus), komunikasi tidak lancar (207 kasus), meninggal dunia (157 kasus), dan PHK sepihak (152 kasus). Penganiayaan tercatat 54 kasus, sedangkan pelecehan seksual mencapai 15 kasus. Kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap kekerasan fisik maupun psikologis dan pelanggaran lainnya tidak jarang berujung pada kematian. Migrant Care mencatat selama dua tahun terakhir ini saja sudah ±296 jiwa pekerja migran menutup usianya.

Latar belakang itulah yang mendorong Komnas Perempuan dan Komnas Ham melakukan workshop pendokumetasian Pelanggaran HAM pada Pekerja Migran bersama dengan LSM-Migran dan Pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial. Sayangnya, DepNakerTrans dan BNP2TKI dua institusi yang sebetulnya sangat berkepentingan tidak hadir dalam workshop tersebut.

Workshop format pendokumentasian pelanggaran Ham pada pekerja migran kali ini adalah kelanjutan dari worshop sebelumnya. Kehadiran format ini sangat penting untuk melihat secara menyeluruh pelanggaran Ham yang dialami pekerja migran. Sehingga dari data tersebut bisa dijadikan acun untuk melakukan advokasi lebih jauh, semata demi kondisi pekerja migran yang jauh lebih baik.

Tindak lanjut dari worshop ini adalah:

  1. Penyelesaian dokumen instrumen pemantauan oleh Komnas Ham dan Komnas Perempuan, yang juga melibatkan beberapa peserta workshop
  2. Pelatihan untuk pemntauan termasuk dokumenter
  3. Pemantauan
  4. Pelaporan hasil pemantauan dan rekomendasi, dan terakhir
  5. Membangun standart perlindungan untuk pekerja migran dan advokasinya
    [Nunung Qomariyah]

BNP2TKI : Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin tahun 1994-2007.

BNP2TKI: Pelayanan Pengaduan CTKI/TKI di Deputi Perlindungan Tahun 2008.

BMI yang meninggal mayoritas disebabkan karena jatuh dari apartemen tempat mereka bekerja akibat kecelakaan ataupun bunuh diri, selain itu karena penyiksaan atau kekerasan, sakit karena kondisi kerja yang buruk dan faktor lainnya.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech