UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, daerah memiliki kewenangan yang otonom untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Daerah punya wewenang untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan di tingkat daerah tersebut serta mengoptimalkan proses partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Berkaitan dengan persoalan buruh migran, beberapa daerah telah menunjukkan adanya perhatian khusus yang diwujudkan dengan menyusun Perda. Untuk menyambut semangat penyediaan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi buruh migran di tingkat daerah, Komnas Perempuan bekerjasama dengan mitra-mitranya yang berkedudukan di wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat, melakukan kajian atas Perda dan Raperda buruh migran.

Dowload Selengkapnya di Sini