Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Segera Ratifikasi Konvensi Migran 1990

Pernyataan Pers Bersama
Buruh Migran, Masyarakat Sipil dan Pemerhati Buruh Migran Indonesia:
Segera Ratifikasi Konvensi Migran 1990
(Konvensi Internasional mengenai Perlindungan
Hak-Hak semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

                                                                     Jakarta, 12 Maret 2009

Sedikitnya   penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 6 juta jiwa dengan tujuan pengiriman  ke negara-negara Timur Tengah, Asia Pasifik, seperti Hongkong, Taiwan dan juga negara tetangga, misalnya Malaysia, Brunei, dan Singapura.  Lebih dari 80 persen dari mereka adalah perempuan. Data terkini memaparkan bahwa pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengirim 748.000 buruh migran, atau naik 7,5% dari jumlah tahun 2007 sebesar 696.746 orang. Banyak pula buruh migran Indonesia (BMI) yang bekerja di luar negeri yang tidak berdokumen. Pada tahun 2007, di Arab Saudi saja jumlahnya mencapai 40.000. Kontribusi BMI terhadap devisa merupakan kedua terbesar setelah Migas yaitu Rp. 35 triliun (2006); Rp. 44 triliun (2007); Rp. 86 triliun (2008); dan ditargetkan Rp. 125 triliun (2009). Pengiriman BMI ke luar negeri telah mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri.

Situasi Pelanggaran Hak-hak BMI: Refleksi Minimnya perlindungan

Dibalik pencapaian angka-angka tersebut diatas, BMI masih terus mengalami berbagai pelanggaran atas hak-haknya. Hal itu terjadi sejak mereka berangkat dari kampung halaman, saat di tempat kerja, hingga tahap kepulangan

Sebelum keberangkatan buruh migran banyak yang mengalami penipuan, pemalsuan dokumen, jeratan utang, perkosaan, menjadi korban trafiking, tidak mendapat informasi yang cukup, kerap dipekerjakan secara ilegal dan tanpa bayaran oleh pemilik PJTKI, penyekapan/ pengisolasian, harus menjalani tes wajib HIV dan kontrak Kerja yang tidak sesuai. Di tempat kerja BMI rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan (fisik maupun seksual), pemotongan gaji illegal, pemutusan kontrak secara sepihak, pembatasan masa tinggal di negeri penerima, eksploitasi, passports dipegang majikan, larangan untuk berkomunikasi dan berorganisasi, gaji tidak dibayar, tidak mendapat hari libur, melakukan 2 pekerjaan atau lebih, dan kerja tidak sesuai kontrak. Sedangkan pada saat kepulangan mereka sering mengalami eksploitasi, kekerasan dan pungutan-pungutan liar di Terminal Khusus Kedatangan BMI (Terminal “III”/kini terminal “IV  Selapajang “) serta selama di perjalanan pulang ke kampung halaman.

Situasi di atas menunjukan bahwa perlindungan BMI masih jauh dari memadai. Berbagai kebijakan yang ada, termasuk UU No. 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) tidak efektif melindungi hak-hak BMI karena lebih mengatur aspek pelaksanaan penempatan BMI daripada perlindungannya dan bahkan memicu terjadinya berbagai pelanggaran HAM terhadap BMI.

Urgensi Ratifikasi Konvensi Migran 1990

Dalam pandangan kami, berbagai situasi pelanggaran hak BMI antara lain disebabkan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990 sehingga belum ada kewajiban  hukum bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak buruh migran sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut. Konvensi Migran 1990 telah ditandantangani oleh pemerintah Indonesia pada 22 September 2004. Penandatanganan ini seharusnya segera ditindaklanjuti dengan meratifikasi agar nilai-nilai dalam konvensi ini menjadi instrumen hukum di tingkat nasional. Ada empat alasan pentingnya meratifikasi Konvensi tersebut, yaitu:

Pertama, dari sisi substansi:

  1. Konvensi Migran 1990 memandang buruh migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai mahluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh.
  2. Definisi dan kategori yang terdapat dalam konvensi ini menyediakan standar perlakuan standar perlakuan internasional melalui eelaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya.
  3. Dasar-dasar mengenai HAM diterapkan pada seluruh kategori buruh migran baik yang bekerja secara legal maupun yang berada dalam situasi irregular.
  4. Konvensi ini menciptakan standar minimum bagi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahui oleh masyarakat internasional. Konvensi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melaksanakannya.
  5. Pemenuhan hak buruh migrant yang dijamin konvensi ini antara lain; Hak atas informasi mengenai seluruh persyaratan bekerja ke luar negeri, Hak atas informasi yang diberikan oleh negara tujuan bekerja mengenai persyaratan dan hak-hak buruh migran, Hak bermobilitas dan hak bertempat tinggal, Hak untuk membentuk perkumpulan atau perserikatan,Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu negara asal, hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik, Hak yang sama untuk mengakses institusi layanan publik, pendidikan, perumahan, kesehatan dan partisipasi dalam aktivitas kebudayaan, Hak untuk menikmati perlakuan yang sama dalam hukum perburuhan untuk perlindungan dari pemecatan, memperoleh tunjangan pengangguran, aktivitas penanggulangan pengangguran dan akses untuk pekerjaan alternatif jika terjadi PHK. Konvensi juga memastikan terpenuhi hak bagi keluarga buruh migran kecuali hak yang berkaitan tentang kerja (pengupahan).

