Komnas Perempuan - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Lanjutkan Upaya Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Perempuan Korban Kekerasan: Apresiasi Terhadap Pemerintah Daerah Mojokerto
Media Memiliki Tanggung Jawab Memberikan Pendidikan Publik tentang Pentingnya Dukungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual
Meniti HAM Bersama OKI
SMS Pers Komnas Perempuan untuk Hari Migran, 18 Desember 2011
Siaran Pers: Tanggung Jawab Negara Atas Jaminan Rasa Aman Bagi Perempuan di Angkutan Umum

• Program Kerja
Komnas Perempuan

• Gugus Kerja

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Apa yang Anda Ingin Ketahui tentang Hak Asasi Perempuan

• ALUR PENGADUAN

• PHOTO GALLERY

Masruchah, Wakil Ketua Komnas Perempuan sedang memaparkan data kasus kekerasan seksual serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam diskusi “Etika Perlindungan Privasi dalam Peliputan Kejahatan Seksual”, Rabu (11/1/12).

Kepala Divisi (Kadiv) Pembinaan dan Hukum (Binkum) Mabes Polri Irjen Mudji Waluyo memberikan tanggapan atas pemaparannya

Pembukaan Sidang HAM, 12 Desember 2011

Neng Dara menyampaikan presentasi di Dialog Keprihatinan KTP Bengkulu di Ruang Pola Bappeda Bengkulu

Berbincang dengan pejabat Daerah Provinsi Bengkulu menjelang Dialog Publik dan Kampanye 16 Hari

Sarasehan Sehari ‘Kekerasan Berbasis Jender di Maluku: Kenali dan Tangani’Jumat, 25 Nov 2011, di kantor walikota Ambon

Paparan dari Bai Hadjar Tualeka, direktur Lappan, Ambon ttg bentuk-bentuk kekerasan berbasis jender di Ambon

Diskusi Media dengan Harian Ambon Ekspres, 25 Nov 2011

Penandatangan Kesepakatan Bersama Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

• AUDIO VISUAL

• AGENDA

Join
Komnas Perempuan Group
on Facebook

24 January 2012
Respon Komnas Perempuan atas Berulangnya Perkosaan di Angkutan Umum

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam sekaligus sangat mengkhawatirkan terus berulangnya kasus perkosaan di angkot. Hal ini karena langkah yang diambil oleh pemerintah lebih tampak tambal sulam daripada pendekatan komprehensif. Rasa aman adalah hak tiap warga negara,…

• BERITA

27 January 2012
Perkosaan dalam Perkawinan

24 January 2012
Kliping Berita Terkait Respon Komnas Perempuan atas Berulangnya Perkosaan di Angkutan Umum

16 January 2012
Kliping Berita terkait Siaran Pers Komnas Perempuan, Lanjutkan Upaya Pemenuhan Hak Atas Perempuan Korban Kekerasan: Apresiasi Terhadap Pemerintah Daerah Mojokerto

13 January 2012
Lanjutkan Upaya Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Perempuan Korban Kekerasan: Apresiasi Terhadap Pemerintah Daerah Mojokerto

13 January 2012
Seni Rupa dan Isu Sosial: Peluncuran Serial Katalog Data & Pameran Arsip IVAA

12 January 2012
Pemberitaan Media atas Penyelenggaraan Diskusi “Etika Perlindungan Privasi dalam Peliputan Kejahatan Seksual”

• ARSIP BERITA

12 January 2012
Media Memiliki Tanggung Jawab Memberikan Pendidikan Publik tentang Pentingnya Dukungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

6 January 2012
Meniti HAM Bersama OKI

21 December 2011
Siaran Pers Komnas Perempuan :Hari Ibu, Hari Membebaskan Perempuan dari Kekerasan

18 December 2011
SMS Pers Komnas Perempuan untuk Hari Migran, 18 Desember 2011

16 December 2011
Siaran Pers: Tanggung Jawab Negara Atas Jaminan Rasa Aman Bagi Perempuan di Angkutan Umum

13 December 2011
Pemaparan Tiga National Human Right Institution (NHRI) terhadap persoalan pelanggaran HAM di Indonesia. Disampaikan dalam Sidang HAM, 12 Des 2011

13 December 2011
Sambutan dan Pengantar Sidang HAM 1 oleh 3 Lembaga HAM Nasional (Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia)

12 December 2011
Media Briefing Sidang HAM: “Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan” (Komnas HAM-Komnas Perempuan- KPAI)

• PENDAPAT PAKAR

Kekerasan Seksual Menjadi Alat Teror dalam Setiap Konflik

Dokumentasi Komnas Perempuan tahun 1998-2010 mencatat terdapat 1.503 kasus kekerasan seksual dari 3.283 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik seperti Aceh, Poso, Maluku, Papua, Timor Leste, Tragedi 65, dan Mei 1998.

Desti Murdjiana, Wakil Ketua Komnas Perempuan
Bagaimana kekerasan…

Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: “Semua Bentuk Kekerasan Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”

Linda Amalia Sari adalah satu dari empat perempuan yang menduduki jabatan menteri negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Linda dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009-2014.
Sebagai orang yang telah 14…

• RAGAM

18 November 2011
Rekruitmen Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005 memiliki tujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan.
Untuk mewujudkan terimplementasinya tujuan…

21 September 2011
Seminar Nasional : ”Mendorong Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat sipil, terutama pemerhati isu perempuan. Pembedaan posisi dan peran perempuan dalam rumah tangga (kepala rumah tangga adalah suami); pembolehan perkawinan usia anak;…

• REFERENSI

• PUBLIKASI

KDRT sebagai Bentuk Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Oleh Theresia Yuliwati, Divisi Partisipasi Masyarakat
Judul Buku : Seri…

Buku Saku Untuk Calon TKI

Untuk Selengkapnya Silahkan Mengklik Gambar Diatas
Download juga Papan Informasi…

Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia

Untuk Mendownload Buku Silahkan Mengklik DISINI

Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi Kekerasan 2004; Prosiding Konsultasi Nasional Organisasi Perempuan Indonesia Dengan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Untuk Mendownload Buku Silahkan Mengklik DISINI

• DISKUSI INTERAKTIF

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan/Convention against Torture (CAT), tindak penyiksaan masih sering terjadi. Tahanan, apalagi perempuan, merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami tindakan ini, baik dari aparat penegak hukum, sesama tahanan atau masyarakat. Menurut Anda, upaya strategis apa yang harus dilakukan untuk melindungi tahanan, terutama perempuan, dari tindak penyiksaan?