Konvensi memastikan negara melayani masalah-masalah migrasi internasional dengan pendekatan rights base approach melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, penyediaan informasi dan fasilitasi layanan konsuler dan diplomatik. Memastikan bahwa institusi yang berwenang dalam perekrutan buruh migran mengacu pada operasional migrasi yang rights base approach. Memastikan jika ada proses pemulangan/deportasi berlangsung dalam koridor penegakan HAM.

Kedua, dari sisi mekanisme:a) Konvensi Migran 1990 akan menjadi acuan perbaikan peraturan perundang-undangan terkait buruh migran dengan berbasiskan standar HAM internasional yang terdapat dalam konvensi, b) Pemerintah Indonesia akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerjasama dengan pemerintah negara tujuan BMI dengan standar HAM internasional.

Ketiga, dari sisi agenda nasional, rekomendasi Internasional, dan janji pemerintah RI di forum Internasional, yaitu:

  • TAP MPR No. V/2002 yang mengamanatkan Pemerintah RI meratifikasi Konvensi Migran 1990.
  • Agenda meratifikasi Konvensi Migran 1990 dalam RAN HAM 1998-2003 dan 2004-2009. Berdasarkan RAN HAM 2004-2009, Konvensi Migran diagendakan akan diratifikasi pada tahun 2005.
  •  Agenda meratifikasi Konvensi migran 1990 telah masuk dalam Daftar RUU Prolegnas 2005-2009.
  • Rekomendasi umum CEDAW No. 26 on Women Migrant Workers poin 29 (Tahun 2008) : “Negara Pihak didorong untuk meratifikasi semua intrumen internasional yang relevan dengan perlindungan HAM perempuan pekerja migran, khususnya Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya”.
  • Rekomendasi Pelapor Khusus PBB bagi Pekerja Migran tahun 2006 (A/HRC/4/24/Add.3) poin 66: “Pemerintah harus meningkatkan usahanya untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya”.
  • Concluding Comment CEDAW tahun 2007 (Point 44) : “Komite mendesak Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi traktat yang belum diratifikasi Indonesia sebagai Negara Pihak, yaitu Konvensi mengenai Perlindungan Hak Semua Tenaga Kerja Migran dan Anggota Keluarganya”.

Keempat, dari aspek kedaulatan negara: Bahwa kedaulatan negara di ukur dari kemampuan negara untuk menegakan norma-norma HAM. Ratifikasi Konvensi Migran 1990 merupakan langkah negara untuk menjadi bagian dalam sebuah mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM . Artinya, ratifikasi Konvensi Migran 1990 yang dilakukan secara demokratis merupakan penerapan prinsip kedaulatan rakyat dan bukan proses kehilangan kedaulatan negara.

Tuntutan Politik

Berdasarkan situasi tersebut, kami buruh migrant, masyarakat sipil dan pemerhati buruh migrant Indonesia menuntut:

 

  1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 1990 sebagai upaya nyata dalam melindungi dan menegakan hak-hak buruh migran Indonesia.
  2. Agar pemerintah (legislatif dan eksekutif) konsisten dengan agenda prolegnas periode 2005-2009, dengan meratifikasi Konvensi Migran 1990 selambat-lambatnya akhir periode tersebut (bulan Oktober 2009).
  3. Pemerintah, masyarakat sipil dan pemerhati buruh migran Indonesia segera membentuk dan mengaktifkan working group untuk melakukan upaya konkrit  bersama dalam mengupayakan ratifikasi konvensi Migran 1990.

Masyarakat Sipil dan Pemerhati Buruh Migran Indonesia

Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, ASEAN People Center, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), HRWG, INDIES, INFID,  Institute for Migrant Workers (IWORK), Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Kopbumi, LBH Jakarta, LBH APIK – Jakarta, Migrant Care, PBHI Jakarta, Pena Bambu,  Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), Solidaritas Buruh Migran Indonesia Jawa Timur – Region Madura,

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Bojonegoro, Solidaritas Perempuan Palembang, Solidaritas Perempuan Palu, Solidaritas Perempuan Makassar, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Trade Union Rights Center (TURC), Women Crisis Center-Dian Mutiara Malang, ILO Jakarta Office, UNIFEM, Yayasan Mitra Indonesia

Kontak person :

Thaufiek Zulbahary (Solidaritas Perempuan) : 0812-1934205
Retno Dewi (ATKI) : 0817-820952


Lihat http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=174829.

Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 9 juta pengangguran terbuka dan sekitar 40 juta pengangguran terselubung.

Salah satunya dipaparkan dalam Laporan CWGI atas pelaksanaan CEDAW di Indonesia (terlampir).

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech